Friday, April 9, 2010

Peserta Lelang Jadi Saksi

BANJARMASINÄ Ä © Sejumlah peserta lelang yang kebetulan kalah dalam
lelang dimintai kesaksiannya dalam kasus korupsi pada proyek
distribusi listrik di Tapin senilai Rp5,5 miliar.Á < Á
Á ÁKamis (8/4), penyidik Kejati Kalsel memanggil delapan orang
pengusaha. Namun, yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik cuma
empat orang, masing©masing Isnaniah, H Mulyani, Fitriyadi dan
Rusmiati.
Á ÁSementara empat orang lainnya batal hadir, yakni Ali,
Suriansyah, Farid dan Abdul Majid Ahmad. Tidak diketahui dengan
pasti penyebab ketidakhadiran keempat orang ini.
Á ÁKetua tim penyidik, Agus Suroto SH membenarkan bahwa pihaknya
kini sedang berkonsentrasi memintai keterangan atau kesaksian
sejumlah orang yang kebetulan menjadi peserta lelang proyek yang
diduga bermasalah itu.
Á Á"Kita memang menanyai para saksi seputar lelang yang mereka
ikuti. Sebab, dari lelang inilah persoalan bermula sehingga ada
dugaan à Ãmark upÄ Ä dalam proyek distribusi listrik di Tapin," cetusnya.
Á ÁDisinggung kenapa pemeriksaan dimulai dari peserta lelang yang
kalah dalam lelang, Agus beralasan bahwa hal itu tidak mengandung
arti apa©apa, mengingat penyidik ingin mengetahui bagaimana proses
lelang itu sendiri.
Á Á"Kebetulan mereka ini kita anggap mengetahui soal lelang yang
mereka ikuti," kilahnya.
Á ÁMenurut Agus, berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, memang
ada indikasi sangat kuat bahwa proses lelang bermasalah, sehingga
sampai muncul à Ãmark upÄ Ä.
Á Á"Semestinya, dalam lelang itu, panitia lelang memiliki harga
perkiraan sendiri (HPS). Namun, nyatanya HPS ini tidak ada. Justru
yang ada adalah enginer estimate (EE) atau perkiaraan harga
penawaran dari konsorsium. Nah, hanya EE itu yang digunakan panitia
lelang. Padahal, hal itu sudah menyalahi ketentuan," bebernya.
Á ÁDikatakan, sesuai peraturan, setelah EE diperoleh panitia
lelang, maka panitia lelang membuat HPS. Sementara, yang terjadi,
panitia lelang cuma berpatokan pada EE yang dibuat Helmi, sementara
HPS yang harusnya dibuat berdasar EE, malah tidak ada.
Á ÁGerak cepat dilakukan Kejati Kalsel untuk mengusut kasus
dugaan korupsi pada proyek distribusi listrik di Tapin senilai
Rp5,5 miliar yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,1
miliar.
Á ÁHel, kader Partai Patriot dan anggota Fraksi Papadaan di DPRD
HST, turut dijadikan tersangka bersama enam tersangka lainnya.
Keenam tersangka itu, terdiri dari panitia lelang proyek, yakni Mas
(ketua panitia), Hsn, Sug, Rah dan Nita. Seorang lagi di berkas
terpisah adalah Suk, staf di Dinas Pertambangan dan Energi Mineral
(Distamben) Tapin.
Á ÁLelang dan pelaksanaan proyek distribusi listrik ini terjadi
tahun 2009 lalu dan dilaksanakan oleh Distamben Tapin. Nilai proyek
yang tercatat adalah Rp5,5 miliar, meski ada versi lain menyebutkan
Rp7 miliar.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ ÁDalam pelaksanaan tender, tercatat ada sembilan perusahaan
yang memenangkan lelang. Hanya saja, dari desas©desus, kesembilan
perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki orang©orang dekat
dengan oknum di dinas tersebut.
Á ÁBegitu ada informasi bahwa proyek pemasangan tiang dan kabel
listrik di Desa Lokpaikat, Salam Babaris, Hatungun, Binrang dan
Tandui terindikasi di©Ã Ãmark upÄ Ä, maka Kejati Kalsel dibantu Kejari
Rantau melakukan penyelidikan.
Á ÁSetelah beberapa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat
dan staf di Distamben Tapin, ditambah pengusaha kontraktor proyek,
maka kejaksaan merasa cukup untuk meningkatkan kasus ini dari tahap
penyelidikan ke tingkat penyidikan.

No comments: