Tuesday, June 16, 2009

Bos SBT Bisa Dipaksa

BANJARMASIN - Satu atau dua hari lagi diperkirakan, penelitian barang bukti berupa alat berat maupun lokasi tambang milik Dirut PT Satui Bara Tama (SBT), H Par, oleh pihak Dit Reskrim Polda Kalsel dan Kejati Kalsel akan selesai. Langkah selanjutnya, penyerahan tahap dua, baik tersangka, berkas dan barang bukti.
 "Kita bersama Kejati Kalsel sedang di lapangan mendata barang bukti di lokasi tambang ilegal milik SBT (di Desa Makmur Mulia, Sompul, Kecamatan Satui, Tanbu). Jika itu selesai, baru akan kita limpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejati Kalsel dalam penyerahan tahap dua," beber Dir Reskrim Kombes Pol Machfud Arifin, Senin (15/6).
 Dari pantauan sebelumnya, di lokasi milik PT SBT di Desa Makmur Mulia Km 12 Sompul Kecamatan Satui, banyak danau air yang sangat luas, diantaranya panjang sekitar 500 meter dan lebar mencapai 150 meter.  
 Lokasi penambangan yang dilakukan PT SBT diduga mencakup areal seluas 1.900 hektare. Luasan lahan eksploitasi milik PT SBT ini jauh lebih besar ketimbang milik CV Aulia yang hanya seluas 17 hektare. 
 Sementara alat berat milik SBT yang disita polisi 3 Desember 2008 lalu, ada lima buah eksavator, tiga unit dozer, 10 buah dump truck serta kurang lebih 7.000 metrik ton batubara atau 8.500 metrik ton jika ditambah lokasi tumpukan satunya.
 Ditambahkan Machfud, berkas kasus sendiri sudah beberapa waktu lalu dinyatakan Kejati Kalsel telah P-21 alias lengkap. Penelitian dan pendataan barang bukti sendiri sebenarnya untuk melengkapi berkas barang bukti.
 "Nanti, setelah selesai semua, baru penyerahan tahap dua. Kita akan panggil tersangka untuk menghadiri penyerahan tahap dua. Jika ternyata panggilan kita tidak diindahkan, maka kita akan lakukan upaya paksa, yakni menjemput tersangka secara paksa," tegasnya.
 Sebagaimana diketahui, status tahanan H Par sudah ditangguhkan, menyusul kondisi tersangka yang tidak memungkinkan menjalani penahanan, akibat sakit jantung.
 Menurut sumber di Kejati Kalsel, berkas kasus tambang ilegal dengan tersangka Dirut PT SBT sudah lengkap.
 Pengacara H Par, Fikri Chairman SH pun mengakui kalau pihaknya sudah mendapat kabar kalau berkas kliennya P-21. Menurut Fikri, meski demikian, pihaknya akan tetap mengikuti dan menunggu proses hukum selanjutnya, seperti penyerahan tahap dua, baik tersangka maupun barang bukti.
 Berdasar Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRW Kotabaru serta Perda Kalsel No 9 Tahun 2000, lokasi yang ditambang oleh kliennya, ujar Fikri, bukan termasuk kawasan hutan, melainkan disebut sebagai Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTTP).
 Dikatakannya, landasan penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka dengan mengacu pada Kepmenhut 453/Kpts-II/1999 adalah kurang berdasar. Sebab, surat itu baru sebatas penunjukan alias proses awal dari serangkaian proses.
 Menurutnya, pada diktum 5 Kepmenhut 453 disebutkan, Badan Planologi setelah penunjukan kawasan hutan di Kalsel sudah diterima, harus melakukan sejumlah langkah-langkah seperti pemetaan, penatabatasan sampai pada pengukuhan. Pengukuhan, dimaksudkan agar ada kepastian hukum. Kalau penunjukan baru sebatas administrasi, sehingga belum final atau belum bisa membawa akibat hukum. adi



No comments: