Sunday, June 14, 2009

Berkas H Par P-21

BANJARMASIN - Menurut sumber di Kejati Kalsel, berkas kasus tambang ilegal dengan tersangka Dirut CV Satui Bara Tama (SBT) sudah lengkap (P-21). Alhasil, tidak berapa lama, bakal dilakukan penyerahan tahap dua dari penyidik Polda Kalsel ke Kejati Kalsel.
 Meski Mata Banua sudah mendapat informasi dari salah satu pejabat di Kejati Kalsel, namun sumber resmi, Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH dan Kasi Pra Penuntutan Sandy Rosady SH belum mengakui kebenaran kabar tersebut.
 "Berkas H Par P-21? Kebetulan saya belum dikabari. Apa pihak penyidik Polda Kalsel juga membenarkan?" tanya balik Johansyah, Jumat (12/6) kemarin.
 Ketika info ini coba dikonfirmasikan ke Sandy, yang bersangkutan juga sampai berita ini diturunkan belum mengkonfirmasi balik.
 Isu ini kemudian dicek lagi ke Dir Reskrim Polda Kalsel Kombes Pol Machfud Arifin. Hanya saja, Machfud menganjurkan agar Mata Banua menanyakan lebih lanjut ke Kasat Krimsus AKBP Firdaus. "Coba tanya Pak Firdaus," sarannya. 
 Sayangnya, ponsel AKBP Firdaus beberapa kali dihubungi, tidak aktif-aktif. 
 Sementara itu, kuasa hukum H Par, Fikri Chairman SH mengakui kalau pihaknya sudah mendapat kabar kalau berkas kliennya P-21. "Ya, kebetulan kita juga mendengar langsung lewat Habar Banua, di mana Kapolda Kalsel (Brigjen Pol Untung S Rajab) menginformasikan kalau berkas klien kita sudah lengkap," paparnya.
 Menurut Fikri, meski demikian, pihaknya akan tetap mengikuti dan menunggu proses hukum selanjutnya, seperti penyerahan tahap dua, baik tersangka maupun barang bukti.
 "Kita akan ikuti terus prosesnya. Nanti, di persidangan kita akan ajukan argumentasi kita kalau klien kita sama sekali tidak bersalah," cetusnya.
 Ditambahkan, berdasar Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 tentang RTRW Kotabaru serta Perda Kalsel No 9 Tahun 2000, lokasi yang ditambang oleh kliennya bukan termasuk kawasan hutan, melainkan disebut sebagai Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTTP).
 "Jadi landasan hukum klien kami sehingga menambang di kawasan itu, sudah jelas. Demikian juga SK Kuasa Pertambangan yang dipegang sudah melalui serangkaian proses yang sah," tegasnya.
 Dikatakannya, landasan penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka dengan mengacu pada Kepmenhut 453/Kpts-II/1999 adalah kurang berdasar. Sebab, surat itu baru sebatas penunjukan alias proses awal dari serangkaian proses.
 "Di diktum 5 disebutkan, Badan Planologi setelah penunjukan kawasan hutan di Kalsel sudah diterima, harus melakukan sejumlah langkah-langkah seperti pemetaan, penatabatasan sampai pada pengukuhan. Nah, maksudnya pengukuhan, agar ada kepastian hukum. Kalau penunjukan baru sebatas administrasi, ia belum final sehingga belum final atau belum bisa membawa akibat hukum," bebernya.
 Pada Rabu 3 Desember 2008 lalu, aparat Polres Tanbu mengamankan puluhan alat berat yang berada di lokasi tambang yang diduga masuk kawasan HTI milik PT Rindang Banua.
 Di lokasi milik PT SBT di Desa Makmur Mulia Km 12 Sompul Kecamatan Satui, tampak danau air yang sangat luas, panjang sekitar 500 meter dan lebar mencapai 150 meter. Itu baru sebuah pit atau lubang tambang. 
 Tak tanggung-tanggung, lokasi penambangan yang dilakukan PT SBT diduga mencakup areal seluas 1.900 hektare. Luasan lahan eksploitasi milik PT SBT ini jauh lebih besar ketimbang milik CV Aulia yang hanya seluas 17 hektare. 
 Sementara alat berat milik SBT yang disita, adalah lima buah eksavator, tiga unit dozer, 10 buah dump truck serta kurang lebih 7.000 metrik ton batubara atau 8.500 metrik ton jika ditambah lokasi tumpukan satunya. adi



No comments: