Wednesday, May 19, 2010

Hanafi Penuhi Panggilan

BANJARMASIN - Meski rekannya di KPUD Tabalong, Yusi tidak menghadiri pemeriksaan penyidik Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel, namun Nadi Hanafi dengan legowo mau memenuhi panggilan polisi, Selasa (18/5).

Kemarin, Hanafi yang menjadi angota KPUD Tabalong ketika memproses atau memverifikasi data calon independen Calon Bupati Tabalong, Hasrudin Hasbullah, diperiksa sejak pagi sampai pukul 14.00 Wita.

Hadirnya Hanafi dibenarkan oleh Kasat I Krimum Dit Reskrim AKBP Helfi Assegaf melalui AKP Alex Suwardi. "Hanafi hari ini hadir memenuhi panggilan dan sedang diperiksa," katanya singkat.

Seyogyianya, Senin (17/5) lalu, ketua pokja penjaringan calon peserta Pilkada Tabalong 2008, Yusi, diperiksa oleh penyidik. Hanya saja, dengan alasan mendampingi anak untuk mendaftar sekolah di Jawa, pemeriksaan batal.

"Yang bersangkutan beralasan kalau sedang sibuk menemani anaknya mendaftar sekolah di Jawa," tukas Alex.

Lima orang anggota KPUD Tabalong sendiri, yakni Johan Arifin (ketua), Yusi (pokja penjaringan cabup), Jainur Nainggolan, Nadi Hanafi dan Joko Haryono dalam waktu berbeda akan dipanggil penyidik, sejak 17 Mei hingga 21 Mei mendatang.

"Kelimanya diduga melanggar pasal 115 ayat (9) UU No 12 Tahun 2008 dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara," jelasnya.

Kelima anggota KPUD Tabalong ini diadukan ke Polda Kalsel karena dinilai telah melakukan tindak pidana tidak melakukan verifikasi sebagaimana tugas dan wewenangnya, sehingga merugikan calon independen cabup Tabalong, Hasrudin Hasbullah. Alhasil, Hasrudin, akibat diduga kelalaian KPUD Tabalong, justru tidak bisa mengikuti Pilkada Tabalong 2008.

Abdullah SH, kuasa hukum Hasrudin menilai, penetapan yang dilakukan KPUD Tabalong adalah cacat hukum, mengingat dalam proses awal verifikasi calon sudah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 huruf b UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004.

Dikatakan, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung, KPUD Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap data-data pendukung Hasrudin. Hakim sudah memutuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi ganti rugi kepada Hasrudin sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan awal Rp5 miliar lebih.

Ditambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum. adi

No comments: