Saturday, June 27, 2009

Banding Bos BCMP Diproses

BANJARMASIN - Sidang banding perkara penambangan ilegal dengan terdakwa H Amir Nasruddin, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) sudah terjadwal di Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.
Rabu (24/6), Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH didampingi koordinator tim JPU Sandy Rosady SH membenarkan kalau pihaknya sudah mendapat pemberitahuan tentang jadwal sidang banding H Amir tersebut.
"Untuk sidang banding tentang keberatan barang bukti akan digelar pada Jumat (26/6), sedangkan sidang banding untuk memenuhi sidang di tempat atau lokasi TKP, akan dilaksanakan Selasa (30/6) mendatang," jelasnya.
Diakui, materi banding dari pihak H Amir, berkaitan dengan dianggap tidak dihadirkannya barang bukti uang hasil lelang barang bukti ke depan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, beberapa waktu lalu.
Di samping itu, pihak kuasa hukum H Amir menganggap, hakim di PN Banjarmasin juga belum pernah melihat barang bukti berupa alat berat, termasuk surat-surat penting yang justru dianggap krusial untuk pembuktian.
Johan mengatakan, tim dari Kejati Kalsel juga sudah menyiapkan memori kontra banding untuk menghadapi argumentasi hukum kuasa hukum H Amir, Jongky cs dari Kantor Pengacara OC Kaligis Jakarta.
"Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya yang sekiranya dibutuhkan di pengadilan banding ini. Kita juga siap dengan argumentasi hukum," cetusnya.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak H Amir terkait rencana sidang perdana banding atas putusan PN Banjarmasin.
Beberapa waktu lalu, Jongky kepada wartawan menilai, kliennya memang sedari awal sudah dikondisikan oleh kekuatan tertentu untuk dihukum.
Ditambahkannya, tuduhan bahwa kliennya sebagai pelaku eksploitasi adalah tidak mendasar, karena kliennya hanya pemilik KP, sementara yang menambang atau melakukan eksploitasi adalah perusahaan lain sebagai subkontraktor.
Di samping itu, lanjutnya, barang bukti uang Rp22 miliar lebih hasil lelang batubara milik kliennya termasuk puluhan alat berat tidak pernah dilihat dalam persidangan. "Padahal, dalam ketentuan KUHAP, barang bukti harus diperlihatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Mudah-mudahan, hakim di PT Banjarmasin bisa mencermati hal ini. Sebab, kita yakin, mental hakim di PT Banjarmasin masih lebih baik," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, H Amir dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp2 miliar atau lima bulan kurungan, oleh majelis hakim yang diketuai Suriyanto Daulay SH, Kamis (14/5).
Vonis ini lebih rendah sedikit dibanding tuntutan JPU yang menuntut terdakwa H Amir, hukuman lima tahun penjara dan denda Rp3 miliar atau enam bulan kurungan. H Amir sampai enggan menyalami majelis hakim sebagaimana biasa ia lakukan usai sidang.
Tak hanya itu, majelis hakim yang terdiri Suryanto Daulay SH sebagai ketua, Suprapto SH dan Purnomo Amin Cahyo SH masing-masing sebagai anggota bahkan memutuskan, uang hasil lelang barang bukti batubara 153.000 MT senilai Rp22.844.250.000 milik terdakwa dirampas untuk negara.
Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana telah menambang batubara di kawasan hutan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sejak 2005 hingga 2008 tanpa ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut). adi


No comments: