Sunday, April 11, 2010

Keluarga Sesalkan Hel Jadi Tersangka

BANJARMASINÄ Ä © Pihak keluarga Hel menyesalkan Hel dijadikan
tersangka oleh Kejati Kalsel dalam kasus dugaan à Ãmark upÄ Ä proyek
distribusi listrik di Tapin.
Á ÁJumat (8/4), Bahrudin, paman Hel mengatakan, Hel tidak layak
dijadikan tersangka, karena dia hanya mengambil upah mengerjakan
penawaran harga sesuai suruhan dari pimpinan perusahaan yang
memanfaatkan tenaganya.
Á Á"Yang bertanda tangan di berkas penawaran itu kan ada
direkturnya. Hel cuma dimintai tolong membuatkan penawaran harga.
Semestinya yang dijadikan tersangka adalah yang bertanda tangan di
berkas itu, bukan Hel," cetusnya.
Á ÁPria yang sering disapa Udin Palui ini menambahkan,
keponakannya itu juga bukan konsultan sebagaimana yang dibeberkan
Kejati Kalsel.
Á ÁSelain itu, Udin Palui juga memandang bahwa penyidikan kasus
terkesan dipaksakan, mengingat status proyek sendiri masih dalam
tahap pemeliharaan dan belum serah terima penuh ke Pemkab Tapin
yang diwakili Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Tapin.
Á Á"Jadi di mana kerugian negaranya, karena proyek masih tanggung
jawab kontraktor. Sebab masa pemeliharaan masih enam bulan sejak
akhir tahun 2009 itu," bebernya.
Á ÁDi samping itu, ia menilai ada kejanggalan dalam proyek
penyelidikan kasus. Ketika proyek masih berjalan, tiba©tiba dari
pihak Kejati Kalsel meminta berkas proyek sekitar November 2009
lalu.
Á Á"Jadi, berdasar pengakuan HM Taufik ST, pimpinan proyek itu,
sekitar November 2009, ketika proyek masih berlangsung, ia mendapat
telepon dari Kejati Kalsel bahwa proyek listrik 2007, 2008 dan 2009
bermasalah, sehingga berkas akan diminta untuk diperiksa. Kemudian,
pihak Kejati Kalsel datang ke Distamben Tapin. Karena utusan Kejati
Kalsel itu naik taksi, sementara berkas sangat banyak, maka Taufik
dan Sukadim datang ke rumah dinas utusan itu menyerahkan berkas,"
ujar Udin Palui mengisahkan kembali kronologis sesuai penuturan
Taufik.
Á ÁDitambahkan, jika dugaan à Ãmark upÄ Ä, karena penyidik
membandingkan harga barang ke pabrik langsung, maka hal itu kurang
logis, mengingat taksiran harga mestinya dicari ke pihak
distributor yang berhubungan langsung dengan konsumen.
Á ÁUdin Palui menyatakan lagi, jika penanganan kasus ini
merugikan pihak kontraktor, maka ada kemungkinan kontraktor akan
mengembalikan dana proyek ke Distamben Tapin, kemudian mencabut
kembali tiang dan kabel listrik yang sudah terlanjur dipasang.
Á Á"Kalau sudah demikian, bagaimana nanti reaksi masyarakat bila
tahu wilayah mereka tidak jadi dialiri listrik," ungkapnya.
Á ÁSebelumnya, peserta lelang yang kebetulan kalah dalam lelang
dimintai kesaksiannya dalam kasus korupsi pada proyek distribusi
listrik di Tapin senilai Rp5,5 miliar.Á p p 2 Á
Á ÁKamis (8/4), penyidik Kejati Kalsel memanggil delapan orang
pengusaha. Namun, yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik cumaÔ h) 0*0*0*° ° Ôempat orang, masing©masing Isnaniah, H Mulyani, Fitriyadi dan
Rusmiati.
Á ÁSementara empat orang lainnya batal hadir, yakni Ali,
Suriansyah, Farid dan Abdul Majid Ahmad. Tidak diketahui dengan
pasti penyebab ketidakhadiran keempat orang ini.
Á ÁLelang dan pelaksanaan proyek distribusi listrik ini terjadi
tahun 2009 lalu dan dilaksanakan oleh Distamben Tapin. Nilai proyek
yang tercatat adalah Rp5,5 miliar, meski ada versi lain menyebutkan
Rp7 miliar.
Á ÁDalam pelaksanaan tender, tercatat ada sembilan perusahaan
yang memenangkan lelang. Hanya saja, dari desas©desus, kesembilan
perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki orang©orang dekat
dengan oknum di dinas tersebut.
Á ÁBegitu ada informasi bahwa proyek pemasangan tiang dan kabel
listrik di Desa Lokpaikat, Salam Babaris, Hatungun, Binrang dan
Tandui terindikasi di©Ã Ãmark upÄ Ä, maka Kejati Kalsel dibantu Kejari
Rantau melakukan penyelidikan.
Á ÁSetelah beberapa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat
dan staf di Distamben Tapin, ditambah pengusaha kontraktor proyek,
maka kejaksaan merasa cukup untuk meningkatkan kasus ini dari tahap
penyelidikan ke tingkat penyidikan. Ã Ãadi

No comments: