Monday, May 10, 2010

Hel Hanya Konsultan Lepas

BANJARMASINÄ Ä © Kuasa hukum Hel, Dewi Hertiningsih SH, akhir pekan
tadi mengatakan, kliennya secara formal tidak terlibat dalam lelang
proyek distirbusi listrik di Distamben Tapin 2009 sehingga kurang
tepat jika dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati Kalsel.
Á Á"Klien saya sebenarnya konsultan lepas. Ia hanya menjual
jasanya menjadi konsultan kepada CV Itnasindo. Ia memiliki
kemampuan namun tidak memiliki ikatan sebagai direksi ataupun
karyawan di CV Itnasindo itu. Hal ini berarti, klien kami tidak ada
tanggung jawab formal di perusahaan konsultan perencana proyek,"
tandasnya.
Á ÁDewi menambahkan, pihaknya akan menggugat CV Itnasindo dalam
hal ini direkturnya, Kurniani alias Ani yang diduga pihaknya telah
memalsukan tanda tangan kliennya.
Á Á"Kami akan laporkan pemalsuan tanda tangan tersebut. Sebab,
klien kami merasa di dokumen tersebut bukan klien kami yang
bertanda tangan," terangnya.
Á ÁDalam pemeriksaan Rabu (5/5) lalu, Hel disodori sekitar 37©an
pertanyaan dari penyidik di ruang Maskur SH, Kasi Prodsarin Intel
Kejati Kalsel.
Á ÁMenurut Maskur, pertanyaan sudah memasuki materi seputar
lelang dan akan berkembang terus, mengingat pemeriksaan masih terus
berjalan.
Á ÁMeski demikian, belum ada tanda©tanda penyidik akan melakukan
penahanan terhadap Hel, Suk maupun lima tersangka lainnya dari
panitia lelang proyek senilai Rp5,5 miliar tersbut.
Á ÁSebelumnya, pada Selasa (4/5), Hel dan Suk, tersangka kasus
dugaan korupsi proyek distribusi listrik di Distamben Tapin,
menghadiri pemeriksaan di Kejati Kalsel.
Á ÁSedangkan Senin (3/5) lalu, lima anggota panitia lelang
proyek, masing©masing Mas (ketua panitia) dan anggotanya, Hsn, Sug,
Rah, dan Neta sudah terlebih dahulu menghadiri panggilan penyidik
untuk menjalani pemeriksaan terkait proyek yang bernilai Rp5,5
miliar itu.
Á ÁTersangka Hel ketika proyek terjadi di 2009, bertindak selaku
konsultan. Sedangkan lima lainnya Mas, Hsn, Sug, Rah dan Nita
merupakan panitia lelang. Sementara Suk, staf di Distamben Tapin
yang diduga turut terlibat dalam kasus ini.
Á ÁLelang dan pelaksanaan proyek distribusi listrik ini terjadi
tahun 2009 lalu dan dilaksanakan oleh Distamben Tapin. Nilai proyek
yang tercatat adalah Rp5,5 miliar, meski ada versi lain menyebutkan
Rp7 miliar.
Á ÁDalam pelaksanaan tender, tercatat ada sembilan perusahaan
yang memenangkan lelang. Hanya saja, dari desas©desus, kesembilan
perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki orang©orang dekat
dengan oknum di dinas tersebut.
Á ÁBerdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, memang ada indikasi
sangat kuat bahwa proses lelang bermasalah, sehingga sampai muncul
à Ãmark upÄ Ä.
Á ÁSemestinya, dalam lelang itu, panitia lelang memiliki hargaÔ h) 0*0*0*° ° Ô perkiraan sendiri (HPS). Namun, nyatanya HPS ini tidak ada. Justru
yang ada adalah enginer estimate (EE) atau perkiraan harga
penawaran dari konsorsium. "Nah, hanya EE itu yang digunakan
panitia lelang. Padahal, hal itu sudah menyalahi ketentuan," beber
penyidik.
Á ÁDikatakan, sesuai peraturan, setelah EE diperoleh panitia
lelang, maka panitia lelang membuat HPS. Sementara, yang terjadi,
panitia lelang cuma berpatokan pada EE yang dibuat Hel, sementara
HPS yang harusnya dibuat berdasar EE, malah tidak ada.
Á ÁProyek pemasangan tiang dan kabel listrik di Desa Lokpaikat,
Salam Babaris, Hatungun, Binrang dan Tandui terindikasi di©Ã Ãmark upÄ Ä.
à Ãadi

No comments: