Friday, April 23, 2010

Eksekusi Para Koruptor Terkendala

BANJARMASINÄ Ä © Setidaknya ada beberapa terpidana yang sudah divonis
secara inkrah atau tetap namun belum dieksekusi pihak kejaksaan di
daerah ini. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala.
Á ÁUntuk kasus korupsi eks Pabrik Kertas Martapura (PKM)
misalnya, Kejari Martapura belum mengeksekusi tiga terpidana,
masing©masing Hairul Saleh (mantan Kabag Perlengkapan Setda
Banjar), Iskandar Jamaludin (mantan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Banjar) serta Gunawan S (mantan Dirut PT Golden Conimex.
Á ÁKetiga terpidana melalui para kuasa hukumnya masing©masing
meminta kebijakan penundaan eksekusi sampai salinan putusan kasasi
Mahkamah Agung (MA) benar©benar sudah diterima, meski kutipan
putusan sudah jauh hari diterima Kejari Martapura, yakni pada 9
April 2010 tadi.
Á Á"Pihak kita sudah mengecek langsung ke MA, dan oleh MA bahwa
untuk salinan putusan kasasi kasus eks PKM akan diprioritaskan
dikirimkan ke Kejari Martapura," ujar Plt Kajari Martapura, Fudhoil
Yamin SH, Kamis (22/4).
Á ÁSementara disinggung keberadaan Gunawan yang kabarnya berada
di Jakarta Pusat, Fudhoil mengatakan, setelah pihaknya
berkoordinasi dengan Kejari Jakarta Pusat, memang Gunawan sedang
ada di Jakarta Pusat.
Á Á"Kuasa hukum Gunawan ada datang ke Kejari Martapura dan
memohon agar eksekusi dilaksanakan setelah pihaknya menerima
salinan putusan," cetusnya.
Á ÁIskandar hingga saat ini berada di Jl Gatot Subroto Gg
Arthaloka. Adapun Hairul yang kini menjabat sebagai Kabiro Umum
Setdaprov Kalsel, menurut stafnya sedang cuti hingga akhir bulan
ini. "Beliau cuti selama 18 hari," tukas staf di sana.
Á ÁSeperti diketahui, MA beberapa waktu lalu melalui petikan amar
putusan MA No 938k/Pidsus/2008 tertanggal 19 Januari 2010,
mengabulkan kasasi JPU Kejari Martapura terhadap vonis bebas yang
dijatuhkan majelis hakim PN Martapura terhadap Hairul Saleh (mantan
Kabag Perlengkapan Setda Banjar), Iskandar Jamaluddin (mantan
Kepala BPN Banjar) dan Gunawan S (mantan Dirut PT Golden Conimex)
dalam kasus korupsi eks PKM.
Á ÁDalam putusannya, selain membatalkan putusan majelis hakim PN
Martapura yang kala itu diketuai Purwanto SH, tertanggal 8 Oktober
2007, MA juga menjatuhkan hukuman masing©masing lima tahun penjara
dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.
Á ÁKhusus untuk terpidana Gunawan S, MA menambah hukuman berupa
kewajiban Gunawan untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp6,3
miliar.
à ÃKotabaruÄ Ä
Á ÁSementara itu, eksekusi terhadap tiga terpidana
mantan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru juga terkendala.
Pasalnya sejumlah terpidana belum memenuhi panggilan Kejari
Kotabaru.Á ` ` ÁTiga terpidana yakni Syairani, Usman dan Sikun.
Á ÁDari informasi yang diterima, Syairani baru saja berhasil
dieksekusi, sedangkan Usman dan Sikun masih terus dicari
keberadaannya.
Á ÁKajari Kotabaru, Edwar Sianturi SH di Kotabaru, Kamis (15/04)
lalu mengatakan, baru dua hari yang lalu menerima putusan dari MA
untuk menghukum terpidana tiga orang mantan unsur pimpinan DPRDÔ h) 0*0*0*° ° Ô Kotabaru periode 1999©2004.
Á ÁSedangkan untuk mantan Ketua DPRD Iwan telah diputuskan lebih
dahulu. Dia menambahkan, keempat mantan unsur pimpinan itu dihukum
dua tahun penjara sesuai dengan tuntutan JPU Kotabaru.
Á ÁSelain hukuman penjara mereka juga diwajibkan membayar denda
atas kerugian negara sebesar Rp75 juta untuk mantan ketua dan Rp65
juta perorang untuk mantan wakil ketua.
Á ÁEdwar menjelaskan, keempat mantan unsur pimpinan tersebut
dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi karena terbukti telah
melanggar PP 110 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,6
miliar. Kerugian tersebut diantaranya berupa uang refresentatif
menurut PP 110 sekitar Rp479 juta menjadi sekitar Rp815 juta, uang
paket sekitar Rp119 juta menjadi sekitar Rp204 juta, tunjangan
keluarga dan beras sekitar Rp101 juta menjadi sekitar Rp176 juta.
Á ÁTunjangan jabatan dalam PP 110 ditetapkan sekitar Rp26 juta
menjadi sekitar Rp46 juta dan tunjangan komisi sekitar Rp34 juta
menjadi sekitar Rp397 juta.
Á ÁSedangkan tunjangan panitia musyawarah sekitar Rp9 juta
menjadi sekitar Rp26 juta, tunjangan panitia rumah tangga sekitar
Rp8 juta menjadi sekitar Rp23 juta, tunjangan panitia anggaran
sekitar Rp12 juta menjadi sekitar Rp36 juta.
Á ÁTunjangan perbaikan penghasilan tidak diatur dalam PP 110
realisasi sekitar Rp401 juta, tunjangan pemeliharaan kesehatan
realisasi sekitar Rp325 juta.
Á ÁTunjangan purnabhakti sebesar Rp1 miliar jumlah yang diatur
dalam PP 110 sekitar Rp792 juta sehingga realisasinya Rp3,4 miliar
kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.
à ÃBarabaiÄ Ä
à ÃÁ ÁÄ ÄSementara itu, Kejari Barabai setelah berhasil mengeksekusi
Abdullah Islami (PAN), pekan lalu, masih disibukkan dengan upaya
pencarian terhadap terpidana satunya, Hasnan Matnuh (PPP) yang
menghilang sebelum dieksekusi.
Á ÁKeduanya mesti menjalani hukuman penjara selama satu tahun,
menyusul kasasi dari Kejari Barabai dengan nomor perkara
42.k/Pidsus/2009 tanggal 12 Agustus 2009, dikabulkan oleh MA.
Á ÁPutusan kasasi MA ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan
Negeri (PN) Barabai No: 78/Pid©B/2008/PN Brb tertanggal 20 Oktober
2008.
Á ÁPutusan MA menyebutkan, keduanya, baik Matnuh dan Islami telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama©sama dan berlanjut, sehingga keduanya dipidana
masing©masing satu tahun penjara dan denda Rp100 juta atau
subsidair empat bulan.
Á ÁMatnuh dan Islami juga dituntut mengembalikan kerugian negara,
untuk Abdullah Islami harus mengembalikan sebesar Rp110.506.256,
sedangkan H Hasnan Matnuh, diwajibkan mengembalikan uang negara
sebesar Rp85.106.250 atau kurungan subsidair tiga bulan penjara.
Á ÁPadahal, Oktober 2008 lalu, keduanya divonis bebas oleh
majelis hakim PN Barabai yang terdiri ketua majelis hakim Purnomo
Wibowo dengan anggota Makmur Pakpahan dan Ary Wahyu Irawan. Akibat
putusan bebas itu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Barabai,
terdiri Parman, Hadi Winarno, Dhian AD dan Suwarti, langsung
mengajukan kasasi ke MA.
Á ÁSebagaimana diketahui, kasus yang menyeret dua mantan pimpinanÔ h) 0*0*0*° ° Ô DPRD HST tersebut berawal dari kasus perjalanan dinas fiktif DPRD
HST tahun 2004©2009.
Á ÁOleh JPU Kejari Barabai dalam sidang di PN Barabai, mereka
didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain.
Á ÁJPU mengatakan, kedua mantan pimpinan dewan ini melanggar
pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat
(1) KUHP pada dakwaan primair dan pasal 3 undang©undang yang sama
pada dakwaan subsidair.
Á ÁUntuk dakwaan primair, kedua terdakwa telah melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau sebuah
korpoorasi dalam kedudukan sebagai pimpinan DPRD. Sedangkan dakwaan
subsidair lebih mengarah pada penyalahgunaan wewenang, kesempatan
yang ada padanya dalam kedudukannya sebagai pimpinan DPRD.
Á ÁKeduanya yang waktu itu pimpinan DPRD HST melakukan penetapan
biaya perjalanan dinas yang merugikan negara sebesar Rp619.650.000,
sedangkan biaya perjalanan dinas melebihi dari tarif atau ketentuan
dengan kerugian negara mencapai Rp643.745.000 dan penetapan
pemberian©pemberian bantuan biaya penunjang DPRD yang tidak sesuai
dengan peruntukannya sehingga total kerugian negara seluruhnya
mencapai Rp2.006.312.000.Ã Ã adi/web

No comments: