Tuesday, May 25, 2010

Hairul Saleh Cs Bisa Jadi Buronan

BANJARMASINÄ Ä © Hairul Saleh cs terpidana kasus korupsi pembebasan
lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) yang telah mendapat
panggilan ketiga oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura
semestinya harus segera dieksekusi demi penegakan hukum. Jika tetap
dibiarkan, dikhawatirkan melarikan diri alias menjadi buronan.
Á ÁSebagaimana pernah diungkapkan mantan Direktur Penyidikan
Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Chaerul Imam beberapa waktu lalu,
alasan menunggu salinan putusan yang tentunya akan memakan waktu
beberapa waktu, justru banyak dimanfaatkan para terdakwa atau
terpidana untuk melarikan diri menghindar dari eksekusi.
Á ÁChaerul berpendapat, semestinya dengan ekstrak putusan yang
isinya cuma selembar, memuat nomor perkara dan vonis yang
dijatuhkan, jaksa sudah bisa melakukan eksekusi terhadap terdakwa
atau terpidana.
Á ÁChaerul secara panjang lebar menerangkan, ada persoalan pada
tingkat sistem yang menyebabkan banyaknya tersangka, terdakwa, atau
terpidana korupsi kabur sebelum dieksekusi. Antara lain, masa
penahanan habis sebelum pemeriksaan selesai. Tatkala surat
keputusan perpanjangan masa penahanan belum keluar, maka yang
bersangkutan harus dilepaskan dulu dari tahanan. Kesempatan itu
digunakan untuk kabur.
Á ÁMasalah lain yang juga terkait dengan sistem adalah kebiasaan
mengulur©ngulur waktu eksekusi, dengan cara terus melakukan upaya
hukum, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).
Á ÁSelasa (25/5), Kejari Martapura Zulhadi Savitri SH mengakui
bahwa pihaknya sudah tiga kali melayangkan panggilan kepada para
terpidana. Bahkan, Rabu (19/5) ketika Zulhadi dan perangkatnya
mendatangi kediaman Hairul di Jl Tanjung Rema Martapura, mereka
hanya mendapati pagar rumah bergembok, seperti tidak ada orang di
dalam rumah tersebut.
Á ÁBahkan, dari pengamatan, Hairul sudah beberapa minggu tidak
kelihatan di rumahnya itu. Menurut sejumlah tetangga, Hairul tidak
pernah kelihatan di rumah tersebut, termasuk mobilnya yang kerap
parkir di halaman rumah.
Á ÁJustru yang ada hanya tukang yang melakukan rehab ringan di
bagian luar rumah tersebut.
Á ÁHairul yang mantan Kabag Perlengkapan Setda Banjar dan menjadi
anggota penitia pembebasan lahan eks PKM ketika kasus terjadi, juga
tidak kelihatan di kantornya, Pemprov Kalsel.
Á ÁPejabat yang kini menduduki Kabiro Umum Setdaprov Kalsel ini
sudah beberapa pekan ini tidak menghadiri acara coffe morning yang
biasanya digelar tiap Rabu, meski jadwla cuti besarnya sudah
berakhir, akhir April tadi.
Á ÁSementara para kuasa hukum terpidana Hairul cs berkeyakinan,
eksekusi hanya bisa dilakukan bila salinan putusan sudah diperoleh,
sebagaimana pasal 270 KUHAP.
Á ÁPasal 270 KUHAP berbunyi bahwa pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa,
yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amar
putusan MA tertanggal 19 Januari 2010, mengabulkan kasasi JPU
Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
PN Martapura terhadap Hairul Saleh, Iskandar Djamaluddin danÔ h) 0*0*0*° ° Ô Gunawan Sutanto dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁPanitia pembebasan mendasari pemberian ganti rugi sesuai isi
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan JPU berpatokan pada PP Nomor
40 Tahun 1996 yang mengisyaratkan tak perlu ada ganti rugi dalam
pembebasan lahan HGB tersebut.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan yang terletak di Jl Menteri Empat dan Jl A Yani
itu, Pemkab Banjar membangun Pusat Perbelanjaan Sekumpul yang
sampai sekarang masih sepi peminat, serta pemindahan RS Ratu
Zalekha. Ã Ãadi/web

No comments: