Tuesday, May 12, 2009

Pledoi Terdakwa Tertunda Lagi

BANJARMASIN - Setelah Jumat (8/5) lalu, pembacaan pledoi atau pembelaan tertunda akibat terdakwa H Amir Nasrudin sakit, maka sidang untuk mendengarkan pledoi, Senin (11/5) kemarin kembali tertunda. Kali ini, kuasa hukum beralasan kalau berkas pledoi masih perlu perbaikan.
 Jongky SH kepada Suryanto Daulay SH, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin meminta waktu hingga Rabu (13/5) mendatang, sehingga meminta sidang ditunda.
 "Yang mulia, kebetulan, berkas pledoi ini belum siap kami bacakan, karena masih perlu perbaikan. Ada berkas yang perlu kami pilah, dan itu perlu waktu karena tebalnya berkas (500-an halaman)," ujar Jongky memberi alasan.
 Suryanto tampak kecewa karena dirinya tidak lama lagi akan pindah tugas yang menurut kabar menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. "Saya minta supaya jangan lama-lama, karena saya mau keluar. Kalau bisa besok supaya bisa dibacakan," pintanya. Akhirnya disepakati kalau sidang mendengarkan pledoi terdakwa ditunda sampai hari ini, Selasa (12/5).
 Sebelum sidang, massa dari DPD Pemuda Islam pimpinan HM Hasan dan sejumlah LSM, juga warga Desa Serongga, Kotabaru mengadakan demo gabungan di halaman PN Banjarmasin.
 Uniknya, mereka secara koor menyanyi lagu dangdut milik Ridho Rhoma berjudul "Menunggu" yang sudah digubah. "Sekian lama kami menunggu untuk kedatanganmu, bebaskan, bebaskanlah Haji Amir," dendang massa pendemo sambil bergoyang dengan tangan ke atas, lengkap dengan iringan musik organ tunggal.
 Orator Din Jaya mengemukakan, majelis hakim jangan sampai terhasut oleh orang-orang yang hanya ingin menjegal H Amir sebagai pengusaha lokal untuk berusaha dan membantu puluhan ribu tenaga kerja di Kotabaru.
 "Kalau sampai operasi tambang terhenti, maka bagaimana dengan nasib 30.000 orang yang hidupnya bergantung dari perusahaan dan sekitarnya. Siapa yang bertanggung-jawab kalau keluarga mereka kelaparan," ujarnya seraya disambut sorak-sorai massa.
 Menurut Din, pihaknya mempertanyakan komitmen penegak hukum, karena sebenarnya ada perusahaan asing di daerah ini yang juga beraktivitas diduga di kawasan hutan yang tidak ikut ditindak. "Kalau memang ingin adil, kenapa perusahaan asing dan berskala nasional tidak ikut ditindak. Padahal, jelas-jelas sesuai Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002, tambang PT BCMP milik H Amir terletak di kawasan bukan hutan, melainkan masuk Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan," teriaknya.
 Hasan menambahkan, tidak ada alasan bagi JPU maupun majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada H Amir, mengingat usaha yang dijalankan H Amir sudah legal, dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan Bupati Kotabaru. "Untuk itu, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, sementara orang yang bersalah justru tertawa senang di luar sana," bebernya.
 Salah seorang hakim, Purnomo Amin SH mengatakan, pihaknya akan memperhatikan aspirasi massa pendemo. "Aspirasi yang saudara-saudara sampaikan, akan kami tampung dan pasti akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskannya nanti," janjinya.
Tertutup
 Selepas itu, puluhan perwakilan mahasiswa dari Unlam Banjarmasin dan sejumlah perguruan tinggi swasta melakukan pertemuan dan diskusi tertutup di ruang Ketua PN Banjarmasin, Suryanto Daulay.
 Koordinator mahasiswa, Dian usai pertemuan membeberkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mempertanyakan sejumlah dasar hukum baik yang digunakan JPU maupun oleh BCMP.
 "Kita mempertanyakan, kenapa sampai terjadi ada semacam kontradiksi antara Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002 dengan Kepmenhut 453/Kpts-II/1999, sehingga muncul perkara BCMP di persidangan. Perda itu sendiri kabarnya belum dicabut, sehingga masih ada kewenangan daerah untuk mengatur fungsi kawasan di daerahnya sendiri, sesuai semangat otonomi daerah," ungkap Dian, mahasiswa Unlam yang kemarin mengenakan jaket almamaternya. adi



3 comments:

HE. Benyamine said...

Ass.

Menarik juga persoalan hukum tentang tambang, semoga saja keadilan dapat ditegakkan. Masalah pertambangan, tidak hanya masalah 30 ribu orang tidak dapat makan, tapi masalah yang akan dihadapi bersama oleh sebagian besar masyarakat dan generasi yang akan datang.

Oh ya ... website mata banua rasanya sudah lama nggak di update, terasa kehilangannya, semoga dapat kembali hadir.

Adi Permana bin H Ali Basrah bin Barihun bin Taib bin Katar said...

Masalah hukum di Indonesia memang pelik. Coba kalau dikembalikan ke hukum Islam pasti lurus. Oh ya, situs Mata Banua memang sedang istirahat. Doakan saja semoga bisa diaktifkan kembali. Salam

AMKS PAHID MALANG said...

salam kenal.........