Thursday, August 20, 2009

Kasus Persiko Dihentikan

Kasus Persiko Dihentikan
BANJARMASIN - Kasus dugaan korupsi di Persiko Kotabaru dari kabar yang diterima Mata Banua, sudah hampir pasti dihentikan penyelidikannya, mengingat belum adanya unsur melawan hukum dalam kasus tersebut.
Sebenarnya, penjelasan kasus tersebut secara langsung kepada LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (Akgus) Kotabaru sebagai pelapor, bakal dilaksanakan Jumat (14/8) lalu di Kejati Kalsel.
Ekspos langsung terhadap pelapor, dimaksudkan agar LSM mengetahui langsung duduk perkara kasus tersebut, mengapa tidak mungkin untuk ditingkatkan ke penyidikan.
"Tetapi sayangnya, LSM tersebut tidak hadir karena ada kendala. Padahal, kita bermaksud mengeksos secara terbuka kepada LSM sebagai pelapor terkait penyelidikan," tutur Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH, Senin (17/8).
Dikatakan, dalam penyelidikan, pihaknya belum menemukan adanya unsur yang bisa menjerat oknum di Persiko ke dalam ranah korupsi.
Sebenarnya, hal tersebut pernah disampaikan pula oleh Kajati Kalsel Salman Maryadi SH pada Rabu (13/5) lalu. Menurut Salman, penyelidik masih belum menemukan adanya unsur melawan hukum. Menurutnya, proses penganggaran maupun pencairan masih sesuai dengan aturan.
Bahkan, Salman mengatakan, pihaknya akan selalu bersikap independen dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun. "Kita sudah menggelar gelar perkara pertama. Dan dari gelar perkara tersebut, terbukti pemberian bantuan tersebut, sudah sesuai aturan," kata Salman.
Ditambahkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH, sebenarnya dalam edaran Mendagri No 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007 tersebut, tidak harga mati melarang klub sepakbola untuk menerima dana dari APBD. "Ada ketentuan pada poin b, bantuan dari APBD bisa saja dilakukan ke klub, jika APBD daerah itu memang mampu," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, LSM Akgus yang diketuai Hardi Yusran alias Bang Tungku meminta agar Kejari Kotabaru dan Kejati Kalsel tetap mengusut dugaan korupsi di Persiko sehubungan penggunaan dana APBD Kotabaru 207 dan 2008 masing-masing Rp4 miliar.
Selain itu, lanjut Bang Tungku, pihaknya juga menuntut Kejagung mengganti Kajari Kotabaru, karena dinilai telah gagal mengusut kasus-kasus korupsi di Kotabaru yang sebelumnya sudah dilaporkan sejumlah LSM.
"Kita menilai, Kajari Kotabaru kurang berhasil dalam memberantas korupsi di Kotabaru, termasuk laporan kami tentang dugaan korupsi di Persiko," ujarnya.
Sementara itu, Kejati Kalsel mengaku sebenarnya sudah berupaya maksimal mendalami kasus dugaan korupsi dalam tubuh Persiko Kotabaru. Namun, sampai sekarang, para penegak hukum itu belum menemukan ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut. adi

No comments: