Monday, June 15, 2009

KAI Umumkan Peradi Dibubarkan

BANJARMASIN - Meski baru berusia setahun lebih, Kongres Advokat Indonesia (KAI) mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang sah ketimbang lembaga yang dikenal sebelumnya tempat berhimpun advokat, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
 Bahkan, dalam pengumuman yang diterbitkan Media Indonesia, 8 Juni 2009, DPP IPMI, DPP Ikadin, DPP Hapi dan DPP Apsi yang memilih bergabung ke dalam KAI mengumumkan bahwa Peradi telah dibubarkan sebagaimana akte notaris No 67 tanggal 30 Desember 2008 di hadapan Catur Virgo SH, notaris di Jakarta.
 Minggu (14/6), Ketua DPD KAI Kalsel, H Wanto A Salan K SH MH kepada wartawan membenarkan kalau organisasi-organisasi otonom sudah bersepakat membubarkan Peradi, karena memang tidak sesuai dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 1 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 "Sebagaimana amanat UU, organisasi yang sah tempat menaungi advokat, mesti dibentuk melalui mekanisme kongres advokat se-Indonesia. Sementara, Peradi hanya dibentuk oleh segelintir advokat, yakni 16 orang yang mengatasnamakan delapan organisasi advokat pada September 2005," jelasnya.
 Ditambahkan, sebagian besar organisasi advokat sangat mendukung penuh KAI yang terbentuk dari hasil kongres di Jakarta, 30 Mei 2008 lalu. 
 Ditambahkan, KAI telah memprotes keras MA karena melarang pengadilan tinggi untuk menerima advokat KAI untuk beracara di pengadlan tinggi.
 Menurut KAI, langkah MA melalui Surat Ketua MA No 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo No 064/KMA/V/2009 tangal 18 Mei 2009 jelas bertentangan dengan hukum, karena MA berupaya membatalkan UU. Padahal, UU No 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan RI jelas-jelas mengatakan bahwa MA tidak dapat membatalkan UU.
 Dalam kesempatan meresmikan KAI Kalsel 27 Juni 2008 lalu, Presiden KAI H Indra Sahnun Lubis SH menegaskan, KAI berbeda dengan Peradi. Pasalnya, Peradi tak memperoleh legitimasi yang kuat dari sebagian besar advokat. Peradi juga belum memiliki AD/ART yang disahkan oleh musyawarah advokat sebagaimana amanat UU Advokat.
 "Bagaimana bisa organisasi bisa berjalan tanpa ada AD/ART. Peradi sebenarnya hanya sebagai wadah perwakilan dengan delapan asosiasi advokat yang dimanatkan untuk menggelar musyawarah atau kongres. Namun, sekian lama, amanat itu tidak juga dilaksanakan. Nah, KAI justru melaksanakan amanat UU Advokat. Tak pernah terjadi, musyawarah advokat menghimpun 10.000 peserta di Balai Sudirman Jakarta, 30 Mei 2008 lalu," ungkapnya bangga.
 Ditambahkan, tak ada lembaga pemerintah yang bisa mengintervensi atau mengakui dan tidak mengakui keberadaan KAI. Pasalnya, organisasi advokat ditentukan sendiri oleh advokat itu sendiri. 
 Adapun pengurus DPD KAI Kalsel yang diketuai oleh Wanto Salan, wakil ketua antara lain Geman Yusuf SH MH, Faturrahman SH, Dana Hanura SH, Nusyerwan Rizani SH MH dan Wanas Unan Sawang SH, sekretaris Ronny Kosasih SH dan bendahara Rini Handayani SH.
 Sementara Ketua DPC KAI Banjarmasin Bujino Salan SH MH, sekretaris MN Hasby Mahbara SH dan bendahara Nawang Wijayati SH. Adapun ketua DPC-DPC KAI se-Kalsel antara lain, KAI Banjarbaru M Noor SH, KAI Banjar Robert Hendra Sulu SH, Tala Denny Lazuardy SH, Tanbu Agus Pasaribu SH MH, Kotabaru Titik Mandayani SH, HSS Junaidi SH, Tapin Martua Sahat Togatorop SH.
 Kemudian, Ketua DPC KAI HST Fuad Syakiar SH, HSU Kuat Suprianto SH, Tabalong H Philips Dillah SH MH, Balangan Husrani Noor SH SE dan Batola diketuai M Arif SH. Pelantikan disaksikan Wagub Kalsel HM Rosehan NB, pejabat Kejati Kalsel, Poltabes Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan lain-lain. adi 
  



2 comments:

simanjuntak said...

KAI adalah kumpulan advokat yang tidak paham dengan apa yang diamanatkan oleh UU. seharusnya KAI tahu diri dan sesegera mungkin bertobat dan kembali kejalan yang benar. Jangan nodai system peradilan Indonesia dengan hadirnya advokat-advokat yang tergabung dalam wadah organisasi yang tidak jelas yang telah memperkosa UU.

Ali said...

Pertanyaan Buat Kongres Advokat Indonesia (KAI):
"Organisasi Tunggal Advokat" adalah Amanat 8 Organisasi Advokat atau Amanat UU Advokat???

Jika amanat UU Advokat, Apakah dgn Bubarnya 8 Organisasi Advokat maka secara otomatis Organisasi Tunggal Advokat yg diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2003 akan bubar juga???