Tuesday, May 19, 2009

Massa Akgus Demo Lagi - Kejati: Belum Ada Unsur Melawan Hukum - Edaran Mendagri Tak Sesuai UU

BANJARMASIN - Massa LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (Akgus) asal Kotabaru kembali berdemo. Dari informasi petingginya, mereka berdemo di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, Senin (18/5).
 Menurut Ketua LSM Akgus, Hardi Yusran alias Bang Tungku membenarkan kalau pihaknya sudah melakukan unjuk rasa di depan Kejagung. "Kita menuntut agar Kejari Kotabaru dan Kejati Kalsel tetap mengusut dugaan korupsi di Persiko sehubungan penggunaan dana APBD Kotabaru 207 dan 2008 masing-masing Rp4 miliar," ujarnya.
 Selain itu, lanjut Bang Tungku, pihaknya juga menuntut Kejagung mengganti Kajari Kotabaru, karena dinilai telah gagal mengusut kasus-kasus korupsi di Kotabaru yang sebelumnya sudah dilaporkan sejumlah LSM.
 "Kita menilai, Kajari Kotabaru kurang berhasil dalam memberantas korupsi di Kotabaru, termasuk laporan kami tentang dugaan korupsi di Persiko," ujarnya.
 Sementara itu, Kejati Kalsel mengaku sebenarnya sudah berupaya maksimal mendalami kasus dugaan korupsi dalam tubuh Persiko Kotabaru. Namun, sampai sekarang, para penegak hukum itu belum menemukan ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut.
 Senin kemarin, As Intel Kejati Kalsel, Sumardi SH mengatakan, masalah kasus Persiko, sebenarnya sudah beberapa kali dijelaskan. "Pak Kajati juga sudah menjelaskan apa adanya mengenai kasus tersebut, ketika beliau menerima pendemo beberapa hari lalu," ungkapnya.
Belum ada unsur melawan hukum
 Sebagaimana dikatakan Kajati Salman Maryadi SH MH di hadapan pendemo, Rabu (13/5) lalu, dari hasil gelar kasus tersebut, penyelidik masih belum menemukan adanya unsur melawan hukum. Menurutnya, proses penganggaran maupun pencarian masih sesuai dengan aturan.
 Bahkan, Salman mengatakan, pihaknya akan selalu bersikap independen dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak manapun. "Kita sudah menggelar gelar perkara pertama. Dan dari gelar perkara tersebut, terbukti pemberian bantuan tersebut, sudah sesuai aturan," kata Salman. 
 Ia mempersilakan saja bagi pihak manapun untuk mengajukan bukti-bukti baru, sambil jajarannya juga berupaa mendalami kasus tersebut.
 Menurutnya, pihaknya tidak akan memaksakan kehendak, misalnya memproses hukum orang yang memang belum cukup bukti melakukan korupsi. "Kita tidak ingin menzalimi orang yang tidak terbukti bersalah," ujar Salman dalam setiap kesempatan. Intinya, kejaksaan akan selalu berupaya bertindak prosedural dan profesional.
 Ditambahkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH, sebenarnya dalam edaran Mendagri tersebut, tidak harga mati melarang klub sepakbola untuk menerima dana dari APBD. "Ada ketentuan pada poin b, bantuan dari APBD bisa saja dilakukan ke klub, jika APBD daerah itu memang mampu," ucapnya.
Edaran Mendagri bertentangan dengan UU 
 Masalah bantuan APBD ke klub memang menjadi perdebatan sengit hampir 90 persen klub di Indonesia, tak terkecuali klub besar semacam Persija Jakarta, Persik Kediri, Persebaya Surabaya dan lain-lain. Petinggi klub rata-rata keberatan dengan SE Mendagri No 903/187/SJ tanggal 30 Januari 2007.
 Bahkan, seorang pembina Persija, yang juga mantan Gubernur DKI, Sutiyoso sampai setengah emosi agar membubarkan saja Persija jika memang bantuan ke klub oleh APBD dilarang. "Kalau demikian, lebih baik dibubarkan saja Persija," ujarnya sebagaimana dirilis Tempo.
 Sejumlah pengamat olahraga menilai, edaran Mendagri justru menjadi bumerang bagi kemajuan dunia sepakbola, mengingat hampir semua klub tak terkecuali yang semi profesional pun masih bergantung dari bantuan APBD daerahnya masing-masing. Bahkan, edaran Mendagri dianggap bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tanggung-jawab pembinaan, pengembangan dan upaya memajukan olahraga, termasuk sepakbola harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (swasta).
 Sampai sekarang pun klub-klub besar masih menggunakan dana APBD, meski penggunaannya harus tetap memperhatikan azas akuntabel, bersih dan transparan. adi



No comments: