Wednesday, June 17, 2009

Petinggi GMK Diperiksa

BANJARMASIN -Akhirnya setelah beberapa hari tidak menghadiri panggilan polisi Sat Reskrim Polres Tanah Bumbu (Tanbu), petinggi PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK) menghadiri juga panggilan tersebut, Selasa (16/6) kemarin.
 Pemeriksaan GMK sebagai tindak lanjut laporan warga Desa Setarap, Kecamatan Satui, 7 Mei 2009 lalu itu bisa berjalan. Kemarin siang, ketika dikonfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Tanbu AKP Andi Adnan, pemeriksaan masih berlangsung.
 "Mereka (PT GMK) sudah mau menghadiri panggilan kita. Saat ini, penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap petinggi PT GMK. Saya tidak tahu persis jabatannya. Cuma, yang hadir ini Pak Ahyadi, perwakilan GMK yang ada di Satui," jelas Andi.
 Menurutnya, salah satu petinggi GMK itu hadir dengan membawa kuasa hukum. Hanya saja, ia tidak bersedia menyebutkan namanya. "Memang Pak Ahyadi datang dengan kuasa hukum GMK. Tetapi, namanya saya pikir tidak perlu saya sebutkan," ungkapnya.
 Ada sinyalemen kalau penyidik sudah menetapkan pihak GMK sebagai tersangka, menyusul adanya pengacara atau kuasa hukum ketika pemeriksaan dilakukan terhadap Ahyadi.
 "Belum ada tersangka. Kita masih terus melakukan penyelidikan dan mencoba mempelajari lebih dahulu bagaimana argumentasi dari terlapor," cetusnya.
 Andi juga mengaku belum merencanakan memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan, terutama dari warga Setarap yang lahannya disinyalir dicaplok GMK.
 Sebelumnya, pada Selasa (2/6), jadwal pemeriksaan GMK batal dilaksanakan, menyusul ketidakhadiran petinggi GMK. Akhirnya, polisi kembali melayangkan surat panggilan.
 Polres Tanbu sebenarnya sudah memeriksa saksi pelapor. Namun, Andi Adnan belum bisa memastikan tersangka dalam kasus ini karena masih berupa penyelidikan, belum ke tahap penyidikan.
 Minggu (17/5) lalu, H Alui bin Darmawi tokoh warga Setarap, Kecamatan Satui, didampingi, Irwansyah dari LKP3M mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan resmi ke Polres Tanbu sesuai bukti STPL dengan No Pol: STPL/K-141/V/2009/SPK tertanggal 7 Mei 2009. Adapun kaitan pasal yang diadukan adalah pasal 385 tentang pengambilan hak milik serta 406 tentang pengrusakan milik orang lain.
 Menurut Alui, 90-an warga Setarap, merasa sangat dirugikan akibat pencaplokan lahan oleh perusahaan GMK, apalagi hal itu diiringi pengrusakan kebun dan ladang warga, termasuk sejumlah pondokan milik warga yang sudah terlebih dahulu ada.
 Tahun segel tanah milik warga rata-rata bertahun 1986, meski sebagian bahkan ada yang di bawah 1986. Namun, GMK disinyalir datang menggarap lahan warga tanpa ganti-rugi pada 1996.
 Dikatakan Alui, ada semacam permainan penguasaan lahan, mengingat HGU milik GMK yang dikeluarkan BPN justru bertahun 2000, sementara lahan itu digarap secara sepihak oleh GMK pada tahun 1996. 
 Menurutnya, warga sebenarnya tidak tinggal diam atas kesewenang-wenangan itu. Namun, upaya warga merebut kembali hak-haknya selalu dihalang-halangi oleh sejumlah oknum aparat di masa Orde Baru lalu. adi



No comments: