Thursday, June 4, 2009

Kadisnak Kalsel Semestinya Dinonaktifkan

BANJARMASIN - Terkait status Ir Mas, Kadisnak Kalsel sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi angkutan fiktif di instansi tersebut, LSM Garda menyarankan Gubernur Kalsel agar menonaktifkan sementara Mas dari jabatannya.
 Selasa (2/6), Ketua LSM Garda, Syamsul Daulah kepada Mata Banua mengatakan, dari keterangan Kejari Banjarbaru sebelumnya, Mas, Kadisnak Kalsel dijadikan tersangka, bersama dua anakbuahnya, masing-masing Sul dan Nop.
 "Idealnya, Gubernur Kalsel menonkatifkan Mas dari jabatannya untuk sementara waktu, hingga kasus ini tuntas. Sebab, sudah banyak contoh, di mana petinggi melakukan hal itu, jika ada bawahannya yang menjadi tersangka kasus tertentu," ucapnya.
 Menurut Syamsul, penonaktifan tersebut sebenarnya untuk kebaikan Mas sendiri, agar lebih fokus menghadapi kasusnya dan tidak sampai mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai pejabat di Disnak Kalsel.
 Di samping itu, dikhawatirkan Mas bisa mempengaruhi saksi-saksi lainnya, mengingat jabatannya sebagai Kadisnak Kalsel masih melekat padanya.
 "Boleh jadi dengan jabatannya, Mas bisa mempengaruhi bawahannya atau saksi lainnya, sehingga menyulitkan pengungkapan kasus ini. Belum lagi masalah barang bukti lainnya yang belum sempat diamankan oleh penyidik, apakah ada jaminan tidak dihilangkan tersangka," cetusnya.
Diperiksa lagi 
 Sementara itu, Kadisnak Kalsel, Mas kembali menjalani pemeriksaan marathon dari penyidik Kejari Banjarbaru, selama beberapa jam, mulai pukul 9.30 sampai 15.30 Wita.
 Mas diberondong dengan 30-an pertanyaan. Menurut Kasi Pidsus Kejari Banjarbaru, Hendri Siswanto SH, pertanyaan terhadap Mas, sudah semakin memasuki materi kasus pelaksanaan kegiatan angkutan di lingkup Disnak Kalsel yang diduga fiktif.
 "Ada sekitar 30 pertanyaan yang kita ajukan. Pertanyaan penyidik sudah memasuki materi kasus," kata Hendri. 
 Kasus yang diduga merugikan negara Rp190 miliar itu diduga melibatkan tiga tersangka. Selain, Ir Mas, dua bawahannya, yakni pelaksana kegiatan, Ir Sul, dan pelaksana lapangan, Nop turut menjadi tersangka
 Ketiga tersangka dijerat penyidik dengan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
 Menurut Hendri, proyek tersebut memang dianggarkan dan diprogramkan, namun sama sekali tidak dilaksanakan. Memang, salah satu tersangka sempat mengembalikan lagi dana yang diambil itu ke kas daerah. Namun, hal itu sebagaimana diatur pasal 4 UU Tipikor, tidak serta merta menghilangkan atau menghapuskan tindak pidananya. 
 Sebaliknya, kasus dugaan mark-up sapi di instansi ini yang sudah dahulu mengemuka dan ditangani Sat III Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel, sampai sekarang justru tidak jelas bagaimana hasilnya.
 Padahal, sejumlah pegawai yang diduga terlibat dalam proyek tersebut pernah dimintai keterangan oleh polisi. Kasat III Tipikor AKBP Slamet bahkan pernah berjanji akan membuka lagi kasus ini dengan catatan ada bukti baru. adi





No comments: