Thursday, May 28, 2009

Kasus Dana Pemerintah Di Bank Swasta Hampir Dipastikan Ke Penyidikan

BANJARMASIN - Penyelidikan kasus dana daerah Pemkab Banjar di Bank Mega, sampai saat ini masih berjalan di Kejati Kalsel. Meski demikian, kasus ini hampir dipastikan bisa dipastikan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.
 Rabu (27/5), Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH menyampaikan ke Mata Banua bahwa penyelidikan kasus tersebut masih berlangsung. "Tetapi, kemungkinan besar, kasusnya bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, tunggu saja," ucapnya singkat disinggung perkembangan penanganan kasus itu.
 Menurut Johan yang mengaku terlibat dalam pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) kasus yang diduga melibatkan pejabat di Setda Banjar ini, penyelidikan masih diupayakan untuk melengkapi bukti-bukti, sehingga memungkinan untuk ditingkatkan ke penyidikan.
 "Mulanya saya memang terlibat dalam pulbaket. Untuk tahap penyelidikan, dilakukan tim. Mereka masih berupaya melengkapi bukti-bukti yang diperlukan," tukasnya.
 Rabu (21/1) lalu, Bendahara Setda Banjar berinisial Rz, diundang untuk dimintai keterangan seputar penyimpanan dana yang diduga menyalahi ketentuan UU No 32 Tahun 2004 pasal 193 ayat (1) itu. Pejabat ini dimintai keterangan di salah satu ruangan penyelidik Kejati Kalsel. Seperti biasa, pihak berkompeten di Kejati Kalsel tak memberikan keterangan pers dengan alasan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
 Kasus ini bermula dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada kejanggalan terkait penyimpanan sebagian dana di Setda Banjar sebesar Rp7.058.391.959 atau Rp7 miliar lebih di Bank Mega yang anehnya diduga memakai nomor rekening pribadi Rz.
 Hasil penelusuran BPK itu, pada 2 Oktober 2007, sebagian besar dana itu, yakni sejumlah Rp5.580.000.000 atau Rp5,5 miliar ditransfer kembali ke kas daerah, di BPD Cabang Martapura.
 Diinformasikan pula, Rz dihadapan petugas BPK mengakui kalau dana tersebut sengaja disimpan di Bank Mega untuk menutupi pengeluaran yang mendesak dan bersifat segera dibayarkan, manakala Sekda Banjar, Ir Yusni Anani MM tidak berada di tempat.
 Rz diduga lagi tak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang kas masuk maupun kas keluar di rekening Bank Mega tersebut yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp1.854.440.694 atau Rp1,8 miliar. Selain itu, BPK mencatat adanya bunga dari hasil simpanan di Bank Mega itu sebesar Rp52.146.715 yang juga tidak jelas ke mana alirannya.
 Sejumlah pihak mengharapkan agar kasus ini dibongkar sampai tuntas. Kamis (23/4), ahli hukum Masdari Tasmin SH MH ketika dimintai pendapatnya mengatakan, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 193 ayat (1) jelas mengamanatkan agar setiap dana daerah dan negara, mesti disimpan di bank milik pemerintah, sehingga tidak boleh disimpan di bank swasta.
 Dikatakan, UU dibuat untuk dijalankan apa adanya. Kalau tidak dilaksanakan atau malah dilanggar, maka setidaknya hal itu sudah bisa dianggap telah melanggar UU. "Kalau sampai ada dana daerah disimpan di bank swasta, maka ini sudah melanggar UU," paparnya.
 Hanya saja, lanjutnya, perlu juga dilihat, apakah akibat hal ini telah ada kerugian negara atau belum. adi



No comments: