Tuesday, June 9, 2009

Penyerahan Tahap Dua HIS, Butuh Enam Bulan?

BANJARMASIN - Berkas salah satu tersangka korupsi proyek run way Bandara Syamsuddin Noor 2004, HIS memang sudah P-21 alias lengkap, akhir pekan tadi. Namun, sesuai keputusan bersama Kejati Kalsel dan Polda Kalsel, penyerahan tahap dua, tersangka dan barang bukti ternyata ditolerir hingga enam bulan.
 Ada kejanggalan yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga antara berkas dinyatakan lengkap, hingga diserahkannya tersangka bersama barang bukti, perlu waktu selama itu.
 Selain itu, ada kesan lamban dalam penanganan kasus, sebab tersangka dan terdakwa, Ir Sampurno, pimpro proyek bermasalah itu, justru sudah lebih dari setahun lalu divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, tepatnya pada 14 Mei 2008 lalu.
 Senin (8/6), As Pidsus Kejati Kalsel H Abdul Muni SH MH kepada para wartawan mengakui kalau ada SKB antara pihaknya dengan Dit Reskrim Polda Kalsel bahwa penyerahan tahap dua untuk tersangka HIS dan barang buktinya, dimungkinkan hingga enam bulan.
 "Demikian isi SKB itu. Dalamnya, tersangka HIS dikatakan dalam kasus tersebut sebagai Kadishub Kalsel. Setelah berkas lengkap, selambat-lambatnya enam bulan tersangka bersama batrang buktinya harus diserahkan dalam penyerahan tahap dua dari penyidik kepada JPU," tukasnya.
 Menurutnya, mengenai penyerahan tahap dua, jangka waktunya memang tidak diatur jelas dalam KUHAP. Hanya saja, lanjutnya, jika penyerahan tahap dua dilaksanakan lebih cepat, akan lebih baik.
 "Kita berharap, penyerahan tahap dua ini bisa dilaksanakan secepatnya, tidak perlu sampai enam bulan," harapnya.
 Disinggung mengenai apakah tersangka akan ditahan lagi, Muni mengatakan bahwa hal itu bukan wewenang pihaknya, melainkan masih kewenangan penyidik polisi. "Sebelum penyerahan tahap dua, kewenangan penuh masih ada pada polisi. Apakah tersangka akan ditahan, sepenuhnya hak polisi," jelasnya.
 Lain halnya jika penyerahan tahap dua sudah dilaksanakan, maka tanggung jawab tersangka, tentunya berada pada kejaksaan, dalam hal ini JPU.
 Sementara itu, Kasat II Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel AKBP Slamet tidak bisa dimintai komentarnya. Meski coba dipancing dengan pertanyaan via SMS, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian.
 Begitu juga pengacara kondang asal Jakarta, kuasa hukum HIS, Henry Yosodiningrat SH, tidak memberi tanggapan. Henry yang juga adik kandung HIS, semenjak kakaknya itu ditetapkan menjadi tersangka, menjadi kuasa hukum HIS.
 Sebelumnya, pada 27 Oktober 2008, upaya hukum yang dilakukan terpidana perkara korupsi run way, Sampurno kandas, menyusul ditolaknya kasasi Sampurno oleh Mahkamah Agung melalui suratnya nomor 1603K/Pid. Sus/2008.
 Salinan putusan kasasi MA yang diterima Kejari Banjarbaru, Selasa, 18 November 2008 intinya menolak kasasi terpidana Sampurno, sekaligus memperkuat putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin yang memperkuat vonis PN Banjarbaru, yakni tetap menghukum Sampurno dengan hukuman penjara selama enam tahun. Ia juga diperintahkan membayar kerugian negara Rp18,2 miliar secara tanggung renteng bersama tersangka lainnya yang masih dalam proses penyidikan.

 Tersangka lain kasus proyek ini, adalah IA. Mereka disangkakan melakukan korupsi sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU RI No 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 serta jo pasal 55 KUHP.
 Dugaan korupsi run way mulanya muncul dari audit BPKP Kalselteng yang menduga ada 28 pejabat yang terlibat penggelembungan anggaran proyek sebesar Rp18,2 miliar. Jika sebelumnya, proyek pemanjangan landasan yang dikerjakan PT Hutama Karya ini sejauh 128 meter dipatok Rp 99,23 miliar, dana APBD Kalsel 2002-2004 malah keluar sebesar Rp 121 miliar. adi




No comments: