Thursday, June 4, 2009

Tindakan Robert Dianggap Pidana

BANJARMASIN - Robert Hendra Sulu SH yang biasanya menjadi pembela terdakwa, kali ini harus rela duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa perkara penggelapan uang sebesar Rp133 juta milik korban, Junai di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru.
 Meski terdakwa Robert Hendra Sulu SH didukung 14 pengacara dari Peradi menganggap, perkara yang terjadi sebagai perkara perdata, namun JPU, Hendri Siswanto SH, dari Kejari Banjarbaru tetap memandang bahwa hal itu tindak pidana murni.
 Oleh JPU, Robert yang berpenampilan flamboyan ini didakwa melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan milik orang lain, sehingga merugikan korbannya.
 "Meski terdakwa berkilah bahwa perkaranya masuk ranah perdata, namun, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, kita berkeyakinan, dakwaan kita sudah sesuai. Terdakwa kita anggap telah melanggar pasal 372 KUHP," tukas Hendri Siswanto, Kamis (4/6) kemarin.
 Menurutnya, jawaban atas argumentasi (eksepsi) terdakwa tersebut akan disampaikan dalam sidang lanjutan di PN Banjarbaru yang dipimpin ketua majelis hakim, Iwan SH, Jumat (5/6) hari ini mula pukul 09.00 Wita.
 Disinggung kenapa terdakwa sebelumnya tidak ditahan, Hendri beralasan kalau sebelumnya pihak Polresta Banjarbaru tidak melakukan penahanan. "Selain itu, kita berkeyakinan, tersangka saat itu tidak akan melarikan diri, apalagi ia sudah djamin oleh 14 pengacara dari Peradi. Selama pemeriksaan, Robert cukup kooperatif. Semestinya, hal ini dipertanyakan ke hakim yang menyidangkan, sebab tanggung jawab terdakwa ada di hakim," cetusnya.
 Sementara itu, korban penggelapan, Junai kepada wartawan mengatakan, dirinya berharap, aparat hukum bisa menahan Robert, karena uang yang milik korban yang digelapkan mencapai Rp133 juta. "Kalau besan Presiden saja ditahan, kemudian Ketua KPK ditahan, kenapa Robert tidak ditahan," tanyanya.
 Menurutnya, perkara pidana tersebut terjadi ketika ia berminat membeli tanah SHM 5161/2005 seluas 5.970 meter persegi di Jl Trikora, Banjarbaru. Pemilik tanah, yakni Suratmin Darmo Sutrisno sudah menguasakan penjualan kepada Rober Hendra Sulu.
 Akhirnya, korban pun berhubungan dengan Robert, sampai dibuatkan surat perjanjian jual-beli pada 19 Agustus 2008, di mana harga yang disepakati Rp80.000/meter persegi atau total Rp477.400.000. "Padahal, setelah saya cek harga tanah itu sebenarnya Rp20.000/meter persegi. Namun, itu tidak masalah, karena Robert sudah memiliki kuasa untuk menjual milik Pak Suratmin itu," cetusnya.
 "Kemudian sebagai tanda keseriusan saya memberi uang muka Rp10 juta. Di dalam klausul perjanjian yang dibuat di bawah tangan itu, ada pasal kalau dua bulan tidak ditindaklanjuti, perjanjian batal. Pada bulan November 2008, saya setorkan uang lagi sehingga berjumlah Rp143 juta," bebernya.
 Seiring waktu, ketika korban hendak memecah sertifikat, BPN Banjarbaru mengabarkan bahwa SHM tidak bisa dipecah, karena diblokir pemiliknya. Usut punya usut, ternyata uang setoran korban, yang disampaikan ke Robert, ternyata belum diberikan Rober kepada pemilik asli, Suparmin. Bahkan, beberapa waktu sebelumnya, Suparmin telah membatalkan kuasanya kepada Robert. "Dalam masalah ini, sebenarnya bukan saya saja yang tertipu, melainkan juga pemilik tanah, Pak Suparmin," bebernya.
 Korban berupaya menyelesaikan masalah dengan mendatangi Suparmin. Akhirnya, pada 22 November 2008, Suparmin melepaskan hak atas tanah tersebut kepada korban dengan harga Rp156 juta, dengan catatan, masalah antara korban dengan Robert, Suparmin tidak ikut campur tangan lagi. "Akhirnya, SHM menjadi milik saya dan sudah disahkan oleh pejabat BPN di hadapan notaris," ungkapnya.
 Namun, karena Robert tidak ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, korban terpaksa melaporkannya ke polisi, sehingga berbuntut dijadikannya Rober sebagai tersangka dan bahkan kini menjadi terdakwa. adi 



No comments: