Friday, April 9, 2010

Kasus Pabrik Kertas Martapura Kasasi JPU Kejari Martapura Dikabulkan

 
BANJARMASINÄ Ä © Mengejutkan dan hampir tidak tersangka, ternyata
kabar©kabari bahwa kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejari
Martapura dalam kasus korupsi ganti rugi lahan eks Pabrik Kertas
Martapura (PKM) senilai Rp6,3 miliar sudah dikabulkan Mahkamah
Agung (MA), ternyata dibenarkan oleh pihak berkompeten di Kejari
Martapura.
Á ÁRabu (7/4), Sirajul Huda yang pernah menmgkritisi kasus eks
PKM juga mengaku ada mendengar isu bahwa kasasi JPU sudah
dikabulkan oleh MA. "Rasanya, beberapa minggu lalu saya ada
mendengar kabar itu. Kabarnya, kasasi JPU Kejari Martapura
dikabulkan MA. Tapi, kabar itu memang perlku dicek lagi," ujar
aktivis Gerindo ini.
Á ÁSejumlah pengacara juga mengaku ada mendengar kabar tersebut.
Namun, mereka rata©rata tidak bisa memastikan apakah kabar itu
benar atau tidak.
Á ÁDemikian juga Tailani SH, yang terlibat menjadi JPU kasus ini
mengaku pula ada mendengar kabar tersebut. "Ya saya dengar juga,
kasasi kami dikabulkan MA. Tapi kalau salinan suratnya saya belum
melihat langsung," akunya.
Á ÁKamis (8/4), sumber à ÃMata BanuaÄ Ä di Kejati Kalsel lalu
membocorkan masalah kabar©kabari itu. "Benar Mas, memang kasasi JPU
Kejari Martapura dalam kasus eks PKM sudah dikabulkan MA. Kalau
tidak percaya silakan cek langsung ke Kejari Martapura," ujar
sumber itu.
Á ÁKetika masalah ini ditanyakan ke Kasi Pidsus Kejari Martapura
Agung SH via telepon, Agung mengakui bahwa pihaknya beberapa hari
lalu sudah menerima salinan putusan kasasi MA dari pihak Pengadilan
Negeri (PN) Martapura.
Á Á"Iya Mas, memang minggu lalu kita mendapat informasi dari PN
Banjarmasin bahwa kasasi kita terkait kasus PKM sudah dikabulkan
MA," ujarnya.
Á ÁAgung mengakui kalau ketiga terdakwa, yakni Hairul Saleh,
Iskandar dan Gunawan Susanto divonis masing©masing lima tahun
penjara. Adapun kerugian negara menurut sumber di Kejati Kalsel
lagi, semuanya dibebankan ke Gunawan Susanto dari PT Golden selaku
penerima ganti rugi bermasalah itu.
Á ÁMenyadari telah kebanyakan berbicara, Agung lalu cepat©cepat
mengatakan bahwa keterangan lebih lengkap akan diberikan oleh
Kajari Martapura Zulhadi Safitri SH setelah berkoordinasi dengan
Kejati Kalsel.
Á Á"Nanti pihak Kejari Martapura dan Kejati Kalsel akan melakukan
pers rilis terkait masalah ini. Sabar aja Mas, keterangan lebih
lengkap akan disampaikan para petinggi kepada semua media massa di
daerah ini," ungkapnya. Á h h # Á
Á ÁSebagaimana diketahui, akhir 2007 lalu, putusan majelis hakim
PN Martapura yang diketuai Purwanto SH, membebaskan tiga terdakwa
kasus dugaan korupsi pembebasan lahan eks PKM sebesar Rp 6,3
miliar, terus digugat. Kader PAN, Sahrin Hamid menilai hakim belum
mengaca pada azas©azas hukum yang sudah standar di pelajari di
perguruan tinggi.
Á ÁMenurutnya, dalam memutuskan sebuah perkara, hakim seharusnya
juga memperhatikan azas©azas hukum yang menjadi standar di pergurun
tinggi. Yakni, dalam kasus PKM itu, terdapat dua dasar hukum
pembebasan lahan berstatus HGB. Œ™Á Á"Dua dasar hukum ini mengatur masalah yang sama, namun berbeda
semangatnya. Yakni, Keppres Nomor 55 Tahun 1993 serta PP Nomor 40
Tahun 1996," jabarnya.
Á ÁDalam azas hukum Indonesia, paparnya, mengenal istilah lex
superiori deroga lex inferiori, yang artinya peraturan yang lebih
tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah derajatnya. Nah, kata
Sahrin, jika mengacu ke azas ini, tentunya PP Nomor 40 Tahun 1996
lebih tinggi derajatnya ketimbang Keppres Nomor 55/19993 dalam tata
urutan peraturan perundang©undangan negara Indonesia.
Á ÁDalam persidangan, JPU justru memakai PP, meskipun pihak
terdakwa bersikukuh telah benar karena berpatokan dengan Keppres.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar.
Pemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar mesti membayar ganti kerugian
lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden sesuai
HGB yang dikantonginya.
Á ÁDi atas lahan itu, Pemkab Banjar akan membangun Pusat
Perbelanjaa Sekumpul dan pemindahan RS Ratu Zalekha.

1 comment: