Thursday, May 14, 2009

JPU Dinilai Gagal Buktikan Dakwaan

BANJARMASIN - Lanjutan pembacaan nota pembelaan yang dilakukan tim kuasa hukum terdakwa H Amir Nasruddin di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Rabu (13/5) berlangsung tak kurang dari tujuh jam. Jika ditotal dengan agenda yang sama Selasa (12/5), maka total waktu 14 jam untuk membacakan pembelaan setebal 670 halaman itu.
 Dua aspek yang dimuat dalam pembelaan itu mengandung penilaian bahwa penuntut umum telah gagal membuktikan surat dakwaannya, karena tidak sempurna menerapkan pasal tindak pidana. Kedua, kuasa hukum menganggap bahwa kliennya yang Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) hanyalah pemegang KP, namun tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang dimaksud penuntut umum.
 Di depan majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH, kuasa hukum yang dikoordinir Jongky SH menyatakan, terdakwa tidak melakukan eksploitasi tambang batubara sebagaimana dakwaan penuntut umum. Yang melakukan eksploitasi adalah perusahaan lain.
 "Apabila terdakwa telah memerintahkan orang lain melakukan eksploitasi, kemudian orang yang menerima perintah tidak melakukan kegiatan eksploitasi tersebut, apakah eksploitasi tetap terjadi. Tentunya tidak. Demikian pula sebaliknya," ungkap Jongky.
 Menurutnya, perbuatan eksploitasi dilakukan oleh para eksploitan, bukan dilakukan terdakwa, yang berarti ada peran masing-masing. Penuntut umum, lanjutnya, gagal merumuskan surat dakwaan, ketika tidak terdapat pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 "Sebenarnya, kalau diperhatikan dalam P-19, dalam berkas perkara pasal 55 ayat (1) sudah dipasang, tetapi karena dihilangkan dalam surat dakwaan, maka kelemahan pembuktian penuntut umum telah terang-benderang. Maka dari itu majelis hakim yang mulia, tuduhan terhadap klien kami sebagai pelaku eksploitasi tidak terbukti," ucapnya.
 Jongky juga membeberkan kekeliruan penuntut umum yang mendakwa kliennya telah melakukan eksploitasi di areal hutan produksi, mengingat areal kliennya, sudah lega berdiri di areal bekas lahan sawit milik PT Sinar Mas 75 %, 15 % lahan transmigrasi dan 10 % lahan masyarakat Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru.
 "Artinya, di areal pertambangan terdakwa, tidak mungkin ada hutan produksi, karena telah ada hak milik pihak lain di atas areal tersebut," katanya. Adapun lahan HTI PT Kodeco berada di Desa Cantung, Kecamatan Kelumpang Hulu, sebagaimana bukti rekomendasi nomor 522 Gubernur Kalsel tanggal 19 Agustus 1992.
 Kemudian, tambahnya, pada tahun 2002, lewat Perda Kotabaru No 3 Tahun 2002, Pemkab Kotabaru mengatur kawasan hutan yang sayangnya bukti ini dikesampingkan penuntut umum.
 "Berdasar Perda tersebut, Pemkab Kotabaru mengeluarkan izin KP kepada terdakwa, dan dinyatakan pula bahwa areal bakal tambang tersebut bukan kawasan hutan, sehingga areal itu bisa ditambang tanpa diperlukan lagi izin pinjam pakai dari Menhut. Kalaupun terdakwa melakukan eksploitasi, maka tidak ada hukum yang dilanggar," tandasnya.
 Jongky juga memohon kepada majelis hakim untuk mengembalikan uang hasil lelang batubara milik terdakwa senilai Rp22 miliar, karena berdasar UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang bisa dirampas untuk negara, hanyalah hasil kejahatan berupa hasil hutan dan alat yang digunakan. "Selain itu, uang tersebut tidak pernah diperlihatkan sebagai barang bukti di depan persidangan," ungkapnya.
 Jongky berkata, Kepmenhut 453/Kpts-II/1999 tidak relevan digunakan karena ia masih berupa proses penunjukan yang bisa berubah tergantung kondisi di lapangan, sehingga belum bisa dijadikan landasan hukum karena belum memiliki kepastian hukum.
 Proses lanjutan setelah penunjukan, seperti pembuatan peta kawasan, pemancangan patok, pembuatan lorong, parit batas, pengumuman rencana batas kawasan hutan hingga penetapan, belum pernah tuntas dilakukan. Bahkan, surat tentang penetapan atau pengukuhan kawasan hutan di Kalsel belum pernah ada sampai sekarang.
 "Begitu juga Kepmenhut 453 tidak bisa digunakan bersama-sama dengan UU No 41 Tahun 1999, karena Kepmenhut 453 lahir sebelum UU No 41 ahun 1999. Di samping itu, hakikatnya, Kepmenhut 453 sebenarnya lahir atas perintah UU No 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi," jelasnya. adi
 

Majelis Hakim Nego Dengan JPU
 UNIKNYA, selesai pembacaan pledoi, terjadi dialog antara ketua majelis hakim, Suryanto Daulay SH dengan pihak JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH. Suryanto menanyakan apakah JPU akan menggunakan haknya untuk melakukan jawaban (replik) atas pledoi penasehat hukum terdakwa.
 Sandy tidak langsung menjawab namun balik bertanya ke hakim ketua apakah masih ada waktu untuk bisa melakukan jawaban atas pledoi. "Kita mempersilakan kepada JPU untuk melakukan jawaban, namun perlu memperhatikan kondisi majelis hakim," tanggap Suryanto.
 Dari informasi yang beredar, Suryanto sebenarnya sudah habis masa kerjanya di PN Banjarmasin, karena telah di-SK-kan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Namun, belakangan, ada dispensasi perpanjangan tugas, yang diduga sampai 15 Mei ini.
 Demi mendengar sinyal nada berat hakim ketua untuk berpanjang-panjang lagi memimpin sidang, Sandy lantas segera memutuskan untuk tidak melakukan jawaban atas pledoi terdakwa, melainkan tetap pada dakwaan dan tuntutan semula.
 Secara mengejutkan, Suryanto menutup sidang dan menjadwalkan sidang putusan, Kamis (14/5) hari ini mulai pukul 08.30 Wita. Alhasil, hal itu mengundang riuh-rendah pengunjung sidang yang sebagian besar pendukung H Amir. "Mana mungkin, hakim bisa mempelajari pledoi terdakwa yang 670 halaman hanya dalam sehari. Ini sudah direkayasa," teriak seorang pengunjung yang tampak kesal.
 Jongky kepada pers juga mempertanyakan apa maksud dialog antara hakim ketua dengan JPU yang intinya, JPU diharap mengerti kondisi majelis hakim.
 "Hakim semestinya tidak boleh mendikte JPU, untuk menggunakan haknya. JPU mestinya independen menentukan sikapnya apakah akan melanjutkan jawaban (replik) atas pledoi terdakwa ataukah tidak. Sebenarnya, kalau kami mau, kami bisa saja meminta sidang dilanjutkan," ucapnya dengan nada tinggi. adi 


No comments: