Friday, May 15, 2009

Oknum Polsek Bati Bati Dituding Langgar HAM

BANJARMASIN - Oknum Polsek Bati Bati Resort Tanah Laut (Tala), dituding telah melanggar hak azasi manusia (HAM) dan tidak mengindahkan kaidah aturan KUHAP, terkait penahanan Mahjuri, seorang warga Bati Bati.
 Jumat (15/5), kuasa hukum Mahjuri, Khairil Fadli SH dan Ahmad Suhaimi dari Kantor Pengacara Fauzan Ramon SH mengatakan, kliennya itu, sebelum ditangani pihaknya, sempat mengalami penahanan selama dua hari tanpa disertai alasan yang kuat oleh Aitpu Sus, seorang kepala unit Polsek Bati Bati.
 "Ini jelas telah melanggar HAM, apalagi penahanannya tidak sesuai dengan tata aturan dalam KUHAP. Makanya, kami melaporkan masalah ini ke Bid Propam Polda Kalsel," ujar Khairil sambil memperlihatkan bukti laporan, No Pol STPL/45/V/2009/Bid Propam tertanggal 15 Mei 2009. 
 Penerima laporan adalah seorang petugas di Bid Propam, yakni Rahmat Hidayat SIP. "Kita berharap, laporan kami ini ditindaklanjuti dengan memeriksa oknum tersebut. Bahkan, kita menghimbau kepada Kapolda Kalsel agar memutasi saja oknum tersebut," ungkapnya.
 Dikisahkan oleh Mahjuri. Kejadian penahanan bermula pada Selasa, 28 April 2009 lalu, ketika ia mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau tumpukan kayu ulin milik anaknya akan diamankan polisi. Tumpukan kayu sebanyak 2 meter kubik itu berada di belakang pabrik gabah Bati Bati," ujarnya.
 Kemudian, lanjutnya, ia meluncur ke lokasi dimaksud dan oleh oknum tersebut ditanyakan tentang siapa pemilik kayu. "Saya jelaskan kalau kayu tersebut sengaja ditumpuk anak saya yang bernama Wildan untuk membangun rumahnya sendiri. Kayu itu dikumpulkan cukup lama, yakni satu tahun setengah," katanya.
 Namun, ucapnya, penjelasan tersebut tidak diterima. Oknum justru membawanya ke Polsek Bati Bati. "Tanpa ada surat pemanggilan atupun surat penahanan, apalagi didampingi pengacara, saya lalu dimasukkan begitu saja ke dalam sel, usai Maghrib," ungkap Mahjuri mengisahkan pengalaman getirnya.
 Memang pada Rabu (29/4), Mahjuri mengaku diperiksa dan BAP. Namun, yakin kalau perlakuan yang dialaminya tidak sesuai prosedur, ia menolak untuk menandatangani BAP tersebut. "Kemudian, saya dimasukkan lagi ke dalam sel. Barulah, ketika saya sakit keras hingga pingsan. Pada pagi buta sekitar pukul 03.00 Wita, Kamis (30/4), saya dilepaskan dan dijemput keluarga untuk dibawa ke rumah sakit," bebernya.
 Menanggapi kisah Mahjuri, kuasa hukumnya menandaskan bahwa perlakuan tanpa prosedur tersebut jelas-jelas melanggar hak-hak warga negara. "Semestinya, polisi tidak main tangkap seenaknya, apalagi kalau status korban tidak jelas. Bahkan, untuk kasus pidana kehutanan, semestinya, tersangka harus didampingi kuasa hukumnya," timpal Suhaimi. adi









 


















  



No comments: