Friday, June 19, 2009

HIS Diserahkan Ke JPU

BANJARMASIN - Ternyata tidak memerlukan waktu enam bulan bagi penyidik Dit Reskrim Polda Kalsel untuk menyerahkan HIS kepada JPU Kejati Kalsel, setelah berkasnya diberi label P-21 atau lengkap, 25 Mei 2009 tadi. Kamis (18/6) sekitar pukul 11.00 Wita, HIS beserta barang bukti diserahkan dalam penyerahan tahap dua.
 Sebelumnya, salah satu tersangka kasus korupsi proyek run way 2004 itu datang ke penyidik Sat III Tipikor Dit Reskrim Polda Kalsel Jl S Parman guna memenuhi panggilan penyidik lewat surat No Pol: S.Pgl/735-3/VI/2009/Dit Reskrim tanggal 15 Juni 2009. Kemudian dengan dikawal beberapa petugas, HIS diantar ke RS Bhayangkara Jl A Yani Km 3,5 untuk dilakukan pengecekan kesehatan.
 Setelah cukup dilakukan pengecekan dan HIS dinyatakan cukup sehat, kemudian penyidik membawanya ke gedung Kejati Kalsel Jl DI Pandjaitan untuk segera dilakukan penyerahan tahap dua kepada JPU.
 HIS kemarin tampak tenang menjalani proses tersebut. Ia didampingi terus oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat SH yang sekaligus juga adik kandungnya itu.
 HIS melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan permohonan agar JPU tidak melakukan penahanan. Alhasil, setelah semua proses selesai, HIS pun bisa meninggalkan gedung Kejati Kalsel.
 As Pidsus Kejati Kalsel H Abdul Muni SH MH kepada Mata Banua membenarkan kalau pihaknya telah menerima penyerahan tahap dua dari penyidik untuk tersangka HIS beserta barang buktinya, begitu berkas telah dinyatakan lengkap lewat surat Kajati Kalsel No: B-1390/Q.3.5/Fd.I/05/2009 tanggal 25 Mei 2009.
 "Selanjutnya, kita akan membuat rencana dakwaan (rendak) yang sepenuhnya akan dikonsultasikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), mengingat kasus ini tergolong besar dilihat dari kerugian negara. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, rendak ini bisa selesai dikonsultasikan. Barulah JPU akan membawa perkara ini ke pengadilan," cetusnya.
 Mengingat letak run way Bandara Syamsuddin Noor (objek kasus) terletak di Landasan Ulin, Banjarbaru, maka persidangan bakal dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, sama seperti persidangan terdakwa lainnya, Ir Sampurno. 
 Muni mengakui kalau kuasa hukum HIS telah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan. "Permohonan disertai jaminan dari keluarganya bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mempersulit pemeriksaan atau menghilangkan barang bukti," bebernya.
 Permohonan itu sendiri, menurut Muni atas petunjuk pimpinannya langsung dikabulkan hari itu juga dengan pertimbangan, sudah ada pihak keluarga yang menjamin. "Di samping itu, tersangka masih ada tanggung jawab pekerjaan. Selain itu, seluruh barang bukti sudah ada di tangan kita," cetusnya.  
 Sementara itu, Henry Yosodiningrat menyatakan terima kasih atas dikabulkannya permohonannya agar kliennya yang sekaligus juga abang kandungnya tidak ditahan JPU.
 Henry kepada wartawan mengungkapkan, kliennya akan selalu kooperatif mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung baik tahap penuntutan hingga ke persidangan nanti.
 "Saya menjamin bahwa kakak kandung saya tidak akan melarikan diri, tidak akan mempersulit pemeriksaan, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya sanggup mendatangkan sewaktu-waktu klien saya manakala dibutuhkan dalam proses nanti," tegasnya.
 Sebagaimana diketahui, HIS selaku Kadishub Kalsel era Gubernur Sjachriel Darham diperiksa penyidik Polda Kalsel sejak April 2007 lalu.
 Kemudian, HIS ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 November 2007 dan sempat menjalani pemeriksaan sebanyak lima kali sampai 8 Januari 2008, proses pemeriksaan dianggap selesai.
 Hanya saja, pada 8 Januari 2008 itu, HIS kemudian ditahan oleh penyidik sampai beberapa hari. Kuasa hukum HIS, Henry kemudian tidak terima, sebab kliennya sudah sangat kooperatif mengikuti proses penyidikan.
 Lewat sidang praperadilan dengan No: 01/Pid.Prad/2008/PN Bjm di PN Banjarmasin, hakim kemudian secara mengejutkan memenangkan gugatan Henry dan menganggap penahanan HIS oleh penyidik tidak sah. Sejak 24 Januari 2008, HIS dikeluarkan dari tahanan.
 Tersangka lain kasus proyek ini, adalah IA. Mereka disangkakan melakukan korupsi sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 15 UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo UU RI No 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 serta jo pasal 55 KUHP.
 Dugaan korupsi run way mulanya muncul dari audit BPKP Kalselteng yang menduga ada 28 pejabat yang terlibat penggelembungan anggaran proyek sebesar Rp18,2 miliar. Jika sebelumnya, proyek pemanjangan landasan yang dikerjakan PT Hutama Karya ini sejauh 128 meter dipatok Rp 99,23 miliar, dana APBD Kalsel 2002-2004 malah keluar sebesar Rp 121 miliar. 
 Sekitar Mei 2008, Sampurno, pimpro proyek telah divonis enam tahun penjara oleh PN Banjarbaru yang diperkuat oleh PT Banjarmasin dan MA. Selain itu, ia juga mesti membayar kerugian negara Rp18,2 miliar secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya. adi



No comments: