Sunday, May 31, 2009

GMK Dipanggil Selasa Ini

BANJARMASIN - Polres Tanah Bumbu (Tanbu) tampaknya serius menanggapi pengaduan warga Desa Setarap, Kecamatan Satui, Tanbu terkait dugaan pemalsuan surat keterangan dan pencaplokan lahan yang diduga dilakukan oknum dari PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK). 
 Setelah memeriksa saksi pelapor, Sat Reskrim Polres Tanbu berencana memanggil pihak PT GMK untuk dimintai keterangan yang dijadwal Selasa (2/6) depan.
 "Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, yakni dua warga Desa Setarap. Kita juga sudah melayangkan surat panggilan kepada pihak PT GMK-nya. Kita berharap, pihak GMK bisa menghadiri panggilan kita yang kita jadwal Selasa (2/6) ini," terang Kasat Reskrim Polres Tanbu, AKP Andi Adnan SIK, Minggu (31/5).
 Dikatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sehingga pihaknya akan berupaya mengumpulkan keterangan dan bukti sebanyak-banyaknya guna menentukan langkah selanjutnya.
 "Perlu diperhatikan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yakni mencari pembuktian kebenaran laporan saksi pelapor. Makanya, kita masih belum menetapkan tersangka. Keterangan dari PT GMK juga kita perlukan untuk melihat sejauh mana kaitannya," ungkapnya.
 Sebelumnya, dua warga perwakilan sekitar 90-an warga Desa Setarap, mengadu ke Polres Mereka mengadukan dugaan pemalsuan surat keterangan dan juga pencaplokan lahan mereka yang diduga dilakukan oknum dari PT GMK.
 Minggu (17/5), H Alui bin Darmawi tokoh warga Setarap, Kecamatan Satui, didampingi Ketua LSM Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M), Irwansyah kepada Mata Banua membenarkan kalau pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut.
 Di Polres Tanbu, laporan mereka tertuang dalam STPL dengan No Pol: STPL/K-141/V/2009/SPK tertanggal 7 Mei 2009. Adapun kaitan pasal yang diadukan adalah pasal 385 tentang pengambilan hak milik serta 406 tentang pengrusakan milik orang lain.
 90-an warga Setarap, merasa sangat dirugikan akibat pencaplokan lahan oleh perusahaan GMK, apalagi hal itu diiringi pengrusakan kebun dan ladang warga, termasuk sejumlah pondokan milik warga yang sudah terlebih dahulu ada.
 Tahun segel tanah milik warga rata-rata bertahun 1986. , meski sebagian bahkan ada yang di bawah 1986. "Ini sebagai bukti bahwa hak-hak kami di lahan tersebut sudah sangat lama. Kemudian, datang GMK tiba-tiba merusak lahan kami dan mengambil lahan tanpa ada ganti-rugi pada tahun 1996," ucapnya.
 Menurutnya, warga sebenarnya tidak tinggal diam atas kesewenang-wenangan itu. Namun, upaya warga merebut kembali hak-haknya selalu dihalang-halangi oleh sejumlah oknum aparat yang di masa Orde Baru itu, memang terkesan membela perusahaan.
 Ditambahkan Irwansyah, sebenarnya permasalahan pencaplokan lahan tersebut tidak hanya terjadi di Setarap. Di sejumlah desa tetangga juga terjadi hal demikian, seperti di Desa Sekapuk, Satui Barat dan juga Desa Jombang. 
 Dikatakan, ada semacam permainan penguasaan lahan, mengingat Hak Guna Usaha (HGU) milik GMK yang dikeluarkan BPN justru bertahun 2000, sementara lahan itu digarap secara sepihak oleh GMK pada tahun 1996. "Jadi, GMK menggarap lahan milik warga sejak tahun 1996, namun HGU-nya justru terbit belakangan tahun 2000. Ini jelas ilegal dan merampas hak-hak warga," cetusnya.
 Sebelumnya, warga setempat juga mengeluhkan aktivitas kebun sawit yang dikelola GMK sudah mencemari tambak puluhan warga Setarap. adi



No comments: