Tuesday, June 16, 2009

Reskrim Janji Tak 'Pandang Bulu'

BANJARMASIN - Seolah menepis keragu-raguan sejumlah LSM, Dit Reskrim Polda Kalsel mulai bergerak menangkap tersangka korupsi di daerah ini. Dir Reskrim Kombes Pol Machfud Arifin berjanji tak akan 'pandang bulu' dalam memberantas korupsi ini.
 "Siapa saja yang terlibat dugaan korupsi akan kita periksa. Bahkan, jika cukup bukti sebagai pelaku, akan kita tangkap. Pokoknya, tidak ada istilah 'tebang pilih'. Kita tidak 'pandang bulu'," tegas Machfud didampingi Wadir Reskrim AKBP Dwi Klimen, Senin (15/6).
 Disinggung lima tersangka kasus korupsi proyek pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) pada Dinkes HST, Machfud mengatakan, pihaknya masih berupaya mengembangkan kasus tersebut.
 "Saat ini memang ada lima tersangka. Hanya saja, masih ada sejumlah pihak yang masih belum kita periksa. Termasuk para kontraktor yang mengerjakan delapan paket proyek juga akan kita mintai keterangan," bebernya.
 Disinggung apakah pejabat lain yang terlibat atau pengusaha yang juga menarik keuntungan dari dugaan mark-up akan dijadikan tersangka, Machfud menegaskan bahwa hal itu sangat bergantung dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan.
 "Kita tidak akan mendahului. Lihat saja bagaimana nanti hasil penyidikan. Jika memang ada bukti baru dan keterlibatan pejabat tertentu atau bahkan pengusaha, kita tidak akan 'pandang bulu', tetap kita jadikan tersangka," tandasnya.
 Disinggung apakah Kadinkes HST akan diperiksa, Klimen mengatakan bahwa pihaknya memang belum akan memeriksa. 
 Sementara itu, Kadinkes HST, Hardi Basuki dihubungi via telepon mengatakan, dirinya memang belum menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
 "Saya belum pernah diperiksa penyidik Polda Kalsel terkait kasus alkes itu. Kebetulan, saya sebenarnya belum memimpin instansi ini ketika proyek itu bergulir. Jadi, saya pun kurang mengetahui permasalahan," aku Hardi dengan suara datar.
 Ditambahkan, dirinya sebenarnya baru beberapa bulan menduduki jabatan Kadinkes HST setelah dipercaya pimpinannya. "Sebelum saya, ada pelaksana tugas Kadinkes HST saja, yakni Pak Zainal Abidin," katanya. 
 Dari pantauan, sejumlah pegawai berseragam Linmas dari HST tampak berkunjung ke sel tahanan Polda Kalsel. Diantaranya sempat bertanya ke sejumlah wartawan, di mana letak sel tahanan. "Pak, di mana ya letak sel tahanan, karena kami akan menjenguk pegawai Dinkes HST yang sedang ditahan," ujar salah seorang pria.
 Sat II Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel akhirnya menunjukkan 'taringnya'. Setelah tahun 2008 sepi menangani kasus, kali ini, lima tersangka kasus korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinkes HST dijebloskan kesatuan ke dalam sel.
  Lima tersangka menurut pihak Sat II Tipikor, semuanya berasal dari pejabat atau karyawan Dinkes HST. Mereka yang dimasukkan ke dalam sel pada Kamis (11/6) pukul 01.00 Wita itu antara lain, AN, Z, W, EK dan MH.
 Modus penyimpangan, yakni bermula dari lelang delapan paket proyek yang seluruhnya bernilai Rp4,9 miliar pada tahun 2008. Ada delapan perusahaan yang menjadi pemenang lelang sekaligus menjadi rekanan pengadaan di Dinkes HST.
 Hanya saja, dalam dokumen ditemukan adanya sejumlah kejanggalan yang mendasar seperti harga satuan alat-alat kesehatan yang harganya justru berada di atas harga standar di pasaran.
 Penetapan harga tak sesuai standar tersebut diduga termuat dalam dokumen yang sudah dipalsukan. Ironisnya, pemalsuan satuan harga justru terjadi dalam tahap perencanaan maupun penawaran lelang.
 Para tersangka dikenakan dengan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999. adi



No comments: