Tuesday, April 27, 2010

Anggota Panggar DPRD HST Tersangka Korupsi

BANJARMASINÄ Ä © Kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran belanja
DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus dikembangkan. Bahkan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Barabai kini menetapkan anggota panitia
anggaran (panggar) DPRD HST periode 1999©2004 sebagai tersangka.
Á ÁDi antara para tersangka tertera nama FJ. Diketahui FJ
merupakan calon wakil bupati (cawabup) HST yang berpasangan dengan
Harun Nurasid yang siap berlaga dalam Pemilukada 2010. Cawabup ini
ditetapkan sebagai tersangka bersama AY dkk, AC dkk, juga MT dkk.
Á ÁTerungkapnya nama©nama tersangka dugaan korupsi itu seiring
dengan surat panggilan yang dilakukan Kejari Barabai untuk
Dharmasasi bin Buri. Warga Jl Putera Harapan, Desa Matang Ginalun,
Kecamatan Pandawaan, HST ini bakalan diperiksa Rabu (28/4), hanya
sebagai saksi.
Á ÁDharmasasi dalam pemeriksaan sebagai saksi yang dijadwalkan
berlangsung pukul 09.30 Wita itu nantinya akan dihadapkan dengan
jaksa penyidik, Hadi Winarno SH dan Hesti Tri R SH. Á x x A Á
Á ÁKasi Pidana Khusus (Pindus) Kejari Barabai, Hadi Winarno SH
menolak memberikan keterangan mendalam prihal kasus tersebut.
"Jangan tanya ke saya lah, langsung aja ke pimpinan," ucap Hadi
ketika dihubungi via telepon, Senin (26/4) kemarin.
Á ÁBahkan Hadi meminta wartawan untuk menemui langsung Kajari
Barabai. "Baiknya tanyakan langsung ke Kajari masalah ini, saya
takut salah," ujarnya menolak.
Á ÁSeperti diketahui, Kejari Barabai mulai mengembangkan kasus
penyimpangan dana APBD HST dalam kurun 2001©2003. Bahkan, Kejari
Barabai telah mengeksekusi dua mantan pimpinan DPRD HST, Hasnan
Matnuh (dari PPP) dan H Abdullah Islami (PAN).
Á ÁKeduanya mesti menjalani hukuman penjara selama satu tahun,
menyusul kasasi dari Kejari Barabai dengan nomor perkara
42.k/Pidsus/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dikabulkan Mahkamah
Agung (MA).
Á ÁPutusan kasasi MA ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan
Negeri (PN) Barabai No: 78/PidcB/2008/PN Brb tertanggal 20 Oktober
2008.
Á ÁPutusan MA menyebutkan, keduanya, baik Matnuh dan Islami telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama©sama dan berlanjut, sehingga keduanya dipidana
masing©masing satu tahun penjara dan denda Rp100 juta atau
subsidair empat bulan.
Á ÁMatnuh dan Islami juga dituntut mengembalikan kerugian negara,
untuk Abdullah Islami harus mengembalikan sebesar Rp110.506.256,
sedangkan H Hasnan Matnuh, diwajibkan mengembalikan uang negara
sebesar Rp85.106.250 atau kurungan subsidair tiga bulan penjara.
Á ÁPadahal, Oktober 2008 lalu, keduanya divonis bebas oleh
majelis hakim PN Barabai yang terdiri ketua majelis hakim Purnomo
Wibowo dengan anggota Makmur Pakpahan dan Ary Wahyu Irawan. Akibat
putusan bebas itu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Barabai,
terdiri Parman, Hadi Winarno, Dhian AD dan Suwarti, langsung
mengajukan kasasi ke MA.
Á ÁSebagaimana diketahui, kasus yang menyeret dua mantan pimpinanÔ h) 0*0*0*° ° ÔŒDPRD HST dan anggota panggar ini tersebut berawal dari kasus
perjalanan dinas fiktif DPRD HST 1999©2004.
Á ÁJPU Kejari Barabai dalam sidang di PN Barabai mengganggap dua
mantan pimpinan DPRD HST ini telah melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain.Ã Ã elo/adi

No comments: