Monday, May 10, 2010

Bebas Murni Tak Bisa Dikasasi

BANJARMASINÄ Ä © Kuasa hukum H Parlin Riduansyah, yakni Fikri Chairman
SH menyampaikan pendapat seorang ahli hukum yang juga Guru Besar
UI, Prof DR Indriyanto Seno Adji SH MH yang menegaskan bahwa
putusan bebas murni tidak bisa dikasasi.
Á Á"Jika seorang terdakwa divonis bebas murni di tingkat
pengadilan negeri (Ã Ãzuivere vrijspraakÄ Ä), maka jaksa penuntut umum
(JPU) sudah tidak bisa melakukan kasasi," terang Fikri kepada
wartawan, Minggu (9/5).
Á ÁDikatakan, pendapat tersebut sudah umum dan ada dasar
hukumnya. Bahkan, lanjutnya, putusan bebas murni tersebut sudah
berkekuatan hukum tetap (Ã Ãinkracht van gewijsdeÄ Ä), artinya, putusan
majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin tanggal 19 April
2010 silam wajib ditaati dan dihormati.
Á ÁFikri menambahkan, sesuai pendapat Prof Seno, vonis bebas
murni tidak boleh dikasasi karena bertentangan dengan pasal 244
KUHAP.
Á Á"Menurut beliau, wajib dipulihkan hak©hak terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, tanpa perlu
menunggu putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan telah memiliki
kekuatan mengikat secara langsung dan harus dilaksanakan. Artinya,
H Parlin dan PT SBT boleh beraktivitas kembali," cetusnya.
Á ÁProf Seno sendiri telah membuatkan à Ãlegal opinionÄ Ä (LO) dan akan
dijadikan bahan lampiran dalam surat permohonan petunjuk hukum ke
Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Kajagung maupun Kabareskrim Mabes
Polri.
Á ÁBahkan, lanjut Fikri, bukan hanya Prof Seno yang membuat LO,
sebab pengacara kawakan dan senior Banjarmasin, DR H Masdari Tasmin
SH MH juga akan mengeluarkan LO serupa untuk H Parlin.
Á ÁDalam KUHAP (No 8 Tahun 1981) pasal 3, disebutkan tentang azas
legalitas. Semua tata cara pengadilan yang dilakukan harus
berdasarkan KUHAP dan jaksa tidak boleh menyimpang. Masdari, ujar
Fikri, telah menyampaikan kepada Ketua PN Banjarmasin, harus
menolak upaya kasasi, karena sudah jelas kalau vonis bebas tidak
bisa dikasasi dan itu tertuang di dalam pasal 244 KUHAP.
Á ÁDitambahkan Fikri, dalam mengajukan permohonan petunjuk hukum
itu, pihaknya juga menyampaikan pertimbangan sosial ekonomi bahwa
H Parlin selama aktif berusaha telah mempekerjakan 750©an tenaga
kerja lokal. Namun, selama kasus bergulir hingga menjadi terdakwa,
tenaga kerja itu menjadi pengangguran sehingga menyulitkan
kehidupan keluarga mantan pekerja.
Á ÁPengacara terkenal ini lantas mengingatkan agar pihak terkait
memaklumkan jika SBT akan beraktivitas kembali seperti semula,
sehingga, semua aset perusahaan yakni 10 unit dumptruck, tiga unit
dozer, dan lima unit excavator, termasuk batubara sebanyak 7.000 MT
(telah dilelang), harus dikembalikan kepada PT SBT.Ã Ã adi

No comments: