Friday, May 22, 2009

"Kapabilitas Komisi I Apa?"

BANJARMASIN - Pihak Kejati Kalsel maupun Kejari Banjarmasin agak gerah juga dengan rencana pihak Komisi I Bidang Hukum DPRD Kalsel yang akan mengundang kejaksaan terkait soal penanganan kasus Dana Siluman (Dansil) jilid III yang kini sedang berjalan.
 Rencana mengundang kejaksaan itu, dikemukakan Ketua Komisi I Ibnu Sina usai menerima tiga mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin 1999-2004, Murjani, Alex Muradi dan Hj Aulia Aziza Masaleh, Selasa (19/5) lalu.
 "Apa kapabilitas anggota Komisi I sehingga bisa memanggil kejaksaan terkait penanganan kasus Dansil jilid III. Sebaiknya, tidak perlulah ikut campur, sehingga justru akan memperkeruh suasana. Alangkah lebih baik jika pejabat politik memberi dukungan untuk penegakan hukum terhadap tersangka korupsi," ucap Kasi Penkum dan Humas Kejati Kalsel Johansyah SH seraya mengaku kaget atas rencana tersebut. 
 Bahkan, Johan sedikit menyindir pernyataan anggota Komisi I, Drs Mansyah Saberi yang sebelumnya mengaku khawatir kalau-kalau para tersangka Dansil hanya akan menjadi "ATM berjalan" bagi oknum kejaksaan.
 "Logikanya di mana sehingga bisa mengkhawatirkan para tersangka akan dijadikan "ATM berjalan". Kasus ini sedang berjalan, mengingat proses sebelumnya, seperti Dansil I dan Dansil II sudah usai dan berjalan. Lain halnya jika kasus ini dihentikan, boleh saja muncul kekhawatiran itu. Kalau Dansil III kan sedang berjalan, yang berarti sedang diproses," ungkapnya.
 Johan mengingatkan, jika tidak ahli masalah hukum, agar tidak mengeluarkan pernyataan yang justru bisa mengaburkan permasalahan. Menurutnya, mengenai adanya argumentasi kalau kasus Dansil III tidak layak dilanjutkan karena PP No 105 Tahun 2000 yang melarang asuransi di dewan sudah dicabut MA, silakan saja dikemukakan di persidangan nanti.
 "Yang jelas, dalam kasus Dansil I dan Dansil II, semuanya terbukti melakukan korupsi, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin maupun Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Meski untuk Dansil II masih dalam tahap kasasi ke MA," jelasnya.  
 Sementara itu, berkait perkembangan penyidikan, belum ada konfirmasi lanjut dari Kasi Pidsus Kejari Banjarmasin, Irwan SH. Beberapa kali ditelepon ke ponselnya, meski aktif tidak juga diangkat.
 Sementara itu, pada Rabu (20/5), penyidik memerika AK. Pemeriksaan berlangsung beberapa jam dan langsung dipimpin oleh Irwan SH. Hanya saja, ED tidak hadir, meski sudah dipanggil. Pemeriksaan itu dibenarkan kuasa hukum AK, Fauzan Ramon SH.
 Kejari Banjarmasin telah menetapkan 11 orang mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana asuransi Siharta atau yang kerap disebut Dansil. Dalam waktu dekat, penyidik akan memanggil 11 tersangka tersebut.
 11 tersangka yang dimuat dalam lima berkas terpisah itu antara lain, berkas pertama AM dan AH, berkas kedua MA, ET dan IA, berkas ketiga MJ dan NA, selanjutnya tersangka di berkas keempat, AK dan AA, serta berkas kelima AI dan ED.
 Menurut Kajari Banjarmasin Purwadi SH, kepada wartawan, dalam kasus Dansil jilid III ini, kerugian negara cukup besar, yakni mencapai Rp3,2 miliar. Sementara jika ditotal dengan kasus Dansil jilid I dan jilid II, kerugian negara mencapai Rp7,9 miliar.
 Sebagaimana diketahui, untuk perkara Dansil jilid II, 17 terdakwa telah mendapat vonis di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin pada tahun 2005 lalu yang diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.
 Pada berkas pertama, terdakwa Taufik Hidayat, Mahyani Diris, Syamsul Qamar, Hayatus Solihin dan Sayuti Enggok divonis satu tahun dan denda Rp25 juta atau kurungan tiga bulan.
 Di berkas kedua, terdakwa M Yusri, Jainal Hakim, Achyadi, Ahyat Noor, Gusti Aminullah, Hamdani Yusran divonis satu tahun penjara dan denda Rp24 juta atau tiga bulan kurungan. Achyadi ditambah tiga bulan penjara jika tidak mengembalikan uang sebesar Rp120 juta. Jainal Hakim dapat tambahan enam bulan penjara jika tidak mengembalikan Rp170 juta.
 Sementara di berkas ketiga, terdakwa Wisnu Teguh, Ruslianoor, M Riduan Noor Bach, Abdul Aziz Syahminan dan Kasmin Banir divonis satu tahun penjara serta denda Rp50 juta atau tiga bulan penjara. Untuk Kasim Baniar dan Wisnu Teguh diperintahkan mengembalikan uang Rp170 juta atau enam bulan penjara. Abdul Aziz Sahminan harus mengembalikan Rp45 juta atau dua bulan penjara, Ruslianoor juga diperintahkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp116 juta atau kurungan empat bulan. Terdakwa M Riduan Noor Bach dihentikan, menyusul yang bersangkutan telah meninggal dunia. adi
 



No comments: