Saturday, June 27, 2009

Kajati Tidak Terima Surat Kaleng

BANJARMASIN - Meski sangat berharap kerja sama dari semua komponen masyarakat dalam memberantas korupsi, namun Kejati Kalsel menyatakan akan tetap selektif, sehingga bentuk pengaduan atau informasi dalam surat kaleng, tidak akan ditanggapi.
Menurut Kajati Kalsel, Salman Maryadi SH, pihaknya tetap welcome terhadap segala bentuk informasi, terkecuali surat kaleng. "Jika informasi masyarakat berupa surat kaleng, maka mohon maaf, terpaksa tidak akan kami tanggapi maupun tindaklanjuti," ujarnya.
Pasalnya, surat kaleng yang tidak jelas siapa pengirimnya, menurutnya adalah informasi yang tidak bertanggung jawab, sehingga pasti diragukan itikadnya, murni untuk memberantas korupsi atau menegakkan hukum.
Kejati Kalsel, lanjutnya, akan sangat terbuka manakala informasi disampaikan secara bertanggung jawab, dengan jaminan identitas pengirim akan dilindungi hak-haknya maupun keamanannya.
"Kami sangat terbuka dan berterima kasih atas masukan-masukan maupun informasi, baik dari masyarakat, LSM maupun media. Namun, tolong, harus lebih bertanggung jawab, jangan hanya bersifat fitnah saja. Kami tidak akan memprosesnya, karena hal itu justru akan menzalimi orang," bebernya.
Salman yang didampingi As Pidsus-nya Abdul Muni SH MH bahkan berpesan, wartawan dan medianya masing-masing agar turut membantu kerja kejaksaan untuk memerangi korupsi ini. "Sama saja dengan media, untuk mengusut kasus korupsi itu, kita memegang prinsip 5 W plus 1 H, sehingga masalah tersebut jelas," ucapnya.
Untuk kasus korupsi, lanjutnya, mesti terpenuhi sedikitnya dua unsur penting, yakni apakah ada perbuatan melawan hukum, serta apakah akibat perbuatan itu telah merugikan negara. "Jika hanya salah satu unsur saja, maka itu belum cukup untuk membawa kasus tersebut ke ranah tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Demikian pula dalam sitem pembuktian, maka jaksa paling tidak mesti memegang dua alat bukti. Kalau hanya berupa perkataan dari saksi, maka hal itu juga masih lemah untuk pembuktiannya.
Bagi media, warga masyarakat maupun LSM, papar Salman, mesti memperhatikan hal ini, karena sering terjadi kesalahpahaman. Sering terjadi praduga yang tidak-tidak ketika laporan yang masuk seolah-olah tidak ditindaklanjuti kejaksaan. "Padahal, kasusnya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan, karena belum cukup alat bukti," tuturnya.
"Dalam pemberantasan korupsi, sudah terang dan jelas regulasi atau aturan hukumnya. Sebuah temuan akan bisa ditingkatkan ke penyidikan bila kasus itu sudah cukup minimal dua alat bukti," imbuhnya.
Sekadar diketahui, tambahnya, pihaknya tetap serius bahkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya dalam menangani kasus korupsi. "Tolong dicatat, sampai hari ini saja, perkara korupsi yang sedang ditangani mencapai 54 kasus. Dan masih banyak lagi hasil pengaduan dan laporan masyarakat yang masih ada di tahap pulbaket dan penyelidikan," bukanya. adi



No comments: