Thursday, May 7, 2009

Pendemo Minta H Amir Dibebaskan

BANJARMASIN - Halaman Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (6/5) kemarin, dijejali puluhan pendemo yang mengatasnamakan dirinya DPD Pemuda Islam Kalsel. 
 Massa yang dipimpin HM Hasan dan Din Jaya ini menuntut majelis hakim membebaskan H Amir dari tuntutan JPU.
 Menurut Hasan dalam orasinya, H Amir hanyalah korban permainan tingkat tinggi atau konspirasi politik lawan bisnisnya yang berupaya menjerat H Amir, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) ke dalam hukum menggunakan tangan-tangan penegak hukum.
 "Kami menduga JPU juga terindikasi terlibat dalam konspirasi ini dengan memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
persidangan dalam tuntutannya. Masalah ini sudah kami kaji dan
analisa," ujar Hasan.
 Dikatakannya, berdasar pengkajian pihaknya, BCMP justru melakukan penambangan setelah ada legalitas dari Pemkab Kotabaru, seperti SK Bupati Kotabaru No: 545/62.1/KP/D/PE tanggal 27 Juni 2005 tentang Relokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi jo SK Bupati Kotabaru No: 545/79.1/KP/DPE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi.
 Selain itu SK Bupati Kotabaru No: 545/79.A/KP/DPE tanggal 1 Februari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, serta Surat Wabup Kotabaru slaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kotabaru No: 050/278 Fisik/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Lokasi Pertambangan PT BCMP.
 "Nah, dalam surat Wabup Kotabaru itu, dinyatakan bahwa lokasi tambang BCMP di Serongga Kotabaru, berada dalam Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan sesuai Perda No 3 Tahun 2002 tentang RTRW Kotabaru. Jadi, lokasi itu bukan cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatasa atau hutan produksi yang menurut UU memerlukan izin pinjam pakai dari Menhut," bebernya.
 Hasan meminta agar majelis hakim bisa jernih melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, sehingga bisa mengambil keputusan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bahkan, pendemo meminta majelis hakim membebaskan H Amir dari dakwaan maupun tuntutan JPU.
 "Demi keadilan dan kebenaran dan tegaknya supremasi hukum, kami akan memantau terus persidangan ini," tandasnya.
  Dituntut 5 tahun
 Sebagaimana diketahui, dalam sidang Jumat (1/5) lalu, JPU menuntut terdakwa H Amir H Nasruddin, dihukum lima tahun penjara dan denda Rp3 miliar atau tiga bulan kurungan.
 Menurut JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH, terdakwa telah melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana telah menambang batubara di kawasan hutan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sejak 2005 hingga 2008 tanpa ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut).
 Selain itu, Sandy juga meminta kepada majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH untuk menjadikan uang Rp22.844.250.000 hasil lelang barang bukti batubara sebanyak 153.000 metrik ton (MT) untuk dirampas menjadi milik negara.
 Pada memori tuntutan, JPU menyatakan, terdakwa berdasar keterangan
sejumlah saksi terbukti melakukan eksploitasi batubara di kawasan
hutan tanpa ada izin pinjam pakai dari Menhut.
 JPU berkeyakinan bahwa kawasan yang ditambang, masuk kawasan hutan yang dimaksudkan dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 hektar serta masuk HPHTI milik Kodeco sesuai Kepmenhut 253/Kpts-II/1998, setelah penyidik bersama tim teknis melakukan pengambilan 32 titik koordinat di lokasi penambangan.
  Tak rasional
 Sementara itu, kuasa hukum H Amir, Jongky SH menilai, tuntutan JPU tidak rasional. Menurutnya, Kepmenhut 453, terbitnya atas perintah UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Perkebunan, bukan perintah UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, lanjutnya, Kepmenhut 453 beberapa bulan muncul sebelum UU No 41 Tahun 1999 terbit. "Jika mendasar pada UU No 5 Tahun 1967, yang dimaksud kawasan hutan yang sudah final, adalah yang sudah dikukuhkan Menhutbun. Jika masih penunjukan, itu belum final dan belum ada kepastian hukum, karena masih boleh dirubah, apabila masuk garapan masyarakat, atau hak ulayat dan lain-lain," paparnya. adi



No comments: