Tuesday, May 5, 2009

Pemuda Pancasila Dukung Polda

BANJARMASIN - Tergerak dengan demo yang dilakukan sejumlah LSM yang meminta Polda Kalsel membebaskan tersangka H Rid, LSM Pemuda Islam dan Pemuda Pancasila justru sebaliknya. LSM yang dikoordinir HM Hasan dan Udin Jaya ini malah mendukung langkah penyidik.
 Akhir pekan tadi, Udin Jaya mengecam aksi sejumlah LSM yang justru berupaya mengintervensi penyidik agar membebaskan tersangka pemalsuan surat keterangan tanah di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tambu).
 "Sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengintervensi penyidik. Kami menyayangkan kalau ada pihak-pihak yang justru membela tersangka yang dari banyak bukti memang sudah layak ditahan. Makanya, kami mendukung penuh langkah penyidik mengusut kasus tersebut, dan tetap menahan tersangka," ucap Jaya.
 Menurutnya, Polda Kalsel jangan sampai terpengaruh dengan demo yang dijalankan sejumlah LSM tersebut. "Kami akan mendukung langkah penyidik, selama itu telah sesuai dengan jalur hukum. Polda Kalsel jangan terpengaruh, dan supaya tetap saja menahan tersangka. Jangan sampai ada penangguhan terhadap tersangka," ujar Hasan menambahkan.
 "Kita tidak ingin ada pihak yang membeli hukum dan penyidik agar jangan sampai terpengaruh. Apabila hukum diperjualbelikan, maka akan sangat disayangkan, dan biarlah Tuhan nanti yang mengadilinya," cetusnya.
 Menurutnya, siapapun yang memang layak dianggap bersalah, mestinya tetap diproses dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. "Supremasi hukum mesti ditegakkan, tidak memandang siapapun orangnya, apakah dia kaya, berpengaruh apalagi pejabat," bebernya.
 Sementara itu, Wadir Reskrim Polda Kalsel AKBP Kliment mewakili Dir Reskrim Kombes Pol Machfud Arifin mengaku sangat berterima kasih atas dukungan moril dari LSM Pemuda Islam dan LSM Pemuda Pancasila.
 "Kami senang mendapat dukungan dari kawan-kawan LSM Pemuda Pancasila dan Pemuda Islam. Tanpa dukungan dari semua pihak, kami penyidik ini tidak ada apa-apanya dalam penegakan hukum," ucapnya singkat.
 Sebelumnya, pada 28 April lalu di depan Polda Kalsel, 30-an pendemo yang menamakan diri dari Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kezaliman (Kompak), LSM Barisan Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (Bamper) serta Komando Barisan Rakyat (Kobra) melakukan aksi atas penangkapan tersangka yang tak sesuai prosedur.
 Mereka menganggap, penahanan terhadap Rud, tidak sesuai prosedur, karena tidak disertai surat pemanggilan maupun surat penangkapan.
 Pihaknya mempermasalahkan adanya nuansa kental, jika penyidik sudah diintervensi oleh pelapor, di mana ketika tersangka diperiksa, justru pelapor, H Rudy turut menginterogasi tersangka.
 Persoalan penangkapan Rid, tersangka dugaan pemalsuan surat-surat tanah, mendapat perlawanan dari kuasa hukum tersangka. Fahlevi Zastan SH akan mengadu ke Kompolnas. Tak hanya itu, pihak keluarga yang didukung sejumlah LSM menggelar demo.
 Menurutnya, ketika penangkapan Kamis (23/4) itu, Rid sama sekali belum mendapat surat panggilan. Surat panggilan baru diserahkan ketika klien kami sudah ditahan.
 Tak hanya itu, kliennya juga turut diinterogasi oleh H Rudy, dari PT BJM yang menjadi pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang diatur pada pasal 263 KUHP itu.
 Oleh Polsek Satui, penahanan Rid dilimpahkan ke Sat I Krimum Dit Reskrim Polda Kalsel. Riduan dikawal polisi kabarnya tiba di Polda Kalsel pada Kamis (24/4) sekitar pukul 03.00 Wita.
 Dari keterangan Fahlevi, kliennya memiliki tanah sesuai segel tahun 1994 di Desa Sungai Cuka. Berbekal sertifikat hak milik (SHM), Riduan kemudian menjual tanahnya ke perusahaan besar pemegang PKP2B (PT A) sebagai lahan tambang batubara pada tahun 2008.
 Tiba-tiba, H Darkasi dari Desa Sungai Danau, mengaku sebagai pemilik lahan yang sama dan telah menjualnya pula kepada PT BJM yang diwakili H Rudy. Segel milik Rid maupun Darkasi, memiliki nomor yang sama. Hanya saja, luas lahan yang sesuai SHM milik kliennya, luasnya 12,9 hektar, sedangkan luasan lahan yang dijual H Darkuni, luasnya 18 hektar lebih. adi

 



No comments: