Monday, April 26, 2010

Mafia Tambang Memang Ada

BANJARMASINÄ Ä © Kontroversi soal mafia tambang di Kalsel yang sempat
diangkat isunya oleh Sekertaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana
ternyata dibenarkan oleh pihak yang bersentuhan langsung dengan
tambang, yakni Asosiasi Pemegang Izin Tambang dan Pengusaha Tambang
(Aspektam) Kalsel.
Á ÁMinggu (25/4), Sekretaris Aspektam, Solihin mengatakan,
keberadaan mafia tambang di Kalsel sudah sangat meresahkan dan
merugikan pengusaha tambang di daerah ini.
Á ÁSebagaimana didefinisikan ahli hukum Unlam Banjarmasin, Prof
Hadin Muhjad SH MH, mafia tambang adalah sindikasi kerja sama dalam
dunia tambang yang menjegal investor yang legal secara melawan
hukum, dibantu oknum yang terkiat, mulai proses perizinan sampai
penegakan hukum.
Á Á"Jika kita tengok definisi tersebut, memang jelas akan sangat
merugikan. Makanya kita sangat mendukung upaya pemerintah dalam
rangka memberantas mafia tambang yang jelas sangat merugikan
masyarakat dan pengusaha daerah," jelasnya.
Á ÁMenurut Solihin, berdasarkan pengamatan terdapat beberapa
motof terjadinya mafia tambnag.
Á ÁPertama, lanjutnya, mulai proses perizinan, yakni adanya
konspirasi antara oknum pengusaha tertentu dengan aparat birokrasi
di perizinan. "Izin lokasi tambang yang potensial, di mana pemegang
izin awal dipersulit untuk menindaklanjuti perizinannya. Lalu tibaªtiba, lahan tersebut diambil alih oleh pihak lain, yakni pengusaha
yang berkepentingan merebut usaha tersebut," cetusnya.
Á ÁKedua, lanjutnya, pada tahap operasi, para pengusaha yang
sudah eksis ditindak oleh aparat berwajib dengan menggunakan alas
hukum yang dicari©cari dan tidak berdasar.
Á Á"Pemilik tambang ditangkapi, peralatan menambang disita dan
operasional perusahaan terhenti total. Kemudian proses hukum
berjalan, bersama itu lahan sudah berpindah tangan," bebernya.
Á ÁSementara pada tahap penjualan, lanjut Solihin, banyak oknum
yang turut bermain dalam trading. Kadang©kadang, penyediaan
batubara menghalalkan segala cara, yaitu menambang di lahan milik
orang lain untuk memenuhi target produksinya.
Á Á"Dalam sejumlah kasus, mencuri batubara ini dilakukan oknum
pengusaha dengan berkonspirasi dengan oknum pengawas areal tanpa
diketahui pemilik tambang yang sebenarnya," jelasnya.
Á ÁMafia tambang ini, tambahnya, mampu mempengaruhi oknum aparat
berwajib, sehingga bisa melakukan penindakan terhadap pengusaha
yang sebenarnya berusaha secara legal. "Akibatnya, oknum aparat
berwajib menjadi bertindak pilih kasih dan tebang pilih, sementara
pengusaha yang jelas©jelas tambangnya masuk areal terlarang, justruÔ h) 0*0*0*° ° Ô dibiarkan tetap menambang," ungkapnya.
Á ÁSolihin menerangkan, Kepmenhut 435 Tahun 2009 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di Kalsel yang baru tidak bisa dijasikan
alas hukum untuk penindakan, mengingat belum memiliki kekuatan
hukum, sebelum memenuhi tiga tahap lainnya, seperti penatabatasan,
pemetaan dan penetapan kawasan.
Á Á"Bahkan, unsur yang krusial untuk penetapan tersebut, juga
mesti dibarengi persetujuan masyarakat setempat, pemerintah daerah
dan badan hukum yang terkait dengan kawasan tersebut," cetusnya.
Á ÁJika langkah tersebut sudah tepat, tentunya tidak ada korban
sampai 60.000 pekerja di sektor pertambangan menjadi pengangguran,
hanya karena oknum aparat membela kepentingan oknum pengusaha yang
ingin bercokol menguasai tambang di daerah ini.
Á Á"Kita sudah membeberkan persoalan ini di hadapan Komisi III
DPR dan sebelumnya juga kepada Komjen Pol Susno Duaji sewaktu
menjadi Kabareskrim Mabes Polri," paparnya. Ã Ãadi

No comments: