Friday, June 19, 2009

Kasasi Bos PT GJW Ditolak MA

BANJARMASIN - Setelah berupaya melakukan banding kemudian gagal, kali ini, upaya terpidana Widagdo, Dirut PT Giri Jaladhi Wana (GJW) dengan kasasi ke Mahkamah Agung juga mentok. Kamis (18/6) kemarin, Kejati Kalsel menginformasikan kalau putusan kasasi dari MA sudah keluar.
 "Ya, hari ini, kita memang telah mendapat salinan putusan kasasi perkara Widagdo, di mana dinyatakan kasasi terpidana telah ditolak. Dengan demikian, putusan ini sudah berkekuatan hukum yang tetap," jelas As Pidsus Kejati Kalsel H Abdul Muni SH MH, kemarin.
 Dalam salinan putusan kasasi yang diperlihatkan seorang pejabat Kejati Kalsel, Tri Sujoko SH MH, Widagdo dianggap tetap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diputuskan oleh dua pengadilan di bawah MA.
 Salinan putusan yang ditandatangani ketua majelis hakim Widiyatno Sastrohardjono SH MSc itu bernomor 936K/Pid.Sus/2009. Menurut Tri, salinan putusan ini akan segera dikirimkan ke terpidana dan kuasa hukumnya. 
 Sementara itu, kuasa hukum Widagdo, Akhmad Busirie SH mengatakan, dirinya memang ada juga mendengar kabar tersebut. Hanya saja, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak sebelum melihat dan mempelajari dasar pertimbangan hakim menolak kasasi mereka.
 "Namun, jika pertimbangan hukumnya kami anggap tidak adil dan tidak benar, maka kami akan mengajukan peninjauan kembali (PK), sebagai upaya hukum terakhir," jelasnya.
 Menurutnya, sebenarnya mereka berharap, perkara perdata antara GJW investor SA melawan Pemko Banjarmasin bisa selesai sehingga bisa dijadikan landasan pengajuan bukti baru.
 "Kita menganggap, alas hak lahan Antasari yang diklaim Pemko Banjarmasin sebenarnya tidak berdasar. Bahkan, pihak Pemko Banjarmasin pernah menyurati BPN, tetapi ditolak. Nah, jika ini terbukti, maka kesepakatan antara GJW dengan Pemko Banjarmasin bisa batal karena Pemko Banjarmasin tidak memiliki hak atas lahan tersebut," cetusnya.
 Sebagaimana diketahui, pada 18 Desember 2008 lalu, dalam amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim, Setyaningsih SH, Widagdo dinilai hakim terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer.
 Menurut hakim, terdakwa terbukti meraih keuntungan secara tidak sah yang berakibat kerugian negara hingga Rp6.332.361.516. Akibatnya, terdakwa, selain mesti menjalani hukuman enam tahun penjara, dibebani mengganti kerugian negara sebesar Rp6.332.361.516 atau menjalani hukuman tambahan empat tahun jika mangkir dari memberi ganti rugi. Tak hanya itu, terdakwa juga didenda sebesar Rp200 juta atau tiga bulan kurungan.
 Vonis majelis hakim ini sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Sujoko SH dan kawan-kawan yang menuntut 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta serta mengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp32 miliar lebih.

 Di samping itu, pada 11 Desember 2008, Midpai divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta, karena dinilai hakim telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menguntungkan orang lain yang berakibat kerugian negara.
 Terdakwa lainnya, Edwan Nizar, divonis enam tahun penjara, denda Rp300 juta dan diwajibkan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp1.072.473.710.
 Ganti kerugian Rp1 miliar lebih itu, menurut hakim mesti dibayar Eed, satu bulan setelah keputusan hukum berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta benda Eed harus disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara tersebut. Baik Eed maupun Midpai juga masih menunggu putusan kasasi MA.
 Korupsi SA terjadi akibat penggelembungan jumlah dari 5.145 buah bertambah 900-an buah tak sesuai ketentuan, sehingga negara diduga merugi mencapai Rp31 miliar, terdiri kelebihan kios Rp16,6 miliar dan kewajiban lain Rp6,6 miliar, kewajiban Pasar Inpres SA ke BRI senilai Rp3,75 miliar dan lain-lain. adi
 



No comments: