Wednesday, May 20, 2009

Berkas H Par Segera Dieskpos

BANJARMASIN - Setelah beberapa kali bolak-balik berkas, dalam waktu dekat ini, berkas tersangka illegal mining, H Par, Dirut PT Satui Bara Tama (SBT), bakal dieskspos secara bersama-sama antara penyidik Dit Reskrim Polda Kalsel bersama koleganya Kejati Kalsel.

Informasi ini dibeberkan Kasi Penkum dan Humas Kejati Johansyah SH didampingi Sandy Rosady SH, jaksa yang sukses menuntut dua terdakwa kasus serupa, H Amir Nasruddin dari PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP) serta Bahrullah dari Unit Usaha Otonomi Tambang (UUOT) Koperasi Gajahmada.

"Ya, memang benar, dalam waktu dekat ini berkas tersangka Par, akan segera kita ekspos," ungkap Sandy, Selasa (19/5).

Dari kabar yang beredar, berkas Par, masih belum lengkap, sehingga pihak Kejati Kalsel mesti mengeluarkan P-19 atau petunjuk melengkapi berkas kepada penyidik Polda Kalsel.

Bukti yang masih belum dilengkapi kabarnya bersifat sangat teknis, terkait berapa banyak batubara yang sudah digali dan dijual sejak SBT mulai beroperasi sampai terakhir di-police line, karena diduga menambang di kawasan milik PT Rindang Banua, sebuah perusahaan pemegang HPHTI, plus belum mengantongi izin pinjam pakai dari Menhut.

Selain itu, penyidik juga masih diharapkan melengkapi bukti lain, berupa nilai satuan penjualan batubara milik SBT sejak beroperasi hingga ditutupnya lokasi tambang yang terletak di Desa Makmur Mulia Km 12 Sompul, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu, 3 Desember 2008 lalu itu.

Hanya saja, Sandy masih belum memastikan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka Par. Namun, diduga kuat, pasal yang akan dikenakan tidak berbeda dengan pasal yang sudah dikenakan terhadap terdakwa H Amir dan Bahrullah yang belakangan sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, beberapa hari lalu.

Berbeda dengan kasus illegal mining lainnya, kasus CV Aulia dengan tersangkanya Anm, belum terdengar informasi terbarunya. Pasalnya, kasus CV Aulia yang arela tambangnya bersebelahan dengan SBT ini, tidak ditangani Dit Reskrim Polda Kalsel, melainkan dipegang oleh Bareskrim Mabes Polri.

Anehnya, pelanggaran yang dilakukan CV Aulia yang diduga merambah kawasan hutan tanaman industri yang dikelola PT Rindang Banua (RB), hanya seluas 17 hektare, berbeda sangat jauh ketimbang tiga perusahaan lainnya, yang masing-masing ratusan hektare.

Sebagaimana diketahui, dua buah lokasi tambang di Kecamatan Satui Kabupaten Tanbu di-police-line jajaran polisi. Untuk lokasi milik PT SBT ditangani Dit Reskrim Polda Kalsel, sedangkan CV Aulia ditangani Mabes Polri.

Di lokasi milik PT SBT di Desa Makmur Mulia Km 12 Sompul Kecamatan Satui, tampak danau air yang sangat luas, panjang sekitar 500 meter dan lebar mencapai 150 meter. Itu baru sebuah pit atau lubang tambang. Masih ada sejumlah lubang lain bekas galian batubara yang diduga telah merusak areal hutan industri milik PT Hutan Rindang Banua (HRB)..

Tak tanggung-tanggung, lokasi penambangan yang dilakukan PT SBT diduga mencakup areal seluas 1.900 hektare. Luasan lahan eksploitasi milik PT SBT ini jauh lebih besar ketimbang milik CV Aulia yang hanya seluas 17 hektare.

Sementara alat berat milik SBT yang disita, adalah lima buah eksavator, tiga unit dozer, 10 buah dump truck serta kurang lebih 7.000 metrik ton batubara atau 8.500 metrik ton jika ditambah lokasi tumpukan satunya.

Atas perbuatan tersangka, pihak berwajib sementara mengenakan pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara diatas lima tahun serta denda, terang Machfud.

H Par, sempat ditahan pada 19 Desember 2008, kemudian pada awal Januari 2009, ditangguhkan penahanannya dengan alasan H Par mengidap penyakit jantung koroner. 25 persen pembuluhan darahnya sudah tidak normal. adi



No comments: