Thursday, April 15, 2010

Hari Ini, Hairul Dan Iskandar Dieksekusi

BANJARMASINÄ Ä © Para terpidana kasus korupsi eks Pabrik Kertas
Martapura (PKM), Kamis (15/4) hari ini akan mendatangi kantor
Kejari Martapura. Kedatangan para terpidana itu dalam rangka
memenuhi panggilan pihak Kejari Martapura yang dilayangkan beberapa
hari lalu. Seiring dengan kehadiran tersebut, kemungkinan besar
mereka akan langsung dieksekusi oleh pihak berwajib.
Á ÁPelaksana Tugas (Plt) Kajari Martapura, H Fudhoil Yamin SH
yang dikonfirmasi tentang kemungkinan adanya pelaksanaan eksekusi
terhadap para terpidana tersebut pada hari ini, tak menjawab secara
pasti.
Á Á"Segala sesuatu bisa saja terjadi. Lihat saja besok," ujar
Fudhoil sambil tersenyum.
Á ÁSeperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu
melalui petikan amar putusan MA No 938k/Pidsus/2008 tertanggal 19
Januari 2010, mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejari
Martapura terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim
Pengadilan Negeri (PN) Martapura terhadap Hairul Saleh (mantan
Kabag Perlengkapan Setda Banjar), Iskandar Jamaluddin (mantan
Kepala BPN Banjar) dan Gunawan S (mantan Dirut PT Golden Conimex)
dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar. Jika sebulan kemudian, Gunawan tidak juga mengembalikan
kerugian negara, maka harta bendanya akan disita untuk kemudian
dilelang oleh negara.
Á ÁKajati Kalsel Abdul Taufiq SH dalam jumpa pers, Senin (12/4),
memastikan bahwa kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus
korupsi eks PKM dikabulkan oleh MA.
Á ÁBerarti, para terdakwa, yakni Hairul Saleh, Iskandar
Jamaluddin dan Gunawan S dihukum untuk menjalani hukuman penjara,
masing©masing selama lima tahun dan denda Rp200 juta.
Á Á"Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Martapura, para
terdakwa dibebaskan dari tuntutan oleh majelis hakim. Lalu, JPU
melakukan kasasi (akhir tahun 2007). Kini, petikan putusan kasasi
MA sudah keluar dan para terdakwa, masing©masing dihukum lima
tahun," jelas Taufiq didampingi As Pidsus Erwindu SH dan Kasi
Penkum dan Humas Johansyah SH.
Á ÁMenurut Kajati Kalsel, eksekusi terhadap para terpidana akan
tetap dilaksanakan begitu pihaknya memperoleh salinan putusan
kasasi, meskipun para terpidana akan mengajukan upaya hukum lagi,
peninjauan kembali (PK).
Á Á"Berdasarkan ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHAP, permintaan PKÔ h) 0*0*0*° ° Ô atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan
pelaksanaan dari putusan," bebernya.
Á ÁSebagaimana diketahui, 8 Oktober 2007 lalu, putusan majelis
hakim PN Martapura yang diketuai Purwanto SH, membebaskan tiga
terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan eks PKM sebesar Rp
6,3 miliar, terus digugat berbagai LSM di Kalsel.
Á ÁPutusan kontroversial itu sempat dikritisi kader PAN, Sahrin
Hamid. Ia menilai hakim belum mengaca pada azas©azas hukum yang
sudah standar di pelajari di perguruan tinggi.
Á ÁMenurutnya, dalam memutuskan sebuah perkara, hakim seharusnya
juga memperhatikan azas©azas hukum yang menjadi standar di
perguruan tinggi. Yakni, dalam kasus PKM itu, terdapat dua dasar
hukum pembebasan lahan berstatus HGB.
Á Á"Dua dasar hukum ini mengatur masalah yang sama, namun berbeda
semangatnya. Yakni, Keppres Nomor 55 Tahun 1993 serta PP Nomor 40
Tahun 1996," jabarnya.
Á ÁDalam azas hukum Indonesia, paparnya, mengenal istilah à Ãlex
superiori derogat lex inferioriÄ Ä, yang artinya peraturan yang lebih
tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah derajatnya. Nah, kata
Sahrin, jika mengacu ke azas ini, tentunya PP Nomor 40 Tahun 1996
lebih tinggi derajatnya ketimbang Keppres Nomor 55/19993 dalam tata
urutan peraturan perundang©undangan negara Indonesia.
Á ÁDalam persidangan, JPU justru memakai PP, meskipun pihak
terdakwa bersikukuh telah benar karena berpatokan dengan Keppres.
Á ÁKasus ini terjadi setelah Pemkab Banjar di masa pemerintahan
Bupati Rudy Ariffin (sekarang Gubernur Kalsel) memutuskan memberi
ganti rugi lahan eks PKM kepada PT Golden senilai Rp6,3 miliar
dalam dua tahap, 2002 sebesar Rp3 miliar (Keputusan Bupati Banjar
No 85/5.Kep.14/2002) dan 2003 (Keputusan Bupati Banjar No 08/BKOªBT/3/2003 tanggal 28 Maret 2003) senilai Rp3,4 miliar.
Á ÁPemkab Banjar berdasar masukan dari panitia pembebasan yang
dimotori Hairul Saleh dan Iskandar Jamaluddin, mesti membayar ganti
kerugian lahan seluas 3 haktare yang masih dimiliki oleh PT Golden
sesuai HGB yang dikantonginya.
Á ÁGanti rugi menjadi kontroversial, karena HGB No 13/Keraton
seluas 105.306 m2 dan HGB No 11/Jawa/Sei Paring seluas 30.729 m2
milik PT Golden telah berakhir masing©masing tanggal 26 Januari
2000 dan 31 Desember 2000.
Á ÁDi atas lahan itu, Pemkab Banjar akan membangun Pusat
Perbelanjaan Sekumpul dan pemindahan RS Ratu Zalekha.

No comments: