Wednesday, April 7, 2010

Oknum Anggota Dewan HST Bakal Diperiksa

BANJARMASINÄ Ä © Gerak cepat dilakukan Kejati Kalsel untuk mengusut
kasus dugaan korupsi pada proyek distribusi listrik di Tapin
senilai Rp5,5 miliar yang diduga merugikan keuangan negara sebesar
Rp1,1 miliar. Penyidik akan menyurati Gubernur Kalsel meminta
persetujuan memeriksa salah satu tersangka yang kebetulan menjadi
anggota DPRD HST, Hel.
Á ÁHel, kader Partai Patriot dan anggota Fraksi Papadaan di DPRD
HST, turut dijadikan tersangka bersama enam tersangka lainnya.
Keenam tersangka itu, terdiri dari panitia lelang proyek, yakni Mas
(ketua panitia), Hsn, Sug, Rah dan Nita. Seorang lagi di berkas
terpisah adalah Suk, staf di Dinas Pertambangan dan Energi Mineral
(Distamben) Tapin.
Á ÁSelasa (6/4), As Pidsus Kejati Kalsel Erwindu SH didampingi
ketua tim penyidik Agus Suroto SH mengatakan, surat permohonan
persetujuan Gubernur Kalsel sudah dibuat dan tinggal dikirimkan.
"Hari ini sedang dibuatkan, paling lambat besok sudah bisa kita
kirimkan. Proseduralnya memang harus begitu. Seorang anggota dewan
yang akan diperiksa sebagai tersangka, mesti memperoleh persetujuan
gubernur terlebih dahulu. Setelah ada persetujuan, baru kita bisa
memeriksa," cetus Erwindu.
Á ÁDikatakan, tersangka Hel ketika proyek terjadi di 2009,
bertindak selaku konsultan. Sedangkan lima lainnya Mas, Hsn, Sug,
Rah dan Nita merupakan panitia lelang. Sementara Suk, staf di
Distamben Tapin yang diduga turut terlibat dalam kasus ini.
Á ÁDiinformasikan, mulai Kamis (8/4) depan, penyidik mulai
melakukan pemeriksaan saksi©saksi yang dianggap mengetahui selukªbeluk permasalahan lelang, kemudian pelaksanaan proyek yang
berujung pada dugaan à Ãmark upÄ Ä itu.
Á Á"Setelah saksi©saksi sudah selesai, maka penyidik mulai
memeriksa para tersangka," katanya. Meski demikian, penyidik masih
belum akan menahan para tersangka. Namun, jika hal itu diperlukan,
maka penyidik akan melakukan penahanan.
Á ÁLelang dan pelaksanaan proyek distribusi listrik ini terjadi
tahun 2009 lalu dan dilaksanakan oleh Distamben Tapin. Nilai proyek
yang tercatat adalah Rp5,5 miliar, meski ada versi lain menyebutkan
Rp7 miliar.
Á ÁDalam pelaksanaan tender, tercatat ada sembilan perusahaan
yang memenangkan lelang. Hanya saja, dari desas©desus, kesembilan
perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki orang©orang dekat
dengan oknum di dinas tersebut.
Á ÁBegitu ada informasi bahwa proyek pemasangan tiang dan kabel
listrik di Desa Lokpaikat, Salam Babaris, Hatungun, Binrang dan
Tandui terindikasi di©Ã Ãmark upÄ Ä, maka Kejati Kalsel dibantu Kejari
Rantau melakukan penyelidikan.
Á ÁSetelah beberapa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat
dan staf di Distamben Tapin, ditambah pengusaha kontraktor proyek,
maka kejaksaan merasa cukup untuk meningkatkan kasus ini dari tahap
penyelidikan ke tingkat penyidikan.

No comments: