Tuesday, May 18, 2010

Anggota KPUD Tabalong Batal Hadir

BANJARMASIN - Menyusul lanjutan pemeriksaan kasus pelanggaran UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemilu, seyogyianya, Yusi, anggota KPUD Tabalong diperiksa, Senin (17/5) kemarin. Hanya saja, dengan alasan mendampingi anak untuk mendaftar sekolah di Jawa, pemeriksaan batal.

Kasat I Krimum AKBP Helfi Assegaf melalui AKP Alex, penyidik kasus mengakui kalau Yusi sebenarnya dijadwalkan menghadiri panggilan. "Namun, yang bersangkutan beralasan kalau sedang sibuk menemani anaknya mendaftar sekolah di Jawa," tukasnya.

Lima orang anggota KPUD Tabalong sendiri, yakni Johan Arifin (ketua), Yusi (pokja penjaringan cabup), Jainur Nainggolan, nadi Hanafi dan Joko Haryono dalam waktu berbeda akan dipanggil penyidik, sejak 17 Mei hingga 21 Mei mendatang.

"Kelimanya diduga melanggar pasal 115 ayat (9) UU No 12 Tahun 2008 dengan ancaman pidana hingga 72 bulan penjara," jelasnya.

Sementara Abdullah SH, kuasa hukum pelapor Hasrudin Hasbullah menerangkan, penundaan dengan alasan menemani anak ke Jawa untuk mendaftar perguruan tinggi itu tidak benar. "Masa pendaftaran masih belum, itu cuma alasan untuk menghindari pemangilan saja. Yusi sudah dua kali diapnggil koq," ujarnya.

Menurutnya, dari informasi yang ia terima, Yusi sebenarnya ada di Tanjung dan tidak ke mana-mana. "Sebaiknya, jika memang diperkirakan mempersulit pemeriksaan, para tersangka ditahan saja," usulnya.

Kelima anggota KPUD Tabalong ini diadukan ke Polda Kalsel karena dinilai telah melakukan tindak pidana tidak melakukan verifikasi sebagaimana tugas dan wewenangnya, sehingga merugikan calon independen cabup Tabalong, Hasrudin Hasbullah. Alhasil, Hasrudin, akibat diduga kelalaian KPUD Tabalong, justru tidak bisa mengikuti Pilkada Tabalong 2008.

Hasrudin menilai, penetapan yang dilakukan KPUD Tabalong adalah cacat hukum, mengingat dalam proses awal verifikasi calon sudah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 huruf b UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No 32 Tahun 2004.

"Bahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung, KPUD Tabalong dinyatakan hakim telah melanggar UU karena terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap data-data pendukung kita. Dan itu sudah diputuskan, di mana KPUD Tabalong diperintahkan untuk memberi ganti rugi kepada kami sebesar Rp1.327.000.000 dari tuntutan awal Rp5 miliar lebih," jelasnya.

Ditambahkan, jika pada proses awal, dalam hal ini verifikasi saja, KPUD Tabalong sudah menyalahi ketentuan UU, maka proses selanjutnya, baik itu pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan pemenang, jelas dan pasti juga cacat hukum. adi

No comments: