Sunday, May 3, 2009

H Amir Dituntut 5 Tahun Penjara

BANJARMASIN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa H Amir H Nasruddin, Presdir PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), dihukum lima tahun penjara dan denda Rp3 miliar atau tiga bulan kurungan dalam sidang pembacaan tuntutan di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Jumat (1/5).

Menurut JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH, terdakwa telah melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana telah menambang batubara di kawasan hutan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sejak 2005 hingga 2008 tanpa ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut).

Selain itu, Sandy juga meminta kepada majelis hakim yang diketuai Suryanto Daulay SH untuk menjadikan uang Rp22.844.250.000 hasil lelang barang bukti batubara sebanyak 153.000 metrik ton (MT)

untuk dirampas menjadi milik negara.

Adapun surat-surat asli dan penting yang dijadikan barang bukti diharapkan dikembalikan ke instansi masing-masing yang berhak memiliki. Begitu juga ke-78 alat berat pendukung penambangan yang hampir seluruhnya milik pihak lain, supaya dikembalikan lagi ke pemilik masing-masing.

Pada memori tuntutan, JPU menyatakan, terdakwa berdasar keterangan sejumlah saksi terbukti melakukan eksploitasi batubara di kawasan hutan tanpa ada izin pinjam pakai dari Menhut.

"Terdakwa sebenarnya mengetahui kawasan yang ditambangnya, masuk kawasan HPHTI milik PT Kodeco, terbukti dengan adanya surat dari BCMP bernomor 066 pada tahun 2004 dan 014 tahun 2005 kepada Kodeco berisi permohonan kerja sama. Selain itu, BCMP juga pernah menyurati Menhut pada 9 September 2007 untuk meminta izin pinjam pakai. Hanya saja, Kodeco intinya membolehkan sepanjang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Adapun Menhut, belum pernah mengeluarkan izin pinjam pakai," beber Cipi Perdana SH, anggota JPU.

JPU berkeyakinan bahwa kawasan yang ditambang, masuk kawasan hutan yang dimaksudkan dalam Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 hektar serta masuk HPHTI milik Kodeco sesuai Kepmenhut 253/Kpts-II/1998, setelah penyidik bersama tim teknis melakukan pengambilan 32 titik koordinat di lokasi penambangan.

"Menurut para saksi ahli, Kepmenhut itu sudah final dan berisi kepastian hukum sehingga mengikat. Sebagaimana bunyi pasal 1 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah yang ditunjuk dan atau yang telah dikukuhkan oleh Menhut," cetusnya.

Tuntutan JPU tidak rasional

Sementara itu, kuasa hukum H Amir, Jongky SH meminta waktu satu minggu untuk mempersiapkan pledoi atau pembelaan. Oleh Suryanto, permintaan itu dikabulkan, sehingga sidang selanjutnya digelar Jumat (8/5) mendatang.

Jongky keberatan karena uang hasil lelang maupun bukti otentik hasil lelang tidak pernah diperlihatkan. Ia keberatan juga alat berat yang dijadikan barang bukti tidak pernah diperlihatkan kepada majelis hakim, karena JPU cuma menyodorkan daftar alat berat. "Kalau cuma daftar bukan alat bukti. Makanya, saya sebelumnya meminta agar dilakukan sidang di tempat (lokasi). Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan lokasi terlalu jauh dan perlu biaya. Lalu, kenapa sidang tetap dipaksakan di Banjarmasin, kalau barang butki dan saksi sebagian besar ada di Kotabaru," tanyanya.

Ia juga menilai, tuntutan JPU tidak rasional. "JPU seolah-olah menunjuk bahwa pihak yang berwenang menentukan ini dan itu kawasan hutan adalah terdakwa, bukan Menhut. Jawaban dari Dephut tidak ada menyebutkan kalau lokasi tambang milik klien kami masuk kawasan hutan. Jawaban itu hanya normatif, menjelaskan persyaratan apa saja yang mesti dipenuhi jika akan menambang," beber Jongky dari Kantor Pengacara OC Kaligis Jakarta ini.

Adapun Kepmenhut 453, terbitnya atas perintah UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Perkebunan, bukan perintah UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, lanjutnya, Kepmenhut 453 beberapa bulan muncul sebelum UU No 41 Tahun 1999 terbit. "Jika mendasar pada UU No 5 Tahun 1967, yang dimaksud kawasan hutan yang sudah final, adalah yang sudah dikukuhkan Menhutbun. Jika masih penunjukan, itu belum final dan belum ada kepastian hukum, karena masih boleh dirubah, apabila masuk garapan masyarakat, atau hak ulayat dan lain-lain," paparnya.

H Amir juga mengaku tak habis pikir, mengingat kawasan yang ia tambang, seluas 99 hektar sesuai SK Bupati Kotabaru 545/79.I.b/KP/D.PE, menurut RTRW Kotabaru, berada di Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTTP). Bukti otentik, berupa surat Bupati Kotabaru nomor 050/Fisik/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tertuju ke Presdir PT BCMP. adi