Tuesday, June 9, 2009

Kehadiran GMK Ditunggu

BANJARMASIN - Polres Tanah Bumbu (Tanbu) rupanya belum memeriksa dan memintai keterangan dari pihak PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK), setelah panggilan polisi pada Selasa (2/6) lalu tidak dihadiri GMK. Alhasil, polisi pun mengulang lagi panggilannya dalam minggu ini.
 Minggu (7/6), Kasat Reskrim Polres Tanbu AKP Andi Adnan kepada Mata Banua mengakui kalau pihaknya belum memiliki keterangan dari pihak PT GMK.
 "Belum ada Mas, makanya kita masih menunggu kesaksian mereka," ujar Andi singkat. Menurutnya, pihaknya akan memanggil ulang pihak GMK, paling tidak dalam Minggu ini juga. Hanya saja, ia tidak menjelaskan tanggal pastinya pemanggilan kedua ini.
 Sementara itu, ketika Mata Banua mencoba menghubungi Antono, salah sau pejabat GMK, untuk sekadar konfirmasi, yang bersangkutan tidak mengangkat handphone-nya. 
 Irwansyah, Ketua LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) menyayangkan ketidakhadiran GMK. Ia berharap, GMK bisa berbesar hati memenuhi panggilan polisi sehingga permasalahan yang sedang terjadi bisa jelas.
 "Ini sebagai suatu sinyalemen bahwa GMK belum siap menghadapi permasalahan dengan masyarakat Setarap. Selain itu, saya berasumsi kalau legalitas yang dipunyai masyarakat sebenarnya sudah kuat. Justru HGU yang dipunyai GMK patut diduga bermasalah," cetusnya.
 Polisi sebenarnya sudah memeriksa saksi pelapor. Namun, Andi Adnan belum bisa memastikan tersangka dalam kasus ini karena masih berupa penyelidikan, belum ke tahap penyidikan.
 "Perlu diperhatikan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yakni mencari pembuktian kebenaran laporan saksi pelapor. Makanya, kita masih belum menetapkan tersangka. Keterangan dari PT GMK juga kita perlukan untuk melihat sejauh mana kaitannya," ungkapnya.
 Dua warga perwakilan sekitar 90-an warga Desa Setarap, mengadu ke Polres Tanbu mengadukan dugaan pemalsuan surat keterangan dan juga pencaplokan lahan mereka yang diduga dilakukan oknum dari PT GMK.
 Minggu (17/5) lalu, H Alui bin Darmawi tokoh warga Setarap, Kecamatan Satui, didampingi, Irwansyah dari LKP3Mmengabarkan, laporan mereka tertuang dalam STPL dengan No Pol: STPL/K-141/V/2009/SPK tertanggal 7 Mei 2009. Adapun kaitan pasal yang diadukan adalah pasal 385 tentang pengambilan hak milik serta 406 tentang pengrusakan milik orang lain.
 90-an warga Setarap, merasa sangat dirugikan akibat pencaplokan lahan oleh perusahaan GMK, apalagi hal itu diiringi pengrusakan kebun dan ladang warga, termasuk sejumlah pondokan milik warga yang sudah terlebih dahulu ada.
 Tahun segel tanah milik warga rata-rata bertahun 1986, meski sebagian bahkan ada yang di bawah 1986. Namun, GMK disinyalir datang menggarap lahan warga tanpa ganti-rugi pada 1996.
 Dikatakan Alui, ada semacam permainan penguasaan lahan, mengingat HGU milik GMK yang dikeluarkan BPN justru bertahun 2000, sementara lahan itu digarap secara sepihak oleh GMK pada tahun 1996. 
 Menurutnya, warga sebenarnya tidak tinggal diam atas kesewenang-wenangan itu. Namun, upaya warga merebut kembali hak-haknya selalu dihalang-halangi oleh sejumlah oknum aparat yang di masa Orde Baru itu, memang terkesan membela perusahaan.
 Ditambahkan Irwansyah, sebenarnya permasalahan pencaplokan lahan tersebut tidak hanya terjadi di Setarap. Di sejumlah desa tetangga juga terjadi hal demikian, seperti di Desa Sekapuk, Satui Barat dan juga Desa Jombang. adi/mb05



No comments: