Friday, June 19, 2009

Kasus Penyimpangan BLT 'Jalan Di Tempat'

BANJARMASIN - Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang ditangani Polsek Kertak Hanyar Resort Banjar, sepertinya 'jalan di tempat'.
 Kondisinya ini membuat Ketua LSM Aliansi Rakyat Anti Korupsi Kezaliman dan Kemaksiatan, Rusliansyah SE dan Ketua LSM Lembaga Pengkajian Pembangunan Indonesia (LPPI), Drs Ahmad Bulkini agak geram. 
 Rabu (17/6), Rusliansyah menyampaikan kekecewaannya, karena belum ada tanda-tanda kalau oknum Pembakal Simpang Empat, Jub, dijadikan tersangka oleh polisi.
 Menurutnya, ada kabar kurang sedap kalau telah terjadi 'perdamaian' antara oknum pembakal dengan warga yang menjadi korban penyimpangan BLT tersebut.
 "Semestinya, meski sudah damai atau hak-hak korban sudah dikembalikan, hal itu tidak menghapus tindak pidana penggelapannya. Pasalnya BLT ini kan program pemerintah. Kenapa hanya dengan adanya perdamaian, lalu kasusnya tidak diusut tuntas," tanyanya.
 Ia berharap, Bupati Banjar HG Khairul Saleh dan Camat Kertak Hanyar benar-benar serius untuk mengecek permasalahan yang ternyata telah mengakibatkan beberapa warga yang semestinya masih berhak mendapat BLT, ternyata tidak kebagian BLT.
 "Selain dari segi pidana, di mana Polsek Kertak Hanyar tentunya lebih berwenang menanganinya, maka Bupati Banjar dan Camat Kertak Hanyar perlu juga menelusuri masalah ini. Sebab, disinyalir, KTP yang dipakai oknum Kaur di Kantor Desa Simpan Empat untuk mengambil jatah BLT milik orang lain, justru dibuat oleh oknum pembakal. Sayangnya, KTP sementara itu disahkan pula oleh Camat Kertak Hanyar," cetusnya.
 Hal senada juga disampaikan Bulkini. Menurutnya, jika masalah tersebut tidak diselesaikan secara hukum, maka pihaknya akan melakukan koordinasi bersama LSM se-Kalsel untuk melakukan demo besar-besaran.
 "Kalau kasusnya sengaja diendapkan, maka kita meragukan itikad baik pihak berwajib maupun pemerintah setempat dalam menegakkan hukum dan prinsip good governance," katanya.
 Menurutnya, jika penyidikan kasus tersebut terhambat pada belum keluarna izin pemeriksaan dari Bupati Banjar, maka diharapkan, Bupati Banjar bisa segera mengeluarkan izin tersebut.
 Sebelumnya, LPPI bersama sejumlah korban sudah melaporkan kasus tersebut secara resmi ke Polsek Kertak Hanyar dengan LP No: LP/17/IV/2009/SPK tanggal 22 April 2009.
 Korban Nanang, warga Desa Simpang Empat, terpaksa melapor ke Polsek Kertak Hanyar Resort Banjar, karena merasa hak-haknya selaku penerima BLT 'direnggut' oleh oknum tertentu diduga akibat 'permainan' yang dilakukan terlapor, oknum Pembakal Simpang Empat Kertak Hanyar, Jub.
 Diterangkan, korban sejak 2006, 2007 hingga sekarang ini sebenarnya terdaftar sebagai penerima BLT oleh Kantor Pos Kertak Hanyar. Hanya saja, BLT tahap I dan II, masing-masing sebesar Rp300 ribu dan Rp400 ribu, korban justru tidak menerima lagi.
 Kemudian, lanjutnya, dicoba dilakukan penelusuran. Ternyata, kecurigaan kalau BLT milik korban disimpangkan kepada oknum warga lain terbukti.
 Modus penyimpangannya, kartu BLT yang semestinya diberikan kepada korban, justru sengaja disimpangkan oknum pembakal kepada orang lain. Setelah dicek ke Kantor Pos Kertak Hanyar, nama korban, yakni Nanang, warga RT 14 Desa Simpang Empat masih ada, yakni diurutan 250. Cuma, kartu tersebut dipasangi foto orang lain. Orang lain itulah yang mengambil jatah korban. 
 Diduga, tidak hanya Nanang yang jadi korban. Pasalnya, ada sejumlah warga lain yang diduga turut dijadikan korban oleh oknum pembakal, masing-masing Utuh warga RT 5 serta Ahmad RT 14. adi
 



No comments: