Thursday, April 22, 2010

Kejati Masih Tunggu Data BPK


BANJARMASINÄ Ä © Pihak Kejati Kalsel masih menunggu data dugaan
penyimpangan keuangan di Pemko Banjarmasin dari tahun 2005 hingga
2009 senilai Rp52 miliar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Á ÁTernyata tranfer data dari BPK ke kajaksaan cukup rumit,
mengingat permohonan mesti dilakukan melalui Kejaksaan Agung
(Kejagung) yang kemudian mengirim surat permohonan lagi ke BPK.
Á Á"Kita sudah mengupayakan permohonan agar data dari BPK bisa
diakses khusus terkait dugaan penyimpangan di Pemko Banjarmasin
senilai Rp52 miliar tersebut. Mekanismenya, setelah sampai ke
Kajagung, barulah Kejagung mengirim surat ke BPK," terang Kasi
Penkum dan Humas Kejati Kalsel, Johansyah SH, Selasa (20/4).
Á ÁMeski kasus dugaan kerugian negara senilai Rp52 miliar oleh
Pemko Banjarmasin sebagaimana yang diungkapkan anggota BPK, Rizal
Djalil beberapa waktu lalu cukup menghebohkan, namun penyelidikan
kasus itu ternyata tidak mudah.
Á ÁRizal sendiri membeberkan, penyimpangan tersebut dengan
rincian pada tahun 2005 Rp22 miliar, tahun 2006 Rp18 miliar, tahun
2007 Rp5 miliar, tahun 2008 Rp6 miliar, dan tahun 2009 Rp11 miliar.
Á ÁMeski tidak merinci di pos mana saja terjadi penyimpangan,
namun kuat dugaan, hampir di semua institusi lingkup Pemko
Banjarmasin diduga bermasalah.
Á ÁAwal bulan ini saja, karyawan Pemko Banjarmasin tampak sangat
sibuk dengan membawa map dan berkas, menyusul diselenggarakannya
rapat tertutup sejumlah pegawai dan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), menuju ke ruangan berintegrasi Pemko Banjarmasin,
Senin (5/4) lalu.
Á ÁBahkan diantara Kepala SKPD yang tampak hadir adalah Kepala
Dinas Pasar Drs H Sukadani, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Dr
Priyo Eko, Kepala Dispenda Kota Drs HM Muhiyar, Kepala Bappeko Drs
H Supriadi, Kepala Bagian Umum Monty, Kepala Dinas Perhubungan
Informasi dan Komunikasi Rusdiansyah, serta beberapa Kepala SKPD
lainnya.
Á ÁMenurut Didet Wahyuni, sejumlah SKPD terkait diminta untuk
segera melengkapi sejumlah berkas/data yang tidak lengkap terkait
temuan BPK, dan diserahkan kepada inspektorat setempat dan
diberikan waktu batas pengerjaan selama tiga hari.
Á ÁSelain itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin
melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Kalsel Jl. DI
Panjaitan, Rabu (31/3) lalu.
Á ÁHMI cabang Banjarmasin, dengan ketua yang baru terpilih
Hardiansyah menyatakan agar Kejati Kalsel menindaklanjuti hasil
temuan audit BPK tentang adanya potensi kerugian negara tersebut.
Á ÁDiharapkan Kejati Kalsel dapat bekerja secara profesional
dalam kewenangannya sebagai lembaga yudikatif dan tidak terpengaruh
terhadap segala bujuk rayu baik dari dalam maupun luar institusi
kejaksaan. Ã Ãadi/web

No comments: