Thursday, April 8, 2010

Mantan Pimpinan DPRD HST Dieksekusi

BANJARMASINÄ Ä © Kejaksaan Negeri Barabai, HST, Kamis (8/4) hari ini
akan melakukan eksekusi terhadap dua mantan pimpinan DPRD HST,
Hasnan Matnuh (dari PPP) dan H Abdullah Islami (PAN).
Á ÁKeduanya mesti menjalani hukuman penjara selama satu tahun,
menyusul kasasi dari Kejari Barabai dengan nomor perkara
42.k/Pidsus/2009 tanggal 12 Agustus 2009, dikabulkan oleh Mahkamah
Agung.
Á ÁPutusan kasasi MA ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan
Negeri (PN) Barabai No: 78/Pid©B/2008/PN Brb tertanggal 20 Oktober
2008.
Á ÁPutusan MA menyebutkan, keduanya, baik Matnuh dan Islami telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama©sama dan berlanjut, sehingga keduanya dipidana
masing©masing satu tahun penjara dan denda Rp100 juta atau
subsidair empat bulan.
Á ÁMatnuh dan Islami juga dituntut mengembalikan kerugian negara,
untuk Abdullah Islami harus mengembalikan sebesar Rp110.506.256,
sedangkan H Hasnan Matnuh, diwajibkan mengembalikan uang negara
sebesar Rp85.106.250 atau kurungan subsidair tiga bulan penjara.
Á ÁPadahal, Oktober 2008 lalu, keduanya divonis bebas oleh
majelis hakim PN Barabai yang terdiri ketua majelis hakim Purnomo
Wibowo dengan anggota Makmur Pakpahan dan Ary Wahyu Irawan. Akibat
putusan bebas itu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Barabai,
terdiri Parman, Hadi Winarno, Dhian AD dan Suwarti, langsung
mengajukan kasasi ke MA.
Á ÁSebagaimana diketahui, kasus yang menyeret dua mantan pimpinan
DPRD HST tersebut berawal dari kasus perjalanan dinas fiktif DPRD
HST tahun 2004©2009.
Á ÁOleh JPU Kejari Barabai dalam sidang di PN Barabai, mereka
didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain.
Á ÁJPU mengatakan, kedua mantan pimpinan dewan ini melanggar
pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat
(1) KUHP pada dakwaan primair dan pasal 3 undang©undang yang sama
pada dakwaan subsidair.
Á ÁUntuk dakwaan primair, kedua terdakwa telah melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau sebuah
korpoorasi dalam kedudukan sebagai pimpinan DPRD. Sedangkan dakwaan
subsidair lebih mengarah pada penyalahgunaan wewenang, kesempatan
yang ada padanya dalam kedudukannya sebagai pimpinan DPRD.
Á ÁKeduanya yang waktu itu pimpinan DPRD HST melakukan penetapan
biaya perjalanan dinas yang merugikan negara sebesar Rp619.650.000,
sedangkan biaya perjalanan dinas melebihi dari tarif atau ketentuan
dengan kerugian negara mencapai Rp643.745.000 dan penetapan
pemberian©pemberian bantuan biaya penunjang DPRD yang tidak sesuai
dengan peruntukannya sehingga total kerugian negara seluruhnya
mencapai Rp2.006.312.000.
Á ÁRencana eksekusi ini sendiri dibenarkan oleh sumber terpercaya
di Kejati Kalsel yang juga pernah bertugas di Kejari Barabai.
"Eksekusi dilaksanakan besok. Namun untuk lebih jelasnya silakan
kontak Kasi Pidsus Kejari Barabai, Hadi Winarno SH," ujar sumber,Ô h) 0*0*0*° ° ÔRabu (7/4).
Á ÁSayangnya, Hadi Winarno dihubungi beberapa kali tidak
mengangkat ponselnya.

No comments: