Saturday, June 27, 2009

Kasus Dana Pemerintah Di Bank Swasta Mandek

BANJARMASIN - Sudah lebih dari tiga bulan sejak dimulainya penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan dana keuangan daerah yang semestinya disimpang di bank pemerintah, ternyata belum juga ditingkatkan ke penyidikan.
Rabu (24/6), Hermani Bagman, seorang pengamat hukum mengatakan, sejauh atau sekian lama ini, warga masyarakat tidak mendapat kepastian mengenai tindak lanjut kasus dana Rp7 miliar dari pos Setda Banjar itu yang disimpan di Bank Mega atas nama pribadi Rz.
"Kita berharap, Kejati Kalsel bisa cepat untuk menuntaskan kasus tersebut, supaya ada kepastian hukum. Di luar kita seolah-olah mendapat kabar kalau kasus ini penanganannya berlarut-larut," ungkapnya.
Di samping itu, lanjutnya, kenapa sampai dana milik pemerintah itu disimpan di Bank Mega yang notabene bank non pemerintah alias swasta, perlu diselidiki betul-betul.
Apalagi, dana yang disimpan sangat besar hingga Rp7 miliar. Apakah hal itu disengaja oleh oknum tertentu untuk sekadar mengambil keuntungan bunga depositonya, juga harus dibongkar.
Ditambahkan, dalam teori korupsi, sangat jarang kalau korupsi yang bernilai besar justru hanya dilakoni oleh satu orang, apalagi jabatannya hanya sebagai bawahan. Sebagaimana diketahui, Rz yang namanya tertera di rekening tersebut menjabat bendahara di Setda Banjar.
Sementara itu, Kajati Kalsel Salman Maryadi SH didampingi As Intel Sumardi SH MH mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menghentikan penyelidikan kasus dana Rp7 miliar milik daerah di Bank Mega.
"Penyelidikan yang ditangani oleh As Intel Sumardi dan jajarannya masih terus berjalan. Jangan khawatir, sebab intel Kejati Kalsel masih berupaya menggali bukti-bukti sehingga layak ditingkatkan ke penyidikan," cetus Salman.
Menurut Salman, mengenai bagaimana perincian jalannya penyelidikan, tidak perlu dibeberkan, dengan alasan kurang etis. "Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga kurang etis kalau dibeberkan secara rinci bentuk penanganannya," bebernya.
Penyelidikan kasus dana daerah Pemkab Banjar di Bank Mega, sampai saat ini masih berjalan di Kejati Kalsel.
Pertangahan Maret lalu, Bendahara Setda Banjar berinisial Rz, diundang untuk dimintai keterangan seputar penyimpanan dana yang diduga menyalahi ketentuan UU No 32 Tahun 2004 pasal 193 ayat (1) itu. Pejabat ini dimintai keterangan di salah satu ruangan penyelidik Kejati Kalsel. Seperti biasa, pihak berkompeten di Kejati Kalsel tak memberikan keterangan pers dengan alasan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
Penulusuran BPK
Kasus ini bermula dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada kejanggalan terkait penyimpanan sebagian dana di Setda Banjar sebesar Rp7.058.391.959 atau Rp7 miliar lebih di Bank Mega yang anehnya diduga memakai nomor rekening pribadi Rz.
Hasil penelusuran BPK itu, pada 2 Oktober 2007, sebagian besar dana itu, yakni sejumlah Rp5.580.000.000 atau Rp5,5 miliar ditransfer kembali ke kas daerah, di BPD Cabang Martapura.
Diinformasikan pula, Rz dihadapan petugas BPK mengakui kalau dana tersebut sengaja disimpan di Bank Mega untuk menutupi pengeluaran yang mendesak dan bersifat segera dibayarkan, manakala Sekda Banjar, Ir Yusni Anani MM tidak berada di tempat.
Rz diduga lagi tak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang kas masuk maupun kas keluar di rekening Bank Mega tersebut yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp1.854.440.694 atau Rp1,8 miliar. Selain itu, BPK mencatat adanya bunga dari hasil simpanan di Bank Mega itu sebesar Rp52.146.715 yang juga tidak jelas ke mana alirannya. adi



No comments: