Friday, May 15, 2009

Bos BCMP Divonis Empat Tahun Penjara

BANJARMASIN - Presiden Direktur PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), H Amir H Nasruddin sangat kecewa dan sedih begitu majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin menganggapnya bersalah dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp2 miliar atau lima bulan kurungan, Kamis (14/5).
 Vonis ini lebih rendah sedikit dibanding tuntutan JPU yang menuntut terdakwa H Amir, hukuman lima tahun penjara dan denda Rp3 miliar atau enam bulan kurungan. H Amir sampai enggan menyalami majelis hakim sebagaimana biasa ia lakukan usai sidang.
 Tak hanya itu, majelis hakim yang terdiri Suryanto Daulay SH sebagai ketua, Suprapto SH dan Purnomo Amin Cahyo SH masing-masing sebagai anggota bahkan memutuskan, uang hasil lelang barang bukti batubara 153.000 MT senilai Rp22.844.250.000 milik terdakwa dirampas untuk negara.
 Jongky SH, kuasa hukum terdakwa memandang prihatin kliennya, sekaligus juga kecewa dengan majelis hakim yang dianggapnya hanya memandang lalu pembelaan yang sudah pihaknya sampaikan dua hari sebelumnya secara berturut-turut.
 Usai pembacaan vonis, Suryanto bertanya kepada kuasa hukum terdakwa apakah menerima putusan atau banding. "Sebelum kami mengambil upaya hukum, kami meminta salinan putusan. Kami menganggap, putusan ini hanya sekedar potret (copy paste) dakwaan dan tuntutan yang sudah disampaikan penuntut umum. Kami akan melakukan banding," tegas Jongky. Sementara JPU yang dikoordinir Sandy Rosady SH mengatakan akan pikir-pikir. 
 Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 78 ayat (6) jo pasal 50 ayat (3) huruf g UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana telah menambang batubara di kawasan hutan di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sejak 2005 hingga 2008 tanpa ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan (Menhut). 
 Dikatakan, terdakwa dinilai sudah mengetahui kawasan yang ditambangnya, masuk kawasan HPHTI milik PT Kodeco, terbukti dengan adanya surat dari BCMP bernomor 066 pada tahun 2004 dan 014 tahun 2005 kepada Kodeco berisi permohonan kerja sama. Selain itu, BCMP juga pernah menyurati Menhut pada 9 September 2007 untuk meminta izin pinjam pakai. Hanya saja, Kodeco intinya membolehkan sepanjang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Adapun Menhut, belum pernah mengeluarkan izin pinjam pakai
 Adapun Kepmenhut No 453/Kpts-II/1999 serta Kepmenhut 253/Kpts-II/1998, sebagai acuan kawasan yang ditambang terdakwa di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kotabaru masuk kawasan hutan, menurut majelis hakim, masih berlaku dan bersifat final sehingga memliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada Perda Kotabaru No 3 Tahun 2004 tentang RTRW.
Sudah dikondisikan
 Jongky kepada wartawan menilai, kliennya memang sedari awal sudah dikondisikan oleh kekuatan tertentu untuk dihukum. "Buktinya, ada dialog antara hakim dengan penuntut umum, di mana penuntut umum bertanya apakah ada waktu untuk melakukan jawaban atas pembelaan. Kemudian hakim mengatakan bahwa masalah itu tidak usah ditanya, namun meminta agar penuntut umum memahami kondisi majelis hakim. Secara tersirat, hakim meminta agar penuntut umum tidak usah buat jawaban lagi, karena ia sudah mau pindah. Di balik itu, seolah-olah hakim mengatakan tidak perlu ada jawaban atas pledoi karena memang terdakwa akan diputus salah," ujarnya.
 Ditambahkannya, tuduhan bahwa kliennya sebagai pelaku eksploitasi adalah tidak mendasar, karena kliennya hanya pemilik KP, sementara yang menambang atau melakukan eksploitasi adalah perusahaan lain sebagai subkontraktor.
 Di samping itu, lanjutnya, barang bukti uang Rp22 miliar lebih hasil lelang batubara milik kliennya termasuk puluhan alat berat tidak pernah dilihat dalam persidangan. "Padahal, dalam ketentuan KUHAP, barang bukti harus diperlihatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa. Ini akan menjadi bahan bagi kami untuk banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Mudah-mudahan, hakim di PT Banjarmasin bisa mencermati hal ini. Sebab, kita yakin, mental hakim di PT Banjarmasin masih lebih baik," ungkapnya. adi
 
"Kalau Saya Salah, Berari Pemerintah Pungli"
 H AMIR usai sidang mengaku sangat kecewa dengan putusan hakim. "Saya sangat, sangat kecewa dengan putusan ini. Ini tidak adil. Kalau saya yang jadi hakim menghadapi terdakwa seperti kasus sekarang, tentu saya akan membebaskan terdakwa. Saya akan memutus adil," ujar pengusaha sukses Kotabaru ini.
 Ketika dipancing wartawan apakah berarti ada yang keliru dengan Pemkab Kotabaru yang memberikannya izin KP, H Amir dengan tegas mengatakan bahwa dalam persoalan dan kasus itu, tidak ada yang salah, baik dirinya, maupun Pemkab Kotabaru sebagai pembuat Perda No 3 Tahun 2002 tentang RTRW Kotabaru.
 "Jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Yang ada sekarang, ada kekuatan atau kekuasaan yang memang ingin menzalimi saya, dengan dalih saya melakukan usaha ilegal yang bertentangan dengan Kepmenhut 453 dan UU Kehutanan," ujarnya.
 Hanya saja, H Amir mengaku masygul dan kecewa karena Pemkab Kotabaru seolah-olah berdiam diri melihat permasalahannya. Padahal, lanjutnya, usaha yang dilakukannya sudah mengantongi izin KP dari Bupati Kotabaru.
 "Sebagai pengusaha lokal yang berusaha dengan berlandaskan izin Pemkab Kotabaru, semestinya saya dilindungi. Kalau saya sebagai Bupati Kotabaru, pasti saya akan melindungi pengusaha lokal yang sudah berusaha secara legal," ungkapnya.
 Amir mengaku heran bahwa dakwaan kalau dirinya sudah melakukan kejahatan atau pencurian batubara, ternyata hanya terfokus padanya. Padahal, tambahnya, ia sudah membayar pajak maupun royalti kepada pemerintah dari hasil usahanya. "Kalau saya pencuri atau bersalah, berarti pemerintah sudah melakukan pungli juga, karena memungut pajak dan royalti dari hasil yang tidak sah," bebernya.
 Menurutnya, jika batubara miliknya yang sudah dilelang kemudian uangnya senilai Rp22 miliar lebih dirampas untuk negara, maka ia juga meminta agar uang pajak serta royalti yang sudah dibayarnya untuk negara supaya dikembalikan pula oleh negara kepada perusahaannya.
 Sebelum sidang yang berlangsung selama tiga jam setengah itu dimulai, sekitar pukul 09.00 Wita, ratusan massa pendemo gabungan DPD Pemuda Islam dan masyarakat Serongga, Kotabaru meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa. 
 Terdakwa, urai pendemo, menambang di Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan Perkebunan (KBTTP) sehingga tidak perlu izin pinjam pakai dari Menhut. Bukti otentik, berupa surat Bupati Kotabaru nomor 050/Fisik/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tertuju ke Presdir PT BCMP. adi



No comments: