Friday, April 30, 2010

Kasus Lama Agar Diungkap Kembali

BANJARMASINÄ Ä © Hampir 100 massa dari puluhan LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) yang tergabung dalam Forum Lintas OKP©LSM se©Kalsel
mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel. Mereka mendesak
pihak Kejati Kalsel, agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus
di Kalsel, Kamis (29/4) kemarin.
Á ÁDalam aksi menyampaikan sikap itu, massa ini juga membawa
spanduk maupun poster yang bertuliskan agar pihak Kejati Kalsel
segera mengusut kasus korupsi yang dilakukan sejumlah kepala
daerah. "Tangkap oknum bupati/walikota Kalsel yang koruptor",
demikian salah satu tulisan dalam spanduk yang diusung aktivis pada
aksi ini.
Á ÁBukan hanya itu, mereka juga meminta untuk memberantas mafia
pertambangan, membasmi makelar kasus (merkus), dan mafia hukum.
Á ÁMasa juga mengaanggap pihak Kejati Kalsel, dalam memproses
kasus Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) Kabupaten Tapin
terlalu berambisi.
Á ÁAksi peduli penegakan hukum itu juga menyerahkan laporan
indikasi dugaan korupsi pejabat negara yang terjadi di Kalsel.
Á ÁSejumlah kasus yang menurut koordinator pendemo seperti
Bahrudin, Syamsul Daulah, Dharma Jaya dan lain©lain itu di
antaranya, kasus pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM)
2002©2003 dan ruilslag SDN Kertak Hanyar yang semestinya juga
menjangkau kepala daerah Kabupaten Banjar kala itu, Rudy Ariffin.
Á ÁKemudian indikasi korupsi masa pemerintahan Walikota
Banjarmasin Yudhi Wahyuni pada proyek pintu gerbang Jl A Yani Km 6
yang dinilai tanpa prosedur serta penghapusan aset SDN Melayu.
Á ÁPendemo juga berharap kejaksaan juga memeriksa Bupati Banjar
HG Khairul Saleh sehubungan kasus pengalihan dana daerah ke Bank
Mega serta masalah pelepasan lahan tambang PD Baramarta.
Á ÁSelain itu, pendemo juga menyebut nama Bupati Tala H
Adriansyah yang diduga terkait kasus bantuan renovasi Masjid Suhada
dan juga masalah penggelapan dana SKAB tahun 2002©2007.
Á ÁMenanggapi sikap para peserta aksi itu, Kajati Kalsel, Abdul
Taufiq SH langsung menemui peserta aksi, dan mengatakan, hendaknya
aksi ini jangan ada yang mendompleng.
Á Á"Jangan ada orang yang menggerakan untuk mengungkap koruptor,"
katanya. "Sebab, untuk pengungkapan korupsi diperlukan fakta hukum,
bukti yang akurat, sehingga koruptor tidak akan lepas dari jeratan
hukum," ucapnya di hadapan massa pendemo.
Taufiq juga mengingatkan agar aksi ini jangan merujuk pada
kepentingan menjelang pemiluka, karena pihak Kejati Kalsel juga
tidak mau ada kepentingan dan tidak mau diperalat untuk kepentingan
tertentu.
Á ÁSedangkan menyikapi tetang putusan dari Mahkamah Agung (MA)
yang mengatakan ada perbedaan dalam putusan kasasi kasus eks PKM,
pihak Kejati Kalsel juga membantah tentang isu tersebut, karena
menurutnya putusan kasasu sudah jelas meski masih berupa petikan.
Makanya, pihak Kejati Kalsel sudah berkoordinasi dengan MA supaya
putusan tersebut cepat turun.Ô h) 0*0*0*° ° ÔŒÁ Á"Kalau salinan putusan tersebut telah turun pihak kita pun
akan melaksanakan putusan tersebut," jelasnya.
Dan terkait pernyataan sikap dan pelaporan yang diserahkan
oleh para aksi, pihak Kejati Kalsel menyatakan akan menerima dan
mempelajarinya.
Á Á"Kami sangat berterimakasih atas informasi yang diberikan, dan
pihak Kejati Kalsel bersedia berdialog apabila ada keinginan dalam
penanganan dan penegakan hukum di Kalsel," tambahnya.Ã Ã ida/adi

No comments: