Friday, June 19, 2009

KPK Didemo Gerindo Kalsel - Desak usut PKM dan SDN Kertak Hanyar

BANJARMASIN - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta didatangi ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Kalsel bersama Laskar Banua Kalsel, Kamis (18/6).
 Mereka mendesak lembaga paling ditakuti koruptor itu agar segera menuntaskan kasus korupsi di Kalsel yang diduga melibatkan pejabat daerah.
 Ketua PD Gerindo Kalsel, Syamsul Daulah mengatakan, KPK agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) yang diduga merugikan negara senilai Rp6,4 miliar. 
 Sebelumnya, kasus ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Martapura, di mana ketiga terdakwa, yakni Hairul Saleh (Kabag Perlengkapan Setda Banjar), Iskandar Djamaluddin (Kepala BPN Banjar) dan Gunawan Susanto (Dirut PT Golden) divonis bebas oleh majelis hakim Purwanto SH.
 Kala itu, ujar Syamsul lagi, H Rudy Ariffin selaku pengambil keputusan penggunaan APBD Banjar (ketika jadi Bupati Banjar) hanya dijadikan saksi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura dan bukan sebagai tersangka. "Oleh sebab itu kalangan LSM di Kalsel sangat kecewa terhadap proses hukum yang dilakukan para penegak hukum di daerah ini," tukasnya.
 Menurutnya, ada kesan ketidakseriusan dari penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.
 Ditambahkan, kasus lain yang juga perlu ditelisik adalah masalah tukar guling aset daerah lahan SDN Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang dinilai merugikan negara sebesar kurang lebih Rp2 miliar.  
 Diinformasikan, setelah melakukan orasi di depan gedung KPK, selanjutnya para perwakilan demo sebanyak empat orang masing-masing Syamsul Daulah, Hermani Bagman, Badowo dan Agus Tomadio diterima anggota KPK, Toshim (Kabag Pelaporan KPK) yang mewakili petinggi KPK. 
 "Dalam pertemuan tersebut dijelaskan Toshim bahwa laporan kami tanggal 8 Juni 2008 mengenai kasus eks lahan PKM, telah ditindaklanjuti oleh KPK dan sudah sampai ke bagian penyidikan KPK. Sedangkan kasus dugaan korupsi tukar guling SDN Kertak Hanyar KPK juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel," bebernya. Dari penjelasan Toshim, lanjut Syamsul, kasus dugaan korupsi tukar guling SDN Kertak Hanyar masih dalam proses penyidikan pihak Kejati Kalsel. 
 Gerindo Kalsel meminta KPK tidak melakukan tebang pilih dalam menangani perkara korupsi. Kasus korupsi di daerah juga hendaknya menjadi prioritas untuk dituntaskan. "KPK jangan hanya bisa menangkap koruptor yang ada di pusat tapi koruptor di daerah juga harus menjadi perhatian KPK untuk segera diselesaikan," imbuhnya.
 Gerindo juga mengkritik kinerja Kejati Kalsel yang dinilai terlalu lama dan lamban dalam melakukan penyelidikan. "Sampai saat ini kami melihat tidak ada standar atau batasan waktu, sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak Kejati kalsel untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Sebab kasus ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya," jelasnya.
 Syamsul menduga, lambannya penanganan kasus tersebut diduga kuat ada intervensi pihak tertentu. "Kami minta kalau Kejati Kalsel tidak mampu untuk menyelesaikan kasus korupsi di kalsel agar KPK segera mengambil alih kasus tersebut," tegasnya. adi



No comments: