Saturday, June 27, 2009

Terdakwa Yakin Putusan PN Tidak Tepat

BANJARMASIN - Terdakwa penambangan ilegal, H Amir Nasruddin yang juga Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) melalui kuasa hukumnya, Jongky SH cs yakin kalau putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) keliru dan tidak tepat.
Argumentasi hukum tersebut disampaikan Jongky di depan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin dan juga tim JPU Kejati Kalsel, Jumat (26/6) kemarin.
Menurut pengacara dari Kantor Pengacara OC Kaligis Jakarta ini, JPU maupun hakim banyak melakukan kekeliruan dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, di mana kliennya telah divonis bersalah melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga mesti menjalani hukuman empat tahun penjara plus denda Rp2 miliar subsider lima bulan kurungan.
"Banyak barang bukti yang ternyata tidak dihadirkan di depan majelis hakim maupun JPU, seperti uang hasil lelang batubara senilai Rp22 miliar lebih, termasuk sejumlah alat berat," tukasnya.
Padahal, lanjutnya, dalam ketentuan pasal 181 KUHAP tentang acara di peradilan, hakim dan JPU bersama terdakwa mesti melihat langsung barang bukti yang menjadi objek perkara.
"Dengan demikian, karena tidak dilaksanakannya perintah pasal 181 KUHAP, ditambah pertimbangan hukum dalam memori vonisnya tidak tepat, maka boleh dikatakan, vonis yang dijatuhkan kepada klien kami cacat hukum, sehingga majelis hakim PT Banjarmasin berkenan membatalkan putusan majelis hakim PN Banjarmasin," harapnya.
Majelis hakim PT Banjarmasin yang diketuai Achmad Yamanie SH, dengan didampingi hakim anggota Hamdi SH dan Sri Muliyani SH akan mempelajari banding dari tim kuasa hukum terdakwa.
Majelis hakim juga ternyata mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa agar dilakukan sidang di tempat. Alhasil, pada Selasa (30/6) mendatang, bakal digelar sidang di lokasi tambang, Serongga.
Dalam sidang kemarin itu, JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH dibantu Cipi Perdana SH, Joe SH dan Pranoto SH menyerahkan barang bukti berupa kuitansi bukti setoran dana hasil lelang barang bukti batubara senilai Rp22,8 miliar ke BNI, surat penawaran batubara milik BCMP, surat penunjukan kerja (SPK), SK Bupati Kotabaru tentang KP BCMP, peta lokasi tambang dan kawasan hutan serta berkas peraturan perundangan.
Banding terdakwa dilatarbelakangi ketidakpuasan atas putusan majelis hakim PN Banjarmasin. Memang majelis hakim yang dipimpin Suryanto Daulay SH, kala itu menganggap bahwa hakim cukup melihat kuitansi tanda bukti uang hasil lelang yang disetorkan ke BNI serta daftar alat berat.
Hanya saja, Jongky tetap bersikukuh bahwa melihat barang bukti secara langsung tidak sama hanya dengan melihat kuitansi maupun daftar barang alat berat.
Jongky saat persidangan tingkat pertama beberapa kali mengusulkan agar majelis hakim menggelar sidang di tempat atau lokasi tambang di Serongga, Kotabaru, sehingga amanat pasal 181 KUHAP bisa terlaksana. Namun, lagi-lagi usul ini tetap ditolak majelis hakim dengan alasan, sidang di tempat tidak efisien dan memakan dana.
Sebagaimana diketahui, H Amir dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp2 miliar atau lima bulan kurungan, oleh majelis hakim yang diketuai Suriyanto Daulay SH, Kamis (14/5) lalu.
Vonis ini lebih rendah sedikit dibanding tuntutan JPU yang menuntut terdakwa H Amir, hukuman lima tahun penjara dan denda Rp3 miliar atau enam bulan kurungan.
Tak hanya itu, majelis hakim yang terdiri Suryanto Daulay SH sebagai ketua, dan anggota Suprapto SH serta Purnomo Amin Cahyo SH memutuskan, uang hasil lelang barang bukti batubara 153.000 MT senilai Rp22.844.250.000 milik terdakwa dirampas untuk negara.
Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Kehutanan, di mana telah menambang batubara di kawasan hutan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sejak 2005 hingga 2008 tanpa ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut). adi



No comments: