Wednesday, May 12, 2010

Jika Keputusannya Tetap Maka Harus Lengser

BANJARMASINÄ Ä © Dharma Jaya, pentolan Forum Lintas LSM©OKP se©Kalsel
menyatakan, anggota DPRD yang terlibat dan diputus bersalah
terlibat kasus tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun
penjara, maka harus dilengserkan dari jabatannya.
Á ÁMenurutnya, sesuai ketentuan UU No 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif)
pasal 50 auay (1) huruf g, syarat untuk duduk menjadi anggota DPRD
adalah tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya
lima tahun penjara.
Á ÁLengkapnya, Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No 10 Tahun 2008
menyatakan, bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD povinsi, dan DPRD
kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Á Á"Jika memang H Rusli sudah mendapat vonis berkekuatan hukum
yang tetap terkait kasus à Ãillegal loggingÄ Ä yang ancaman hukumannya
lima tahun penjara, meski divonis tiga bulan, maka ia harus lengser
dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Banjar," ungkapnya.
Á ÁMenurutnya, sesuai bunyi pasal itu, terlibat pidana yang
ancaman hukumannya lima tahun, merupakan pelanggaran hukum berat,
meskipun vonisnya kurang dari lima tahun.
Á Á"Jadi tidak mesti harus ancaman hukuman yang disampaikan JPU
atau vonis hakim memenuhi lima tahun itu. Seorang anggota
legislatif tidak boleh pernah divonis dengan keputusan berkekuatan
hukum yang tetap karena tindak pidana yang ancaman hukumannya lima
tahun," ungkapnya.
Á ÁMenurutnya, dengan kejadian seperti yang terjadi di Martapura,
maka KPU Banjar bisa saja mencabut keanggotan H Rusli dari DPRD
Banjar.
Á ÁSebelumnya, Ketua PN Martapura Edi Siswanto SH MH mengakui
kalau PK H Rusli ditolak MA, sehingga vonis tiga bulan yang pernah
dijatuhi PN Martapura sudah berkekuatan hukum yang tetap.
Á ÁSekitar awal 2008 lalu, H Rusli divonis bersalah dan dijatuhi
hukuman tiga bulan penjara oleh majelis hakim PN Martapura.
Terdakwa H Rusli dinilai melanggar UU RI No 41/1999 tentang
Kehutanan.
Á ÁSebagaimana diketahui, Rusli yang sekarang sebagai anggota
DPRD Banjar ini dijadikan tersangka penyimpangan kayu ulin
sebagaimana penuturan Kapolres Banjar AKBP Sudrajat, September 2007
lalu.
Á ÁRusli ditahan dan diserahkan ke Kejari Martapura. Politis ini
lantas dilimpahkan ke pengadilan dan didakwa memiliki 30 buah ulin
dalam bentuk pelat, 76 buah jenis balokan ukuran 18 cm x 2 cm x 4
m dan enam buah ukuran 10 cm x 7 cm x 4 m secara ilegal.
Perkaranya sendiri teregister di pengadilan Nomor 348/Pid.B/2007/PN
Mtp. Ia didakwa melanggar pasal 78 ayat (5) jo 50 ayat (3) UU RI No
41/1999 tentang Kehutanan serta subsider pasal 480 ke©1 KUHP. Ã ÃÄ Ä
Á ÁHal senada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Drs
H Makhmud Syazali MH, saat dimintai pendapatnya di ruang kerja,Ô h) 0*0*0*° ° Ô Selasa (11/5). Ia mengatakan barang siapa saja anggota DPRD yang
terjerat hukum pidana maka otomatis dinyatakan gugur atas
jabatannya.
Á ÁTermasuk dalam kasus Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Rusli yang
mendapat vonis tiga bulan akibat kasus yang ancaman hukumannya lima
tahun penjara.
Á ÁApalagi dengan jelas©jelas pihak pengadilan sudah menyatakan
kalau yang bersangkutan bersalah dan dinyatakan terpidana dalam
kasus à Ãillegal loggingÄ Ä, itu sudah tidak dibenarkan kalau pejabat
anggota dewan terhormat bisa terjerat hukum.
Á ÁSeperti contohnya, kalau ada calon legislatif yang ikut dalam
pemilihan umum, tiba©tiba mendapat jeratan hukum dan dinyatakan
bersalah atas perbuatannya oleh pengadilan, maka otomatis
pencalonannya akan digugurkan atau tidak diperbolehkan ikut dalam
pemilu legislatif tersebut. Ã Ãadi

No comments: