Monday, May 11, 2009

Pemeriksaan Pembakal Terhambat Izin Bupati

BANJARMASIN - Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang ditangani Polsek Kertak Hanyar Resort Banjar, dikabarkan agak terhambat, karena pemeriksaan oknum Pembakal Simpang Empat, mesti menunggu izin dari Bupati Banjar.
 Jumat (8/5), Ketua LSM Lembaga Pengkajian Pembangunan Indonesia (LPPI) Kalsel, Drs Ahmad Bulkini kepada Mata Banua mengeluhkan masalah tersebut. Padahal, pihaknya bersama sejumlah korban sudah melaporkan kasus tersebut secara resmi ke Polsek Kertak Hanyar dengan LP No: LP/17/IV/2009/SPK tanggal 22 April 2009.
 "Kasus ini tampaknya lamban ditangani. Setelah saya cek ke Polsek Kertak Hanyar, aparat di sana beralasan, pemeriksaan oknum Pembakal Simpang Empat, masih menunggu keluarnya izin dari Bupati Banjar. Mereka beralasan, pemeriksaan pembakal sebagai bagian dari pejabat pemerintahan, mesti ada izin dari Bupati Banjar," cetusnya.
 Bulkini pun berharap kepada pihak berwajib agar proaktif mempertanyakan kepada Bupati Banjar, kapan izin tersebut bisa turun, sehingga proses pemeriksaan terhadap oknum pembakal bisa segera dilakukan.
 "Kita juga mendesak lewat media ini agar Bupati Banjar bisa mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap oknum pembakal, sehingga aparat berwajib bisa melaksanakan proses pemeriksaan terhadap oknum tersebut. Jika sengaja dihambat, kita mempertanyakan komitmen Bupati Banjar mendukung upaya pemberantasan korupsi," paparnya.
 Pria yang terkenal vokal dalam memperjuangkan nasib masyarakat kelas bawah ini juga mempertanyakan komitmen Camat Kertak Hanyar yang sampai sekarang belum melakukan pemeriksaan administrasi terhadap oknum pembakal.
 "Selain dari segi hukum pidana, kasus ini juga berkaitan dengan administrasi. Semestinya Camat Kertak Hanyar bisa segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum, mengingat banyak KTP warga penerima BLT yang dipalsukan oleh oknum," katanya.
 Menurutnya, dalam penerimaan BLT, semestinya pihak desa tetap mengedepankan KTP asli, bukan KTP sementara. "Anehnya, KTP sementara bisa keluar bagi calon penerima BLT. AKibatnya, warga yang lebih berhak, justru tidak memperoleh BLT, akibat jatahnya diserobot oknum warga yang cuma menggunakan KTP sementara. Ini saya duga memang ada faktor kesengajaan dari oknum pembakal untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain yang sebenarnya tidak berhak," ungkapnya.
 Sebagaimana disinyalir sebelumnya, 
 Rabu (22/4) lalu, korban Nanang, warga Desa Simpang Empat, terpaksa melapor ke Polsek Kertak Hanyar Resort Banjar, karena merasa hak-haknya selaku penerima BLT "direnggut" oleh oknum tertentu diduga akibat "permainan' yang dilakukan terlapor, oknum Pembakal Simpang Empat Kertak Hanyar, Jub.
 Ia didampingi Ahmad Bulkini, langsung melaporkan dugaan penyimpangan itu ke Polsek Kertak Hanyar.
 Diterangkan, korban sejak 2006, 2007 hingga sekarang ini sebenarnya terdaftar sebagai penerima BLT oleh Kantor Pos Kertak Hanyar. Hanya saja, BLT tahap I dan II, masing-masing sebesar Rp300 ribu dan Rp400 ribu, korban justru tidak menerima lagi.
 Kemudian, lanjutnya, dicoba dilakukan penelusuran. Ternyata, kecurigaan kalau BLT milik korban disimpangkan kepada oknum warga lain terbukti.
 "Modus penyimpangannya, kartu BLT yang semestinya diberikan kepada korban, justru sengaja disimpangkan oknum pembakal kepada orang lain. Setelah saya cek ke Kantor Pos Kertak Hanyar, nama korban, yakni Nanang, warga RT 14 Desa Simpang Empat masih ada, yakni diurutan 250. Cuma, kartu tersebut dipasangi foto orang lain. Orang lain itulah yang mengambil jatah korban," tukasnya.
 Menurutnya, tidak hanya Nanang yang jadi korban. Pasalnya, ada sejumlah warga lain yang diduga turut dijadikan korban oleh oknum pembakal, masing-masing Utuh warga RT 5 serta Ahmad RT 14. "Nah, jatah Utuh RT 5 ini anehnya dilarikan ke orang lain yang juga bernama Utuh, namun Utuh yang tidak berhak menerima BLT ini adalah aparat di Desa Simpang Empat," ungkapnya. adi
 



No comments: