Friday, June 26, 2009

Kajati Audensi Dengan LSM

BANJARMASIN - Kajati Kalsel Salman Maryadi SH didampingi seluruh asistennya dan Kasi Penkum dan Humas Johansyah SH mengadakan audensi dengan sejumlah LSM, seperti PD Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) dan Komite Nasional Pengawal dan Penyelamat Migas Kalsel di gedung Kejati Kalsel, Banjarmasin, Rabu (24/6) kemarin.
Pertemuan yang berlangsung terbuka dan diliput sejumlah wartawan itu mengupas sejumlah kasus yang dianggap LSM masih belum jelas dan terkesan jalan di tempat penanganannya.
Ketua Gerindo, Syamsul Daulah dalam paparannya menerangkan, pihaknya mempertanyakan sejauh mana sudah kasasi JPU kasus korupsi ganti-rugi lahan eks Pabrik Kertas Martapura (PKM) yang mendudukkan tiga terdakwa, Hairul Saleh, Iskandar dan Gunawan Susanto tersebut.
Menurutnya, sejak 2006, kenapa kasasi di MA tersebut belum turun-turun juga.
Selain itu, mereka mempertanyakan alasan JPU tidak turut menjadikan Rudy Ariffin selaku Bupati Banjar kala itu sebagai tersangka, sebagai pengambil kebijakan ganti-rugi sebesar Rp6,3 miliar kepada PT Golden.
Masalah lain, penanganan kasus korupsi dana dead stock batubara senilai Rp1,8 miliar pada tahun 2000 juga tidak jelas, termasuk ke mana sekarang dana tersebut disimpan.
Selain itu, Syamsul juga mempertanyakan 21 kasus besar BBM ilegal yang melibatkan pengusaha kelas kakap sejak 2007 hingga sekarang, tidak jelas apakah sudah diterima dari Polda Kalsel dan sudah disidangkan. "Kami melihat, seolah-olah hanya kasus BBM ilegal kecil saja yang sampai ke pengadilan," tukasnya.
Begitu juga soal bolak-baliknya berkas Aad, Bupati Tala, dalam kasus Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), hingga di-SP3 Polda Kalsel. "Ada kesan kalau Kejati Kalsel mempersulit penyidik untuk melengkapi berkasnya," tambah Agus, perwakilan LSM lain.
Ia juga menyinggung soal dugaan korupsi pembangunan Masjid Syuhada Pelaihari, kemudian korupsi dana permodalan PDAM Tala, yang tampaknya belum juga jalan penanganannya.
Hal lainnya, dugaan korupsi pada tukar guling lahan SDN Kertak Hanyar yang sejak akhir 2007 lalu, belum ada juga aksi konkrit dari Kejati Kalsel, meski sudah diminta Kejagung atas desakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi sekian banyak masalah tersebut, Kajati Kalsel menerangkan, memang kasus korupsi ganti rugi lahan eks PKM, ketiga terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Martapura, 2006 lalu. "Sehingga JPU memutuskan kasasi ke MA. Namun, hingga sekarang kita juga masih menunggu kasasi tersebut," jelasnya.
Mengenai tidak dimasukkannya Rudy Ariffin sebagai tersangka, karena berdasar penyidikan, belum ada unsur yang mengarah kalau Rudy terlibat langsung. "Sementara untuk tiga tersangka yang kita yakini terlibat saja hakim memutus bebas, bagaimana kalau seseorang yang belum terpenuhi keterkaitannya. Kita tidak ingin memaksakan diri, sehingga bisa menzalimi orang yang belum tentu bersalah," tegasnya.
Masalah pokok dalam kasus tersebut, adalah perbedaan persepsi antara JPU dengan hakim mengenai penerapan Keppres dan PP. Hakim, lanjutnya, beranggapan kalau ketiga terdakwa tidak melanggar PP.
Mengenai korupsi dana dead stock, penjelasan dilakukan oleh As Pidsus Abdul Muni SH MH. Menurutnya, memang pada tahun 2000, pihaknya ada menangani kasus tersebut. "Dilakukan penyitaan terhadap dana sebesar Rp1,639 miliar, terdiri dana Yayasan Bakti Persada Rp1,3 miliar dan sumbangan pengusaha Rp318 juta," jelasnya.
Dalam perkembangannya, ternyata tidak ditemukan unsur melawan hukum maupun kerugian negara, sehingga penyidikan dihentkan. Uang yang disita seluruhnya dikembalikan ke kas Pemprov Kalsel di BPD Kalsel.
Sekretaris Gerindo, Hermani Bagman lalu interupsi. Menurutnya, kasus tersebut kalau memang dihentikan, kenapa Firdaus Mansyuri selaku sekretaris tim yang diketui Armain Djanit pernah dihukum atas kasus tersebut selama dua tahun lebih di PN Banjarmasin. "Beliau sekarang sudah almarhum," tandas Hermani.
Abdul Muni sempat kaget, apalagi Kasi Penkum dan Humas, Johansyah juga mengaku pernah mendengar kalau Firdaus Mansyuri pernah menjalani hukuman terkait kasus dana dead stock itu.
"Begini saja, nanti kita akan cek kembali apakah memang ada kaitannya kasus itu dengan Firdaus Mansyuri ataukah tidak. Masukan Bapak akan kami tindaklanjuti," janji Salman.
Mengenai BBM ilegal, menurut Salman, sejak 2007 ada 183 kasus yang sudah ditangani, terdiri 26 tahun 2007, 125 kasus tahun 2008 dan 33 untuk 2009, 32 diantaranya sudah ditangani.
Johansyah mengatakan, semua kasus limpahan Polda Kalsel, termasuk yang besar, sudah dibawa ke persidangan dan para terdakwa telah mendapat hukuman dari PN Banjarmasin, secara bervariasi.
Sedangkan kasus tukar guling SDN Kertak Hanyar, diakui Kajati memang pernah ditangani Kejari Martapura. "Namun saat itu tidak ditemukan unsur korupsi. Meski tidak dilakukan lewat tender, namun Pemkab Banjar justru dinilai saksi ahli menuai untung," jelasnya. Dikatakan, Kejati Kalsel tidak menjalankan perintah KPK, namun hanya menjalankan tugas yang diberikan Kejagung. "Kalau Kejagung meminta kita akan jelaskan sebagaimana hasil pengumpulan data Kejari Martapura. Kecuali Bapak sekalian punya bukti baru, silakan," bebernya.
Mengenai kasus SKAB fiktif, tambah Muni, Kejati Kalsel, Polda Kalsel dan bahkan KPK menganggap, Aad tidak terlibat, karena SKAB tersebut atas inisiatif Kadis Pertambangan Tala yang sudah terbukti di PN Pelaihari, melakukan tindakan itu seorang diri.
"Adapun kasus Masjid Syuhada Pelaihari telah kita minta Kejari Pelaihari untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Untuk kasus PDAM Tala, kebetulan kita belum mengetahui," imbuh Muni. adi



No comments: