Wednesday, June 3, 2009

"Penjarahan" Hutan Meratus Mau Dilegalkan?

BANJARMASIN - Jika tidak ada halangan, "penjarahan" hutan di kawasan lereng Pegunungan Meratus bakal dilegalkan pemerintah setempat, menyusul adanya pengumuman kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Hutan Tananam Industri (IUPHH-HTI) PT Prima Buwana Bestari (PBB).
 Jika izin tersebut benar-benar keluar dan PT PBB melakukan pengelolaan hutan, dikhawatirkan, hutan di lereng Pegunungan Meratus bakal menyusut dan berdampak negatif bagi alam sekitar, DAS Riam Kiwa maupun kawasan hilirnya.
 Tak ingin hutan di Kalsel semakin habis, mengingat kondisi hutan yang ada saja sudah cukup parah, sejumlah LSM di Kabupaten Banjar dan Kalsel melakukan penolakan Amdal maupun pemberian IUPHH-HTI untuk PT PBB tersebut.
 Sejumlah LSM yang menolak antara lain, Transparansi, Gerindo, Berakat, Sorot Ungkap, Ulin Bersatu dan LSM Garda Kabupaten Banjar.
 Dalam surat penolakan tersebut, pemanfaatan hasil hutan di wilayah Peramasan yang adalah lereng Pegunungan Meratus bisa mengganggu mekanisme resapan sebagai penyanggah dan pencegah banjir di hilir DAS Riam Kiwa.
 Mengambil hasil hutan di Meratus mereka anggap sama saja menebang hutan, yang bisa berakibat berkurangnya pohon dan berdampak rusaknya ekosistem wilayah sekitar.
 Selain itu, dampak sosial akan muncul sebagai akibat penebangan kayu oleh PT PBB yang dinilai tidak banyak bermanfaat bagi warga sekitar. Kecemburuan masyarakat sekitar akan muncul, mengingat warga dilarang mengambil kayu, sementara perusahaan besar diperbolehkan.
 Selasa (2/6), Syamsul Daulah dari LSM Garda menambahkan, apapun motifnya, apakah ilegal maupun legal, penebangan kayu di kawasan Meratus bakal merusak lingkungan.
 "Sudah banyak contoh kerusakan lingkungan ketika masih zaman HPH dulu. Menurut kami, penebangan kayu apalagi dalam skala besar akan merusak. Hanya saja kebetulan, yang ini ada izinnnya," tukasnya.
 Menurutnya, sudah banyak kerugian lingkungan maupun masyarakat akibat rusaknya hutan. "Kabupaten Banjar sudah beberapa kali mengalami banjir besar dalam rentang waktu yang cukup singkat. Bahkan, pernah terjadi banjir besar terjadi dua kali dalam setahun. Ini ironis. Sekarang saja, sudah banyak dampak negatif, apalagi jika ditambah lagi dengan izin baru untuk PT PBB," bebernya. adi














   



No comments: